Komisi I DPR: Pergantian Panglima, Nama Calon Diserahkan Tiga Bulan Sebelum Pensiun
Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha mengatakan, jika Presiden Joko Widodo ingin melakukan pergantian Panglima TNI, biasanya tiga bulan sebelum pensiun sudah dikirimkan nama calon pengganti. Namun, saat ini masih belum ada diserahkan nama calon pengganti Marsekal Hadi yang pensiun di November 2021.
"Kita berharap jika memang presiden ingin melakukan pergantian panglima TNI, biasanya selama saya berada di komisi I itu selalu 3 bulan sebelum yang bersangkutan pensiun," katanya kepada wartawan, Jumat (3/9).
Namun, politikus PPP ini mengingatkan ada kendala waktu. Karena masa sidang sekarang hanya sebentar. 4 Oktober sudah akan memasuki reses. Jika Presiden Jokowi ingin mengganti panglima, surat presiden sudah seharusnya diterima saat ini.
-
Kapan masa kerja PPS Pilkada 2024? Menurut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 475 tahun 2024, masa kerja PPS Pilkada 2024 berlangsung selama 8 bulan dimulai sejak 26 Mei 2024 yang menandakan komitmen mereka dalam mendukung jalannya proses pemilihan kepala daerah masing-masing.
-
Kapan pertemuan khusus Kapolri dengan PP Polri? “Yang kedua, nanti setelah Hut PP Polri tanggal 24 ini insya Allah minggu depan kami ada acara khusus dengan Bapak Kapolri di Mabes Polri berkaitan dengan apa yang sedang kita lakukan, yang nanti kita mintakan pertemuan dengan Pak Kapolri khusus.“
-
Kapan masa kerja PPS Pilkada 2024 dimulai? Dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 tahun 2024, disebutkan bahwa masa kerja PPS Pilkada 2024 adalah selama 8 bulan, yang dimulai dari tanggal 26 Mei 2024.
-
Mengapa masa kerja PPS Pilkada 2024 bisa diperpanjang? Namun, jika terjadi situasi khusus seperti pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, maka masa kerja PPS bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
-
Kapan masa kerja PPS pemilu? Masa kerja PPS berlangsung selama 6 bulan, dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan Pemilu.
"Ini ada kendala waktu, masa persidangan ini kan cuma sebentar. Nanti mungkin 4 Oktober sudah reses kembali. Oleh karena itu kita berharap jika betul presiden ingin mengganti panglima TNI surat itu sudah kami terima sekarang sehingga kami kan juga memiliki agenda padat," jelasnya.
Tamliha mengingatkan agenda padat DPR yang tengah membahas RAPBN 2022. Presiden harus mengirimkan segera nama calon pengganti supaya tidak terjadi kekosongan.
"Nah kalau reses nanti 4 Oktober selama satu bulan itu 4 November. Keburu pensiun nanti. Dan kita tidak boleh terdapat kekosongan terhadap jabatan panglima TNI itu," ujarnya.
Mengenai calon panglima yang tepat, Tamliha menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Namun, dilihat dari senioritas di TNI maka Kasad Jenderal Andika Perkasa lebih berpeluang. Bila sesuai urutan matra maka Kasal Laksamana TNI Yudo Margono calon kuat.
"Masing-masing punya kelebihan, berdasarkan giliran, kalau giliran yah, maka itu adalah Kasal sekarang calon panglima terkuat. Tapi kalau berdasarkan senioritas di TNI, maka Andika lebih berpeluang dibandingkan yang lain," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sampai hari ini, Komisi I DPR belum menerima surat permintaan pergantian Panglima TNI.
Baca SelengkapnyaDalam surat itu, MAKI menegaskan bahwa pembentukan Pansel bukan lagi wewenang Jokowi, melainkan wewenang pemerintah mendatang di bawah Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaJokowi mengusulkan M. Herindra yang saat ini menjabat Wakil Menteri Pertahanan 2019-2024 menggantikan Budi Gunawan.
Baca SelengkapnyaJokowi mempertanyakan urgensi dari wacana Pilkada dipercepat September.
Baca SelengkapnyaSupres RUU Perampasan Aset sudah dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Mei 2023.
Baca SelengkapnyaPeluang reshuffle terbuka usai Jokowi meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 105 P.
Baca SelengkapnyaDasco mengatakan, pimpinan DPR nantinya akan merapatkan terlebih dahulu terkait calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK tersebut.
Baca SelengkapnyaKPU juga sedang menunggu proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk mengisi kekosongan.
Baca SelengkapnyaAlasan Pilkada dimajukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.
Baca SelengkapnyaKPU RI juga menyampaikan perihal perkembangan tahapan Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah akan habis pada September 2023.
Baca SelengkapnyaMantan Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda membocorkan, pemerintah bersama Komisi II DPR RI baru saja menyetujui percepatan jadwal Pilkada.
Baca Selengkapnya