Keuangan negara belum membaik, NasDem tolak kenaikan gaji anggota DPR
Merdeka.com - Wacana permintaan penaikan hak bagi anggota DPR RI dinilai tidak tepat mengingat kondisi keuangan negara yang tidak begitu stabil saat ini. Fraksi Partai NasDem pun dengan tegas menolak segala wacana itu.
Anggota DPR Ahmad HM Ali mengaku, semua yang berbau dengan persoalan anggota DPR, NasDem tidak ada pada posisi itu. Terlebih, lanjutnya, soal permintaan penaikan gaji, tunjangan, dan lain sebagainya bagi anggota DPR.
"Sebenarnya bukan tidak mau, tetapi NasDem menilai saat ini momennya tidak pas mengingat kondisi keuangan negara yang belum begitu membaik," katanya, Selasa (1/5).
-
Apa yang ditolak oleh NasDem dan Demokrat? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Kenapa NasDem menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa Nasdem belot dari Demokrat? Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan Piagam Koalisi yang telah disepakati ketiga parpol, kata Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya.
-
Kenapa banyak orang menolak kenaikan PPN? Keputusan untuk menaikkan harga ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan publik, terutama terkait dampaknya terhadap barang-barang kebutuhan sehari-hari.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
Lebih jauh legislator asal Sulawesi Tengah ini menuturkan, NasDem memperhitungkan kondisi keuangan negara saat ini belum tepat. Sehingga kemudian dengan tegas seluruh Fraksi NasDem menolak usulan penaikan gaji, tunjangan, mau pun penaikan lainnya untuk anggota DPR.
"NasDem berharap sebaiknya memang DPR mengurangi pembicaraan yang menyangkut kepentingan anggota DPR itu sendiri. Kita pun sebagai anggota DPR tidak bisa menutup mata," ungkap Ahmad Ali.
Bendahara Umum Partai NasDem ini menilai, tidak dipungkiri bahwa penilaian masyarakat terhadap kinerja DPR saat ini sangat minim. Sehingga kurang elok untuk meminta penaikan gaji dan fasilitas lainnya.
Jika hal-hal demikian tidak segera dihentikan jangan salahkan kalau kemudian persepsi masyarakat terhadap lembaga DPR akan terus menurun, bahkan bisa sampai kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap anggota DPR itu sendiri.
"Bagi teman-teman yang meminta itu kami tidak menilai. Tapi NasDem tidak ingin adanya penaikan tersebut sementara kondisi keuangan negara belum begitu stabil," tegasnya.
Ahmad Ali menyebutkan, mungkin saja penaikan itu bisa dilakukan jika periode berikutnya dan ketika kondisi keuangan negara sudah jauh lebih baik. Pun sekarang memang sudah baik. Selain itu, anggota DPR tentunya harus memperlihatkan kinerja yang lebih baik dan maksimal.
"Itu yang kemudian harus dilakukan. Kalau anggota DPR terus bicara kepentingannya jangan salahkan kalau kemudian timbul kemarahan masyarakat," terangnya.
Lebih aneh lagi, tambah Ahmad Ali, ada kelompok yang selama ini membangun wacana rakyat menderita, tapi ketika bicara kepentingan diri mereka, rakyat kemudian dilupakan dan tidak ada kepekaan.
Selain itu, NasDem pun menilai, jika pendapatan anggota DPR dinaikkan, otomatis pendapatan pejabat negara lainnya juga harus dinaikkan.
"Saya pikir ini bukan waktu yang pas untuk meminta penaikan gaji dan fasilitas lain, ditambah lagi penilaian masyarakat soal kinerja yang belum begitu baik. Otomatis akan menimbulkan kemarahan di tengah masyarakat," tuturnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Juru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim menegaskan, PDIP bukan inisiaor UU tersebut.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca SelengkapnyaHal ini sekaligus menegaskan dukungan NasDem pada pemerintah ke depan tak setengah hati.
Baca Selengkapnya“Pak Prabowo pernah bilang 'NasDem kok belum kasih masuk nama?' kita diam saja," kata Sekjen NasDem.
Baca SelengkapnyaNasDem menilai PDIP tidak konsisten karena telah mengkhianati atau mengingkari kesepakatan yang dibuat bersama antara Pemerintah dan DPR.
Baca SelengkapnyaHal ini diungkapkan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Baca SelengkapnyaNasDem memastikan pihaknya tidak berada di luar kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
Baca SelengkapnyaPartai NasDem memastikan tidak akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu pengesahan RUU Kesehatan setelah mendengarkan pendapat dua fraksi yang menolak yaitu Demokrat dan PKS.
Baca SelengkapnyaNasDem juga menolak pemilihan Gubernur DKI dilakukan oleh Presiden.
Baca SelengkapnyaMenurutnya sumbang ide, pemikiran, dan pandangan juga bisa menjadi kontribusi bagi pemerintahan.
Baca SelengkapnyaIvan menambahkan kerukunan, keamanan dan kedamaian warga Jakarta dalam berdemokrasi bisa menjadi acuan bagi daerah lain.
Baca Selengkapnya