Komjen Iriawan jadi Pj Gubernur, ini reaksi parpol pendukung Cagub Jabar

Merdeka.com - Kemendagri menunjuk Sekretaris Lemhannas Komjen Pol Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan yang sudah habis masa jabatannya. Penunjukan ini menuai kontroversi, sebab dilakukan saat momen Pilgub Jawa Barat. Ditambah, salah satu kontestan Pilgub Jabar yakni Anton Charliyan berasal dari Polri.

Kecurigaan bertambah besar, karena Cawagub Jabar Anton Charliyan berpasangan dengan TB Hasanuddin didukung oleh partai penguasa yakni PDIP. Sang pemegang prerogatif penunjukan Pj Gubernur, yakni Tjahjo Kumolo, politisi PDIP.

Partai Demokrat salah satu yang bereaksi keras atas penunjukan tersebut. Fraksi Partai Demokrat menilai, pemerintah melanggar tiga Undang-Undang sekaligus, mereka berencana menggunakan hak angket di DPR RI.

Mendagri Tjahjo Kumolo yakin, keputusannya tak melanggar aturan. Dia siap bertanggung jawab atas kebijakannya tersebut.

"Saya bertanggung jawab sesuai Undang-Undang (UU). Tidak mungkin saya ajukan nama untuk Keppres kalau melanggar UU," ucap Tjahjo melalui pesan singkat, Selasa (19/6/2018).

"Saran, pendapat, kritik saya terima. Yang penting saya tidak melanggar UU," ungkap Tjahjo.

Tapi tak semua partai menolak keras penunjukan Iriawan. Ada pula yang sekadar mengingatkan dan malah mendukung. Berikut reaksi-reaksi parpol pendukung empat pasang cagub dan cawagub Jawa Barat menyikapi penunjukan M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar, dirangkum merdeka.com, Selasa (19/6):

Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul

PPP sebagai parpol pendukung pasangan Cagub dan Cawagub Jabar nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum bereaksi lebih santai. Menurut dia, citra Polri sangat dipertaruhkan atas netralitas Iriawan di Pilgub Jabar.

"Di pundak Iriawan nama baik institusi Polri sedang dipertaruhkan. Apakah mau terseret ke konflik kepentingan pilkada atau tetap profesional," kata Wasekjen PPP Ahmad Baidowi melalui keterangan tertulisnya, Selasa (19/6).

Pria yang akrab disapa Awiek ini menyarankan, pemerintah bisa menjamin tidak ada konflik kepentingan di Pilkada 2018. Hal ini karena salah satu mantan anggota Polri, yakni Irjen Pol Anton Charliyan ikut maju sebagai Calon Wakil Gubernur di Pilkada Jawa Barat.

"Pemerintah harus memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam pengangkatan Iriawan," tegasnya.

Tapi dia tetap yakin, dengan waktu satu minggu bersisa, mustahil untuk Iriawan melakukan intervensi di Pilgub Jabar.

"Jika melihat waktu pelaksanaan pilkada, potensi adanya skenario kecurangan yang dicurigai banyak pihak, kami melihatnya sulit untuk terjadi," jelas Awiek.

Di Pilgub Jabar, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul didukung oleh PPP, PKB, NasDem dan Hanura.

TB Hasanuddin-Anton Charliyan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak tertarik mencampuri urusan Kemendagri melantik Sestama Lemhannas M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. PDIP percaya apa yang dilakukan Kemendagri sudah sesuai aturan.

"Yang jelas kami percaya, Kemendagri akan selalu menonjolkan aspek kompetensi, integritas dan netralitas dalam penunjukan Pj," ucap Hendrawan, Selasa (19/6).

Dia menuturkan, jangan berlebihan menilai seorang Penjabat Gubernur yang hanya duduk beberapa hari, kemudian bisa mempengaruhi kedaulatan rakyat dalam demokrasi.

