Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi II DPR: PDIP dan Golkar Ingin Proporsional Tertutup di RUU Pemilu

Komisi II DPR: PDIP dan Golkar Ingin Proporsional Tertutup di RUU Pemilu saan mustopa. ©2017 Merdeka.com/andrian salam

Merdeka.com - PDIP dan Golkar mengusulkan sistem pemilu proporsional tertutup dalam Rancangan Undang-undang tentang Pemilu yang sedang dibahas DPR. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa.

Saan mengatakan, ada dua alternatif sistem Pemilu legislatif yang dibahas. Pertama, secara proporsional tertutup dan proporsional terbuka.

Saan mengatakan, PDIP dan Golkar mendukung sistem proporsional tertutup dalam pandangan fraksinya. Khusus Golkar, masih membuka ruang menggabungkan dengan sistem lain.

"Yang ingin tertutup, itu jelas PDIP ingin tertutup. Kedua Golkar walaupun masih ada ruang untuk misalnya menggabungkan sistem varian lain," kata Saan dalam diskusi daring, Minggu (7/6).

Dalam sistem proporsional tertutup tak memberikan pilihan calon anggota legislatif yang akan melaju ke parlemen. Partai punya hak penuh menentukan Caleg untuk jadi anggota DPR.

Berbeda dengan sistem proporsional terbuka yang kandidat caleg akan bertarung secara terbuka dengan kandidat lain. Calon dengan suara terbanyak yang akan terpilih.

Saan mengatakan, fraksi selain Golkar dan PDIP mendukung sistem proporsional terbuka. Hanya Gerindra yang belum menyampaikan sikap secara verbal pada 6 Mei lalu.

"NasDem, PKB, PKS, Demokrat, dan juga saya yakin PAN itu tetap ingin sistem pemilu ini terbuka," kata Saan.

Politikus NasDem ini, menyatakan alasan mendukung sistem proporsional terbuka. Sistem ini dianggap memperkuat partisipasi publik karena membuka hak pemilih memilih anggota legislatif secara langsung dan terbuka.

"Yang kedua juga kita ingin menghindari tumbuhnya kembali elit partai di dalam menentukan calon-calon terpilihnya,"

Saan menegaskan, draf RUU Pemilu belum final. DPR masih akan membahas dan menunggu pandangan fraksi-fraksi. Terutama masalah yang kerap menjadi perdebatan seperti ambang batas parlemen, ambang batas presiden hingga sistem Pemilu.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1

DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.

Baca Selengkapnya
Palu MK Selamatkan Demokrasi Indonesia
Palu MK Selamatkan Demokrasi Indonesia

MK dianggap menyelamatkan wajah demokrasi Indonesia dengan menolak permohonan PDIP agar sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup

Baca Selengkapnya
Ketua Komisi II DPR Temui Pratikno di Istana, Bahas Sistem Pemilu
Ketua Komisi II DPR Temui Pratikno di Istana, Bahas Sistem Pemilu

Pertemuan Doli Kurnia dan Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan.

Baca Selengkapnya
PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit

PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit

Baca Selengkapnya
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK

Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada

Baca Selengkapnya
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?

UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?

Baca Selengkapnya
VIDEO: NasDem Singgung Penyelenggaraan Pemilu, KPU Harus Waspada Ada Rezim Pemilu & Pilkada
VIDEO: NasDem Singgung Penyelenggaraan Pemilu, KPU Harus Waspada Ada Rezim Pemilu & Pilkada

Anggota Komisi II DPR Fraksi Nasdem, Saan Mustofa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) waspada adanya rezim di Pemilu maupun Pilkada.

Baca Selengkapnya
Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!
Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!

PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.

Baca Selengkapnya
KPU DKI Antisipasi Kemungkinan Pilkada Jakarta 2024 Berlangsung Dua Putaran
KPU DKI Antisipasi Kemungkinan Pilkada Jakarta 2024 Berlangsung Dua Putaran

Penerapan Pilkada Jakarta dua putaran masih sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta.

Baca Selengkapnya
KPU Pastikan Patuh Konstitusi soal Wacana Omnibus Law UU Politik
KPU Pastikan Patuh Konstitusi soal Wacana Omnibus Law UU Politik

Saat ini, KPU tinggal meunggu hasil dari rencana revisi Undang-Undang politik melalui Omnibus Law.

Baca Selengkapnya
PDIP Ingatkan Golkar Tak Ganggu Jatah Kursi DPR: Kami Ada Batas Kesabaran
PDIP Ingatkan Golkar Tak Ganggu Jatah Kursi DPR: Kami Ada Batas Kesabaran

PDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Baca Selengkapnya
Soal Revisi UU Pilkada, Baleg DPR Tegaskan Tak Ada Niat Jegal PDIP dan Muluskan Kaesang
Soal Revisi UU Pilkada, Baleg DPR Tegaskan Tak Ada Niat Jegal PDIP dan Muluskan Kaesang

Awiek menagaskan, keputusan yang diambil baleg diperuntukkan seluruh rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya