Follow
KPU dan DPR diminta konsisten soal verifikasi parpol
Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan motif Komisi II DPR saat Rapat Dengar Pendapat membahas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam RDP itu, Komisi II DPR meminta KPU di dalam PKPU menggunakan sistem sensus terhadap verifikasi anggota partai calon peserta pemilu.
Sekjen PSI, Raja Juli Antoni mengatakan, dalam Pemilu 2009 dan 2014 sistem yang digunakan untuk verifikasi faktual adalah sistem sampling, dengan diverifikasi 10 persen dari jumlah anggota yang disetorkan.
"Hal itu menimbulkan kecurigaan, seperti ada motif untuk menghalangi dan ketakutan terhadap kehadiran partai baru," katanya.
-
Bagaimana PPK melakukan tugasnya dalam pemilu? Dalam menjalankan tugasnya, PPK harus menjaga netralitas dan independensinya sehingga proses pemilihan umum dapat berjalan secara adil dan transparan.
-
Bagaimana PPS bekerja dalam pemilu? PPS (Panitia Pemungutan Suara) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
-
Bagaimana PPS membantu data pemilih? PPS memiliki kewajiban untuk membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap.
-
Bagaimana asas pemilu Indonesia diterapkan dalam praktik? Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada enam asas pemilu Indonesia yang harus dijunjung tinggi oleh penyelenggara, peserta, dan pemilih pemilu, yaitu: Asas langsung: rakyat sebagai pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Asas umum: semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam hal usia berhak ikut dalam pemilihan umum, baik memilih atau dipilih. Asas bebas: setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya, tanpa tekanan dan paksaan, sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya. Asas rahasia: dalam memberikan suara, kerahasiaan pemilih haruslah dijamin alias tidak akan diketahui oleh siapapun dengan cara apapun. Asas jujur: dalam menyelenggarakan pemilu, baik penyelenggara serta semua pihak yang terlibat, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Asas adil: dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pihak yang terlibat mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Keenam asas pemilu ini dikenal juga dengan akronim Luber Jurdil. Asas-asas ini bertujuan untuk memastikan proses pemilu berlangsung sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat.
-
Siapa saja yang terlibat dalam menerapkan asas pemilu? Asas pemilu Indonesia adalah pedoman yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, baik untuk memilih anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, maupun kepala daerah dan wakil kepala daerah.
-
Bagaimana proses penghitungan suara di Jakarta Timur? Tedi mengatakan penghitungan di tempat pemungutan suara (TPS), rekapitulasi Tingkat kecamatan, kota, dan provinsi berjalan lancar.
Menurutnya, salah satu alasan Komisi II DPR di UU Pemilu yang menyebutkan dasar parpol lama tidak diverifikasi adalah karena persyaratan sama dengan Pemilu 2014.
"Sementara mereka meminta KPU untuk memperlakukan perbedaan tata cara verifikasi calon peserta pemilu 2019 dengan apa yang mereka lakukan di Pemilu 2014," katanya.
Dia mengatakan, jika permohonan Komisi II DPRini dikabulkan KPU dalam PKPU seharusnya berlaku untuk semua parpol, baru atau parpol lama.
"Apa pun persyaratan KPU tentang model verifikasi politik PSI siap menghadapinya. Tapi, kami juga menuntut konsistensi DPR dan KPU soal verifikasi parpol ini," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Terjadi anomali perolehan suara PPP yang mengalami penurunan bukan peningkatan dalam real count KPU.
Baca Selengkapnya
Saat ini belum ada rekap data untuk suara tidak sah dari KPU RI.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan Sirekap KPU menunjukkan perolehan suara PSI melonjak dari awal real count KPU di bawah 3 persen kini memperoleh 2.403.316 suara atau 3,13 persen.
Baca Selengkapnya
Idham mengatakan bahwa lembaganya belum melaksanakan rekapitulasi nasional untuk suara dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Lonjakan suara PSI di real count sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuai sorotan.
Baca Selengkapnya
Jumlah DPT tersebut diperoleh dari hasil pemutakhiran data diplenokan saat rapat pada Minggu (3/3) malam waktu setempat.
Baca Selengkapnya
Rapat dewan etik Persepi akan dilakukan secara tertutup malam ini, Senin (28/10), dengan sejumlah materi pembahasan.
Baca Selengkapnya
DPR sebelumnya mengimbau kepada KPU untuk segera mengantisipasi lonjakan suara PSI dengan penghitungan secara manual.
Baca Selengkapnya
Suara PSI di real count sementara KPU naik menjadi 3,13 persen dalam hitungan hari.
Baca Selengkapnya
Dituduh Manipulasi Hasil Verifikasi PKN dan Partai Ummat, Komisioner KPU Pangkep Jalani Sidang Etik
Baca Selengkapnya
Sejumlah survei sebelum Pemilu menunjukkan elektabilitas PSI di atas 4 persen.
Baca Selengkapnya
Poltracking Indonesia belakangan ini menjadi sorotan usai memutuskan keluar dari Persepi.
Baca Selengkapnya