Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketum PAN sebut hak angket KPK bisa jatuhkan pemerintahan Jokowi

Ketum PAN sebut hak angket KPK bisa jatuhkan pemerintahan Jokowi Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. ©2016 merdeka.com/andrian salam wiyono

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dengan tegas menolak hak angket yang ditujukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hak angket, kata Zulkifli, dapat membuat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jatuh karena pada ujungnya akan menyatakan pendapat ke Presiden.

"(Ujungnya) menyatakan pendapat. Bisa jatuh pemerintah," kata Zulkifli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/5).

Zulkifli heran penyebab hak angket didasari atas kegeraman sejumlah anggota DPR yang meminta KPK membuka rekaman adanya dugaan telah menekan tersangka pemberi keterangan palsu dalam kasus korupsi e-KTP, Miryam S Haryani. Sebab itu, ia heran hak angket justru didukung oleh fraksi yang merupakan pendukung pemerintahan.

Orang lain juga bertanya?

"Katanya soal rekaman. Tapi kalau rekaman aja masa diangket sih?" kata Ketua MPR ini.

Zulkifli menegaskan, hak angket dapat mengganggu kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Padahal, KPK saat ini tengah disibukkan setelah kembali menggarap kasus korupsi besar yaitu kasus korupsi Bantuan Likuidias Bank Indonesia (BLBI).

"KPK sedang tugas yang begitu penting justru sekecil apapun gangguan jangan. Karena lagi berat ini yang dihadapi BLBI," ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut Zulkifli, partainya tak akan mengirimkan perwakilan untuk masuk ke dalam Panitia Khusus (Pansus). Zulkifli mengatakan, apabila nantinya tercapai kuorum sehingga Pansus terbentuk, partainya akan melawan sehingga hak angket akan gugur.

"Kita akan lawan dengan cara apapun. Kalaupun tidak mengirim utusan bisa menyelesaikan masalah, kita tidak mengirim. Tapi kalau tidak, ya kita bertarung di dalam, akan melawan," jelas Zulkifli.

(mdk/msh)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"

Baca Selengkapnya
UntitledJokowi di Ujung Periode Kekuasaan, Dari Wacana Hak Angket Hingga Pemakzulan
UntitledJokowi di Ujung Periode Kekuasaan, Dari Wacana Hak Angket Hingga Pemakzulan

Langkah Gibran maju di Pilpres 2024 membuat sejumlah pihak meradang dan mendorong pemakzulan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Zulhas Dukung Jokowi Boleh Memihak di Pilpres 2024: Presiden Ini Jabatan Publik dan Politik
Zulhas Dukung Jokowi Boleh Memihak di Pilpres 2024: Presiden Ini Jabatan Publik dan Politik

Zulkifli Hasan mendukung penyataan Presiden Jokowi soal presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye

Baca Selengkapnya
Megawati Dukung Hak Angket, Mahfud Tegaskan Bukan untuk Makzulkan Jokowi
Megawati Dukung Hak Angket, Mahfud Tegaskan Bukan untuk Makzulkan Jokowi

Mahfud menyebut bahwa hampir tidak mungkin untuk memakzulkan Jokowi melalui hak angket untuk saat ini. Sebab masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf akan berakhir.

Baca Selengkapnya
Soal Wacana Pemakzulan Presiden, DPR Diminta Pastikan Hak Angket Berjalan
Soal Wacana Pemakzulan Presiden, DPR Diminta Pastikan Hak Angket Berjalan

Wacana pemakzulan Presiden Jokowi muncul di tengah polemik putusan MK.

Baca Selengkapnya
PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan
PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan

Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.

Baca Selengkapnya
Politisi PPP Sebut Putusan MKMK dan Hak Angket DPR Bisa Buka Pemakzulan Presiden
Politisi PPP Sebut Putusan MKMK dan Hak Angket DPR Bisa Buka Pemakzulan Presiden

Menurutnya, pintu masuknya jika Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi dikenakan sanksi berat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Sengit Zulhas Bantah Sekjen PKS soal Jokowi Sodorkan Kaesang
VIDEO: Sengit Zulhas Bantah Sekjen PKS soal Jokowi Sodorkan Kaesang "Kayak Pernah Ngobrol!"

Ketum PAN Zulkifli Hasan membantah tuduhan yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyodorkan nama Ketum PSI Kaesang Pangarep untuk Pemilihan Kepala Daerah

Baca Selengkapnya
PDIP Usul Hak Angket MK, Gerindra: Rendahkan Akal Sehat dan Konyol
PDIP Usul Hak Angket MK, Gerindra: Rendahkan Akal Sehat dan Konyol

Apa yang dilakukan Masinton hanya demi kepentingan politik semata.

Baca Selengkapnya
JK Sebut Hak Angket Jawab Kecurigaan Masyarakat: Kalau Tidak Nanti Curiga Terus
JK Sebut Hak Angket Jawab Kecurigaan Masyarakat: Kalau Tidak Nanti Curiga Terus

JK meminta agar tidak ada keraguan terkait hak angket ini. Menurutnya mekanisme hak angket sudah mempunyai jalurnya.

Baca Selengkapnya
TKD Ganjar-Mahfud Sebut Megawati Dukung Hak Angket Pemilu Bukan untuk Memakzulkan Jokowi
TKD Ganjar-Mahfud Sebut Megawati Dukung Hak Angket Pemilu Bukan untuk Memakzulkan Jokowi

Todung menyampaikan, dugaan kecurangan Pemilu 2024 terjadi sejak masa prapencoblosan hingga setelah pencoblosan.

Baca Selengkapnya
PDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi
PDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi

PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.

Baca Selengkapnya