"Kita juga jangan berlebihan menilai seakan-akan seorang Pj yang tugasnya hanya beberapa hari, akan bisa memengaruhi kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Jadi para politisi jangan buat panggung untuk melakukan eksternalisasi risiko dan internalisasi manfaat dari proses penunjukan Pj," ungkap Hendrawan.

Dia menilai, Kemendagri sudah memberi penjelasan cukup lengkap tentang proses dan persyaratan penunjukan tersebut.

"Dalam iklim demokrasi yang transparan, rakyat akan memberi penalti terhadap tingkah politik yang tidak jujur dan tidak patut," ungkap Hendrawan.

Pasangan Tb Hasanuddin-Anton Charliyan hanya didukung PDIP di Pilgub Jabar.

Sudrajat-Ahmad Syaikhu

Ketua DPP Gerindra, Ahmad Riza Patria mempertanyakan penunjukan dan pelantikan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas Komjen Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Dia curiga ada sesuatu di balik pelantikan tersebut.

"Kami jadi curiga kelihatan sekali ada perencanaan ada rekayasa ada maksud tertentu. Orang jadi curiga kan. Ini ada apa. Kita minta klarifikasi dari pemerintah," mata Riza saat dihubungi, Senin (18/6).

Riza ingat betul awalnya pemerintah membatalkan usulan pelantikan anggota Polri jadi Pj Gubernur. Namun setelah isu itu mereda, ada mutasi Komjen Iriawan menjadi Sestama kemudian sekarang dilantik menjadi PJ Gubernur.

"Ketika polemik beberapa bulan lalu, Pak Wiranto, Kapolri, juga setuju tidak jadi atau ditolak Pj Gubernur dari Polisi, sudah bagus kan. Kemendagri juga sudah oke, Pak Iriawan kan sudah diangkat jadi pejabat di Lemhanas bulan Maret lalu. Pangkatnya naik jadi bintang tiga, terus kok hari ini kita mendengar berita yang lain. Pak Iriawan jadi diangkat Pj Gubernur, ini kan jadi masalah. Ini ada apa," sambungnya.

Hal ini, kata Riza, yang menimbulkan pertanyaan. Ketua DPP Partai Gerindra ini pun menilai pemerintah sudah membohongi publik.

"Ini pemerintah berarti membohongi publik. Berarti yang selama ini tidak ada apa-apa justru ada apa-apa," ucapnya.

Di Pilgub Jabar, pasangan Sudrajat-Syaikhu didukung oleh Gerindra, PAN dan PKS.

Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR, Didik Mukrianto menganggap pelantikan Sekretaris Utama Lemhannas, Komjen Mochamad Iriawan jadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat melanggar aturan. Karena itu, fraksinya akan mengajukan hak angket DPR.

"Wakil rakyat yang harus menjadi penyeimbang dan pengawas jalannya pemerintahan, kami berpandangan saat yang tepat bagi Fraksi Demokrat DPR RI dan DPR RI untuk menggunakan Hak Angket untuk mengingatkan dan mengkoreksi pemerintah agar tidak terkoreksi oleh rakyat dan sejarah," kata Didik dalam keterangan persnya, Senin (18/6).

Didik menilai, setidak-tidaknya ada tiga indikasi pelanggaran Undang-Undang dari pelantikan tersebut. Mulai dari Undang-Undang 5 Tahun 2104 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

"Pelanggaran terhadap pelaksanaan Undang-Undang, apalagi terhadap tiga Undang-undang sekaligus, bisa dikatakan suatu 'skandal besar' dalam konteks tata kelola pemerintahan, berbangsa dan bernegara," ungkapnya.

Dia menegaskan, sejak awal diusulkan Pj Gubernur berasal dari Polri sudah menuai penolakan dari masyarakat. Dilantiknya Iriawan, kata Didik, menandakan pemerintah tidak mendengarkan keinginan rakyat.

"Tentu bukan hanya diindikasikan adanya perlawanan terhadap kehendak rakyat, lebih lanjut bisa diindikasikan adanya kebohongan publik yang dilakukan," ucapnya.

Deddy-Dedi didukung oleh Partai Demokrat dan Golkar di Pilgub Jabar.