Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kisruh DPD buat aspirasi daerah sulit diperjuangkan

Kisruh DPD buat aspirasi daerah sulit diperjuangkan Paripurna DPD RI. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Forum Pemantau Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Lucius Karus mengatakan kisruh yang terjadi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan membuat aspirasi daerah menjadi sulit untuk diperjuangkan.

Lucius berpendapat, seharusnya sesuai namanya, para anggota DPD ini lebih aktif di daerah, bukan di Jakarta.

"Jelas DPD itu sudah diperintah untuk melakukan hal-hal tertentu, tapi yang paling utama DPD ini yang mewakili daerah harus berada di daerah, dia harus menjadi orang yang paling tau tentang kondisi daerahnya kalau dia lebih banyak di Jakarta mengurus hal-hal terkait kekuasaan di Jakarta bagaimana dia tau urusan derah terus mengambil bagian dalam memperjuangkan daerahnya?," kata Lucius, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/4).

Selain itu, Lucius berpendapat, saat ini kepercayaan masyarakat kepada DPD dan DPR sudah menurun drastis karena sebagai wakil rakyat mereka malah menonjolkan adanya perebutan kekuasaan.

"Semua dipicu oleh karena kedua lembaga ini lebih mempertontonkan kekuasaan merebut jabatan yang ada, ketimbang kemudian bekerja sesuai dengan yang diperintahkan UU," ujar Lucius.

Lucius menilai, konsep wakil rakyat yang mereka usung tidak pernah ditunjukan sehingga membuat rakyat akhirnya berpikir bahwa mereka bukan siapa-siapa lagi.

"Hanya dalam pemilu mereka dianggap sebagai wakil, tapi saat mulai bekerja kewakilan itu hilang total walaupun DPD maupun DPR sering menjual rakyat ini untuk meraih legitimasinya," tegas Lucius.

Karenanya, Lucius menyarankan agar DPD dan DPR kembali kepada konsep awal sebagai wakil rakyat dengan cara lebih menonjolkan daerah mereka masing-masing bukan partai politik yang menaunginya.

Jika hal itu sudah dilakukan, Lucius mengatakan nantinya DPD akan kembali kepada situasi awal, yakni sebagai wakil daerah dan bisa menjalankan perannya sebagai wakil rakyat.

"Mereka wakil daerah, mereka itu menggambarkan Indonesia NKRI itu dengan wakil-wakil masing-masing perovinsi, jadi konsolidasinya itu antar daerah antar wakil daerah bukan kemudian opini terbentuk atas hembusan kepentingan parpol yang terjadi sekarang mereka terpecah ke dalam kelompok kepentingam daerah menjadi hilang dalam konflik ini," tandas Lucius.

(mdk/hrs)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Wacana Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ, PKS: Jangan Menerobos Aturan Otonomi Daerah
Wacana Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ, PKS: Jangan Menerobos Aturan Otonomi Daerah

Anggota Baleg DPR dari PKS Mardani Ali Sera mengingatkan konsep kawasan aglomerasi dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

Baca Selengkapnya
PKS Usul Ada Pemilihan Langsung DPRD Tingkat II dan Wali Kota di RUU Daerah Khusus Jakarta
PKS Usul Ada Pemilihan Langsung DPRD Tingkat II dan Wali Kota di RUU Daerah Khusus Jakarta

PKS menilai aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.

Baca Selengkapnya
RUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN
RUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN

DPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR RI Bakal Revisi UU Daerah Khusus Jakarta, Ini yang Diubah
Baleg DPR RI Bakal Revisi UU Daerah Khusus Jakarta, Ini yang Diubah

Doli menerangkan, saat ini KPU untuk Pilkada Jakarta masih menggunakan penamaan DKI Jakarta. Hal itu dikhawatirkan menjadi sengketa.

Baca Selengkapnya
Cegah Dualisme Kekuasaan, Kewenangan Wapres Sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi Diminta DPD Dikaji Ulang
Cegah Dualisme Kekuasaan, Kewenangan Wapres Sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi Diminta DPD Dikaji Ulang

DPD tidak ingin terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden yang dapat berpotensi menimbulkan pecah kongsi antara keduanya.

Baca Selengkapnya
Walhi DKI Jakarta: RUU DKJ Sarat Muatan Nepotisme
Walhi DKI Jakarta: RUU DKJ Sarat Muatan Nepotisme

Walhi DKI Jakarta menyoroti adanya dewan kawasan aglomerasi dalam RUU DKJ

Baca Selengkapnya
NasDem dan Demokrat Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Langsung Presiden
NasDem dan Demokrat Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Langsung Presiden

Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."

Baca Selengkapnya
Analisis Dampak Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD yang Bikin Prabowo Dapat Sentimen Negatif
Analisis Dampak Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD yang Bikin Prabowo Dapat Sentimen Negatif

LSI Denny JA mewanti-wanti potensi merosotnya kepercayaan publik kepada Prabowo Subianto akibat isu Pilkada oleh DPRD

Baca Selengkapnya
Tak Dapat Kursi dari Sumbar pada Pemilu 2019, Ini Alasan PDIP
Tak Dapat Kursi dari Sumbar pada Pemilu 2019, Ini Alasan PDIP

PDIP tidak dapat kursi DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat. Pasangan Capres-Cawapres yang mereka usung ketika itu pun hanya mendulang belasan persen sua

Baca Selengkapnya
Ahmad Syaikhu: Kalau RUU DKJ Disahkan Demokrasi akan Mundur, Hak Warga Jakarta Dihilangkan
Ahmad Syaikhu: Kalau RUU DKJ Disahkan Demokrasi akan Mundur, Hak Warga Jakarta Dihilangkan

PKS tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras! Hasto PDIP Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden
VIDEO: Keras! Hasto PDIP Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto tegas menolak Gubernur Jakarta nantinya akan ditunjuk langsung oleh Presiden seusai Ibu Kota pindah ke IKN.

Baca Selengkapnya