Ketua Komisi VIII DPR Sebut Rakyat Butuh Beras, Bukan Tas 'Bantuan Presiden'
Merdeka.com - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyayangkan penyaluran bantuan sosial (Bansos) terhambat gara-gara pembungkus berlabel 'Bantuan Presiden'. Dia mengatakan, masyarakat lebih mementingkan sembako dari bansos tersebut bukan pembungkusnya.
"Jadi keterlambatan itu ya kita sayangkan kalau alasannya tas bertuliskan bantuan presiden. Kan bukan tasnya yang mau dimakan kan, berasnya, sama bahan-bahan pokoknya," katanya kepada wartawan, Kamis (30/4).
Dia mengungkapkan, bansos disalurkan tidak hanya sekali. Karena itu, tidak perlu terjadi keterlambatan hanya karena produksi pembungkus yang telat.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Kenapa Bansos diberikan? Tujuan dari program ini adalah untuk membantu meringankan beban ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan.
-
Bagaimana cara pemerintah bagikan bansos? Menko PMK juga menyarankan Kemensos memberikan pembinaan untuk korban judi online yang mengalami gangguan psikososial.
-
Kenapa MK tidak menemukan penyalahgunaan bansos? Hakim MK membeberkan bukti dari pernyataan para menteri sebagai pertimbangan.
-
Apa itu Bansos PKH? Berbagai jenis bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Keluarga Harapan (PKH), akan tetap dilanjutkan.
"Yang penting tepat waktu, sehingga masyarakat tidak berkeliaran dan tidak banyak yang pulang kampung dan tidak banyak masalah dan mengeluh," ujar Waketum PAN itu.
Yandri juga heran mengapa harus tas berbeda dengan label 'bantuan presiden' untuk penyaluran bansos.
"Saya juga enggak tahu juga kenapa kemasannya harus ada tulisan bantuan presiden," terangnya.
Selain itu, Yandri mendesak Kemensos memperbaiki data penerima bantuan sosial dari tingkat paling bawah. Caranya, dengan menerima masukan dari pejabat terkait.
"Kita minta ke depan mohon itu menjadi perhatian serius. Karena jangan sampai salah sasaran, tapi kita sudah dengar dari pak Mensos beliau menyerahkan kepada bupati dan walikota utk mengatur siapa nama-nama yang berhak mendapatkan bantuan sosial saya kira itu udah bagus," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, penyaluran bantuan berlabel presiden tersebut sempat terhambat. Karena rupanya, tas berlabel ‘bantuan presiden’ diproduksi dari bahan impor.
Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara paket sembako untuk warga terdampak virus Corona (Covid-19) sempat tersendat. Sembako sudah tersedia, namun tas pembungkus belum tersedia.
Dia mengungkapkan, pembungkus itu belum tersedia karena produsen tas tersebut mengalami kesulitan impor bahan baku. Sehingga, menyebabkan distribusi bansos terkendala meski paket sembako sudah tersedia.
"Awalnya iya (sempat tersendat) karena ternyata pemasok-pemasok sebelumnya kesulitan bahan baku yang harus import," katanya kepada wartawan, Rabu (29/4).
Tas untuk mengemas paket sembako itu berwarna merah putih dan bertuliskan 'Bantuan Presiden RI Bersama Lawan Covid-19'. Di tas itu juga terdapat logo Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Sosial serta cara-cara agar terhindar dari virus corona.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beras saat ini langka dan harganya sangat melejit.
Baca SelengkapnyaPenghentian penyaluran bansos beras dilakukan untuk menghindari politisasi terhadap program pemerintah.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca SelengkapnyaPenghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaMenteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan, permasalahan beras bansos yang menjadi polemik selama pemilu beberapa waktu lalu.
Baca SelengkapnyaDPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaPemerintah menyiapkan bantuan pangan beras hingga Juni 2024, masing-masing 10 Kg per keluarga, per bulan.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud membantah untuk mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) ditunda.
Baca Selengkapnya