KPK ingin merambah korporasi swasta dalam pemberantasan korupsi

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap pihaknya memiliki kewenangan lebih jauh dalam melakukan pemberantasan korupsi. Hal yang disoroti KPK adalah tindak pidana korupsi dari sektor swasta.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, mengatakan, lembaga korupsi di beberapa negara berfokus tindak pidana korupsi dari sektor swasta. Sedangkan KPK masih berkutat dengan pejabat atau penyelenggara negara.

"KPK Hong Kong waktu ke Indonesia (KPK) bilang 75 persen (penanganan tindak pidana korupsi) di sektor swasta. Saat kami ke Singapura, mereka bilang penanganan korupsi di atas 90 persen fokus ke swasta, Malaysia profile kasusnya bukan pejabat publik dan swasta. Kita di Indonesia masih terbatas," ujar Laode di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Rabu (16/11).

Melihat fakta tersebut, Laode mengakui Indonesia sudah tertinggal cukup jauh dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi. Namun, Laode optimis KPK akan lebih banyak menjerat korporasi terlebih lagi Perma tentang tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana korupsi telah rampung.

"KPK memang agak terlambat juga. Tapi bahwa dalam waktu tidak lama lagi bebannya semoga bisa jelas setelah ada Perma," pungkasnya.

Seperti diketahui, bukan hal tabu jika terjadi tindak pidana korupsi melibatkan penyelenggara negara dan korporasi baik swasta ataupun negara. Namun, masih sedikit aparat penegak hukum yang menjadikan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Di KPK sendiri sudah banyak pihak korporasi swasta ataupun negara yang menjalani masa hukuman karena terbukti sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Namun proses tersebut hanya sebatas memenjarakan direksi ataupun komisaris perusahaan tersebut, tanpa ada sanksi terhadap perusahaannya.