Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Koalisi Prabowo-Sandi dan KPU akan sisir temuan 25 juta pemilih ganda

Koalisi Prabowo-Sandi dan KPU akan sisir temuan 25 juta pemilih ganda Ahmad Muzani. ©2017 dok foto dok ri

Merdeka.com - Tim koalisi pasangan capres-cawapres, Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno atau Prabowo-Sandi, menentang penetapan Data Pemilih Sementara (DPD) untuk Pilpres 2019. Alasannya dari data yang mereka miliki ditemukan ada 25 juta pemilih ganda dari 137 juta DPS.

Para sekjen parpol pengusung koalisi Prabowo-Sandi mendatangi Kantor KPU RI pada Rabu (5/9) untuk membahas temuan tersebut. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan koalisi Prabowo-Sandi bersama KPU akan melakukan penyisiran terhadap data pemilih ganda 25 juta tersebut.

"Tadi kita baru saja menyelesaikan rapat DPT dan kita akan melakukan kerja bareng dengan parpol koalisi Prabowo-Sandi. Kita juga akan melakukan penyisiran dengan KPU untuk melakukan penyisiran terhadap DPT yang kita terima dari KPU yakni 185 juta pemilih, 2 juta dari luar negeri. Kita akan melakukan penyisiran pada beberapa hal yang berpotensi ganda, karena untuk sementara kita menemukan jumlah angka yang cukup spektakuler," jelasnya.

Muzani juga meminta KPU memberikan klarifikasi atas temuan pihaknya. Data pemilih ganda 25 juta yang ditemukan pihaknya itu berpotensi menjadi masalah. Pihaknya juga telah menyerahkan data tersebut ke KPU.

"Kami juga akan membantu KPU terhadap keseluruhan data yang disampaikan pada kami. Sehingga pada akhirnya Pemilu ini akan diikuti oleh orang yang berhak memilih dan orang yang memiliki kewajiban untuk memilih Pemilu dan Pilpres," jelasnya.

"Saya rasa kita semua menginginkan agar Pemilu pada Rabu, 17 April 2019 mendatang adalah Pemilu yang bersih, Pemilu yang bisa diikuti semua warga bangsa, Pemilu yang bisa menjadi keceriaan bagi seluruh rakyat Indonesia," lanjutnya.

Penyisiran data pemilih ganda ini rencananya dilaksanakan selama 10 hari. Muzani menilai waktu 10 hari ini kurang. Kendati demikian pihaknya telah menyepakati penetapan waktu tersebut. Walaupun singkat, pihaknya bersama KPU akan bekerja keras.

"Bukan soal puas tidak puas (atas penetapan waktu 10 hari), tapi ini persoalan mencari kebaikan, kebenaran bersama. Ini bukan sesuatu yang kita inginkan, kita ingin Pemilu baik, clear, bersih," tutupnya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPU Jabar Tindak Lanjuti Temuan 122.369 Data Pemilih Ganda di Pilkada 2024
KPU Jabar Tindak Lanjuti Temuan 122.369 Data Pemilih Ganda di Pilkada 2024

Pengecekan data pemilih ganda memakan waktu lebih lama karena Jawa Barat memiliki data pemilih ganda terbanyak se-Indonesia

Baca Selengkapnya
Jadwal Lengkap Pilpres 2024 hingga Putaran Kedua
Jadwal Lengkap Pilpres 2024 hingga Putaran Kedua

KPU telah mengantisipasi bila Pilpres 2024 2024 berjalan dua putaran

Baca Selengkapnya
Ketua KPU: Proses Pemilu Indonesia Paling Rumit di Dunia
Ketua KPU: Proses Pemilu Indonesia Paling Rumit di Dunia

Walaupun ada India dengan jumlah pemilih yang lebih besar dan Amerika Serikat yang punya pemilu lebih besar.

Baca Selengkapnya
Kampanye Pilkada Serentak 2024 Dimulai, Ini Pesan KPU RI
Kampanye Pilkada Serentak 2024 Dimulai, Ini Pesan KPU RI

Menurut Idham, hal terpenting dari masa kampanye adalah seluruh pihak menaati peraturan berlaku.

Baca Selengkapnya
Dua Rancangan Peraturan KPU akan Dikonsutasikan ke DPR Hari Ini
Dua Rancangan Peraturan KPU akan Dikonsutasikan ke DPR Hari Ini

Idham mengungkapkan KPU banyak menerima masukan dari partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga pihak lainnya.

Baca Selengkapnya
13 Paslon Peserta Pilkada di Sumbar Ajukan Gugatan ke MK terkait Hasil Rekapitulasi, Ini Daftarnya
13 Paslon Peserta Pilkada di Sumbar Ajukan Gugatan ke MK terkait Hasil Rekapitulasi, Ini Daftarnya

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sumbar, Hamdan mengatakan, 13 gugatan tersebut ditemukan pada 11 daerah di Sumbar.

Baca Selengkapnya
Pemeriksaan Sengketa Pileg akan Dilakukan Tiga Panel Hakim MK, Ada Nama Anwar Usman
Pemeriksaan Sengketa Pileg akan Dilakukan Tiga Panel Hakim MK, Ada Nama Anwar Usman

Pemeriksaan Sengketa Pileg akan Dilakukan Tiga Panel Hakim MK, Ada Nama Anwar Usman

Baca Selengkapnya
Pendaftaran Capres-Cawapres Dipercepat, Mahfud: Pemilu Terganggu Kalau Tidak Dimajukan
Pendaftaran Capres-Cawapres Dipercepat, Mahfud: Pemilu Terganggu Kalau Tidak Dimajukan

Berdasarkan sejumlah pertimbangan maka muncul alternatif memajukan tanggal pendaftaran calon.

Baca Selengkapnya
Ketua MK Batasi Kuasa Hukum dan Saksi di Ruang Sidang PHPU Pilpres 2024
Ketua MK Batasi Kuasa Hukum dan Saksi di Ruang Sidang PHPU Pilpres 2024

Hal ini berlaku untuk pihak pemohon, pihak terkait, KPU selaku termohon, maupun Bawaslu selaku pemberi keterangan

Baca Selengkapnya
KPU Buka Opsi Perpanjang Pendaftaran Pilkada Jakarta jika Hanya Ada Calon Tunggal
KPU Buka Opsi Perpanjang Pendaftaran Pilkada Jakarta jika Hanya Ada Calon Tunggal

KPU membuka opsi memperpanjang masa pendaftaran calon dalam pilkada Jakarta jika hanya ada bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur tunggal

Baca Selengkapnya
Real Count KPU Suara Masuk 49,48%: Anies 25,27%, Prabowo 56,87% dan Ganjar 17,86%
Real Count KPU Suara Masuk 49,48%: Anies 25,27%, Prabowo 56,87% dan Ganjar 17,86%

Sekadar diketahui, hasil hitung cepat atau real count sejumlah lembaga survei menempatkan pasangan Prabowo-Gibran paling unggul

Baca Selengkapnya
KPU Umumkan Hasil Pemilu 2024 Paling Lambat 35 Hari Setelah Pemungutan Suara
KPU Umumkan Hasil Pemilu 2024 Paling Lambat 35 Hari Setelah Pemungutan Suara

Quick count hasil sementara perolehan suara pemilu sudah dilakukan sejumlah lembaga survei menggambarkan hasil peta Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya