KPK belum terima laporan kasus korupsi usai pileg

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum ada laporan yang masuk ke lembaganya terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan Pemilihan Legislatif 2014 kemarin. Khusus dalam penyelenggaraan Pemilu ini, KPK bersama KPU, Bawaslu, PPATK dan KIP mendirikan gugus tugas untuk menciptakan pesta demokrasi yang bersih.

"Sampai hari ini, tim gugus tugas yang kemarin dikoordinasikan KPK, Bawaslu, KPU, KIP dan PPATK belum ada laporan terjadinya TPK (Tindak Pidana Korupsi)," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP, saat konpers, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (10/4).

Namun, Johan menegaskan, hal ini belum berhenti di pelaksanaan Pileg 2014 ini. Johan mengatakan, akan terus bekerja bersama tim gugus tugas demi menciptakan Pemilu yang bersih.

"Tapi ini belum berhenti, masih berlangsung apabila ada laporan dari masyarakat, tim masih bekerja sampai Pilpres," jelasnya.

Topik pilihan: Quick Count Pemilu 2014 | Koalisi

Dalam gugus tugas ini, di antaranya KPK mengusut dugaan para caleg incumbent yang menerima gratifikasi dan tidak dilaporkan. Kemudian, KPK juga membidik para pejabat negara yang menggunakan uang negara dalam penyelenggaraan Pemilu ini.

"Berkaitan dengan incumbent nyaleg, menerima gratifikasi dan tak dilaporkan, kedua apakah ada penggunaan uang negara dalam proses pileg. Ini tentu harus dukungan KPU, Bawaslu, dan PPATK," jelasnya.

Tim dari KPK sendiri yang diturunkan, yakni dari Direktorat LHKPN, Direktorat Gratifikasi, Direktorat Litbang, Direktorat Pendidikan Masyarakat. Terkait berapa jumlah personelnya, Johan mengaku tidak tahu.