KPK bakal jadikan anggota Komisi V tersangka, ini reaksi Ketua DPR
Merdeka.com - Ketua DPR Ade Komarudin turut angkat bicara soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan menetapkan anggota DPR dari komisi V sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap anggota DPR Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti. Menurut Akom atau biasa disapa, pihaknya menghormati betul semua proses hukum yang dilakukan oleh KPK.
"Kita punya prinsip bahwa hukum tidak boleh dicampuri oleh politik. Bila itu tidak terjaga dengan baik, dapat merusak demokrasi dalam artian yang sesungguhnya," kata Akom di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/3).
Akom mengaku prihatin dan menjadi tantangan besar untuk memperkuat proses pencegahan korupsi di kalangan parlemen. Berbagai pertemuan sudah dilaksanakan pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi demi mencegah korupsi.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Bagaimana cara DPR ingin menyelesaikan kasus korupsi? 'Seperti dari yang sudah-sudah, penanganan kasus korupsi terlalu berfokus pada pemenjaraan pelaku, yang itu pun tidak terbukti memberi efek jera.'
-
Bagaimana cara Pasuruan mencegah korupsi? 'Kita terus melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melakukan sinergi dari berbagai pihak,' ujar Mas Adi
"Kita sadar, kalau untuk menghilangkan sekaligus tidak mungkin. Tapi kalau untuk meminimalisir kita terus lakukan. Kita telah berupaya secara secara sistemik membuat anggota DPR tidak tergoda oleh praktek-praktek seperti itu," jelas Akom.
Akom menegaskan, DPR secara kelembagaan berkomitmen memberantas korupsi dan mendukung komitmen pemerintahan Jokowi-JK yang ingin negara bersih dari korupsi.
"Kita ingin semua itu bersih dari republik Indonesia bukan hanya di DPR," tandasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK buka suara usai dikritik habis-habisan oleh ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan.
Baca SelengkapnyaJohan Budi meminta agar permasalahan itu disampaikan kepada Komisi III DPR RI sebagai mitra KPK.
Baca SelengkapnyaAboe berharap, tidak ada lagi jaksa yang bermain dan terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaAkibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca SelengkapnyaDugaan korupsi dalam proyek rumah dinas tersebut merugikan negara puluhan miliar.
Baca Selengkapnyaenurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.
Baca Selengkapnya" Ditambah perilaku individu pimpinan KPK, maka semakin rusaklah KPK, hancur sudah," Kata Abraham Samad
Baca Selengkapnyaintinya siapa pun terlibat diproses, silakan, asal jangan tebang pilih," kata Benny
Baca SelengkapnyaBaleg DPR harus mendengar usulan dari Komisi III DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bisa masuk Prolegnas.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut 70 persen komisioner KPU se-Indonesia tidak layak.
Baca Selengkapnya