Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Keuangan negara belum membaik, NasDem tolak kenaikan gaji anggota DPR

Keuangan negara belum membaik, NasDem tolak kenaikan gaji anggota DPR Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Wacana permintaan penaikan hak bagi anggota DPR RI dinilai tidak tepat mengingat kondisi keuangan negara yang tidak begitu stabil saat ini. Fraksi Partai NasDem pun dengan tegas menolak segala wacana itu.

Anggota DPR Ahmad HM Ali mengaku, semua yang berbau dengan persoalan anggota DPR, NasDem tidak ada pada posisi itu. Terlebih, lanjutnya, soal permintaan penaikan gaji, tunjangan, dan lain sebagainya bagi anggota DPR.

"Sebenarnya bukan tidak mau, tetapi NasDem menilai saat ini momennya tidak pas mengingat kondisi keuangan negara yang belum begitu membaik," katanya, Selasa (1/5).

Lebih jauh legislator asal Sulawesi Tengah ini menuturkan, NasDem memperhitungkan kondisi keuangan negara saat ini belum tepat. Sehingga kemudian dengan tegas seluruh Fraksi NasDem menolak usulan penaikan gaji, tunjangan, mau pun penaikan lainnya untuk anggota DPR.

"NasDem berharap sebaiknya memang DPR mengurangi pembicaraan yang menyangkut kepentingan anggota DPR itu sendiri. Kita pun sebagai anggota DPR tidak bisa menutup mata," ungkap Ahmad Ali.

Bendahara Umum Partai NasDem ini menilai, tidak dipungkiri bahwa penilaian masyarakat terhadap kinerja DPR saat ini sangat minim. Sehingga kurang elok untuk meminta penaikan gaji dan fasilitas lainnya.

Jika hal-hal demikian tidak segera dihentikan jangan salahkan kalau kemudian persepsi masyarakat terhadap lembaga DPR akan terus menurun, bahkan bisa sampai kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap anggota DPR itu sendiri.

"Bagi teman-teman yang meminta itu kami tidak menilai. Tapi NasDem tidak ingin adanya penaikan tersebut sementara kondisi keuangan negara belum begitu stabil," tegasnya.

Ahmad Ali menyebutkan, mungkin saja penaikan itu bisa dilakukan jika periode berikutnya dan ketika kondisi keuangan negara sudah jauh lebih baik. Pun sekarang memang sudah baik. Selain itu, anggota DPR tentunya harus memperlihatkan kinerja yang lebih baik dan maksimal.

"Itu yang kemudian harus dilakukan. Kalau anggota DPR terus bicara kepentingannya jangan salahkan kalau kemudian timbul kemarahan masyarakat," terangnya.

Lebih aneh lagi, tambah Ahmad Ali, ada kelompok yang selama ini membangun wacana rakyat menderita, tapi ketika bicara kepentingan diri mereka, rakyat kemudian dilupakan dan tidak ada kepekaan.

Selain itu, NasDem pun menilai, jika pendapatan anggota DPR dinaikkan, otomatis pendapatan pejabat negara lainnya juga harus dinaikkan.

"Saya pikir ini bukan waktu yang pas untuk meminta penaikan gaji dan fasilitas lain, ditambah lagi penilaian masyarakat soal kinerja yang belum begitu baik. Otomatis akan menimbulkan kemarahan di tengah masyarakat," tuturnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Chico Hakim: PDIP Tidak Tolak Kenaikan PPN 12 Persen, Hanya Minta Pemerintah Kaji Ulang
Chico Hakim: PDIP Tidak Tolak Kenaikan PPN 12 Persen, Hanya Minta Pemerintah Kaji Ulang

Juru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim menegaskan, PDIP bukan inisiaor UU tersebut.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Bambang Pacul PDIP Blak-blakan Kondisi 'Dompet' Negara Jelang Jokowi Lengser
VIDEO: Bambang Pacul PDIP Blak-blakan Kondisi 'Dompet' Negara Jelang Jokowi Lengser "Cekak!"

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.

Baca Selengkapnya
NasDem: Tak Masuk Kabinet Prabowo Bukan Berarti Koalisi Setengah Hati
NasDem: Tak Masuk Kabinet Prabowo Bukan Berarti Koalisi Setengah Hati

Hal ini sekaligus menegaskan dukungan NasDem pada pemerintah ke depan tak setengah hati.

Baca Selengkapnya
Diminta Nama Calon Menteri oleh Prabowo, NasDem Ungkap Alasan Ogah Masuk Kabinet
Diminta Nama Calon Menteri oleh Prabowo, NasDem Ungkap Alasan Ogah Masuk Kabinet

“Pak Prabowo pernah bilang 'NasDem kok belum kasih masuk nama?' kita diam saja," kata Sekjen NasDem.

Baca Selengkapnya
NasDem Sebut PDIP Politisasi Isu PPN 12 Persen untuk Raih Simpati Publik
NasDem Sebut PDIP Politisasi Isu PPN 12 Persen untuk Raih Simpati Publik

NasDem menilai PDIP tidak konsisten karena telah mengkhianati atau mengingkari kesepakatan yang dibuat bersama antara Pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya
Prabowo Segera Bertemu Surya Paloh
Prabowo Segera Bertemu Surya Paloh

Hal ini diungkapkan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Baca Selengkapnya
NasDem Tegaskan Bagian dari Koalisi Prabowo Meski Tidak Setor Nama Calon Menteri
NasDem Tegaskan Bagian dari Koalisi Prabowo Meski Tidak Setor Nama Calon Menteri

NasDem memastikan pihaknya tidak berada di luar kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya
VIDEO: Partai Nasdem Putuskan Tak Masuk Kabinet Prabowo-Gibran Tetap Dukung Pemerintah
VIDEO: Partai Nasdem Putuskan Tak Masuk Kabinet Prabowo-Gibran Tetap Dukung Pemerintah

Partai NasDem memastikan tidak akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU Kesehatan Menjadi Undang-Undang
DPR Sahkan RUU Kesehatan Menjadi Undang-Undang

Ketua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu pengesahan RUU Kesehatan setelah mendengarkan pendapat dua fraksi yang menolak yaitu Demokrat dan PKS.

Baca Selengkapnya
NasDem Dorong Wali Kota di Jakarta Dipilih Lewat Pilkada
NasDem Dorong Wali Kota di Jakarta Dipilih Lewat Pilkada

NasDem juga menolak pemilihan Gubernur DKI dilakukan oleh Presiden.

Baca Selengkapnya
Surya Paloh Sebut Jatah Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran Bukan Prioritas Utama NasDem
Surya Paloh Sebut Jatah Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran Bukan Prioritas Utama NasDem

Menurutnya sumbang ide, pemikiran, dan pandangan juga bisa menjadi kontribusi bagi pemerintahan.

Baca Selengkapnya
Tolak RUU DKJ, Politisi NasDem: Aneh Jika Ada Pihak Coba Kebiri Hak Warga Jakarta
Tolak RUU DKJ, Politisi NasDem: Aneh Jika Ada Pihak Coba Kebiri Hak Warga Jakarta

Ivan menambahkan kerukunan, keamanan dan kedamaian warga Jakarta dalam berdemokrasi bisa menjadi acuan bagi daerah lain.

Baca Selengkapnya