Kisruh DPD buat aspirasi daerah sulit diperjuangkan
Merdeka.com - Forum Pemantau Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Lucius Karus mengatakan kisruh yang terjadi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan membuat aspirasi daerah menjadi sulit untuk diperjuangkan.
Lucius berpendapat, seharusnya sesuai namanya, para anggota DPD ini lebih aktif di daerah, bukan di Jakarta.
"Jelas DPD itu sudah diperintah untuk melakukan hal-hal tertentu, tapi yang paling utama DPD ini yang mewakili daerah harus berada di daerah, dia harus menjadi orang yang paling tau tentang kondisi daerahnya kalau dia lebih banyak di Jakarta mengurus hal-hal terkait kekuasaan di Jakarta bagaimana dia tau urusan derah terus mengambil bagian dalam memperjuangkan daerahnya?," kata Lucius, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/4).
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Kenapa LPDUK dibentuk? LPDUK merupakan Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah Kemenpora yang didirikan pada tahun 2017 dalam rangka persiapan menghadapi Asian Games dan Asian Para Games 2018.
-
Siapa yang terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta Dapil 5? Fatimah Tania Nadira Alatas adalah anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari dapil 5, yang mencakup Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Jatinegara, dan Kecamatan Kramatjati.
-
DPK itu apa? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus.
-
Apa visi LPDUK? 'LPDUK sendiri memiliki visi menjadi lembaga yang profesional dan akuntabel dalam pengelolaan dana dan penyelenggaraan usaha keolahragaan di Indonesia,' ujar Menpora, Dito Ariotedjo.
-
Kenapa DKI Jakarta diganti jadi DKJ? DKJ adalah Kepanjangan dari Daerah Khusus Jakarta Diubah Setelah Pindah IKN.
Selain itu, Lucius berpendapat, saat ini kepercayaan masyarakat kepada DPD dan DPR sudah menurun drastis karena sebagai wakil rakyat mereka malah menonjolkan adanya perebutan kekuasaan.
"Semua dipicu oleh karena kedua lembaga ini lebih mempertontonkan kekuasaan merebut jabatan yang ada, ketimbang kemudian bekerja sesuai dengan yang diperintahkan UU," ujar Lucius.
Lucius menilai, konsep wakil rakyat yang mereka usung tidak pernah ditunjukan sehingga membuat rakyat akhirnya berpikir bahwa mereka bukan siapa-siapa lagi.
"Hanya dalam pemilu mereka dianggap sebagai wakil, tapi saat mulai bekerja kewakilan itu hilang total walaupun DPD maupun DPR sering menjual rakyat ini untuk meraih legitimasinya," tegas Lucius.
Karenanya, Lucius menyarankan agar DPD dan DPR kembali kepada konsep awal sebagai wakil rakyat dengan cara lebih menonjolkan daerah mereka masing-masing bukan partai politik yang menaunginya.
Jika hal itu sudah dilakukan, Lucius mengatakan nantinya DPD akan kembali kepada situasi awal, yakni sebagai wakil daerah dan bisa menjalankan perannya sebagai wakil rakyat.
"Mereka wakil daerah, mereka itu menggambarkan Indonesia NKRI itu dengan wakil-wakil masing-masing perovinsi, jadi konsolidasinya itu antar daerah antar wakil daerah bukan kemudian opini terbentuk atas hembusan kepentingan parpol yang terjadi sekarang mereka terpecah ke dalam kelompok kepentingam daerah menjadi hilang dalam konflik ini," tandas Lucius.
(mdk/hrs)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Baleg DPR dari PKS Mardani Ali Sera mengingatkan konsep kawasan aglomerasi dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
Baca SelengkapnyaPKS menilai aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.
Baca SelengkapnyaDPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.
Baca SelengkapnyaDoli menerangkan, saat ini KPU untuk Pilkada Jakarta masih menggunakan penamaan DKI Jakarta. Hal itu dikhawatirkan menjadi sengketa.
Baca SelengkapnyaDPD tidak ingin terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden yang dapat berpotensi menimbulkan pecah kongsi antara keduanya.
Baca SelengkapnyaWalhi DKI Jakarta menyoroti adanya dewan kawasan aglomerasi dalam RUU DKJ
Baca SelengkapnyaPartai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.
Baca Selengkapnya"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."
Baca SelengkapnyaLSI Denny JA mewanti-wanti potensi merosotnya kepercayaan publik kepada Prabowo Subianto akibat isu Pilkada oleh DPRD
Baca SelengkapnyaPDIP tidak dapat kursi DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat. Pasangan Capres-Cawapres yang mereka usung ketika itu pun hanya mendulang belasan persen sua
Baca SelengkapnyaPKS tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaSekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto tegas menolak Gubernur Jakarta nantinya akan ditunjuk langsung oleh Presiden seusai Ibu Kota pindah ke IKN.
Baca Selengkapnya