KPU Depok Coret Dua Warga Negara Inggris dan Amerika yang Masuk DPT
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok meminta pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok untuk mencoret warga negara asing (WNA) yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Kedua WNA itu adalah asal Inggris dan Amerika.
"Kami temukan data ada dua WNA yang masuk dalam DPT. Kami temukan pada 24 Februari kemarin dan sudah kami laporkan," kata Koordinator Divisi Pencegahan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kota Depok Dede Slamet, Senin (17/3).
Penemuan tersebut diketahui setelah pihaknya meminta data DPT ke KPU Depok. Hal itu sesuai dengan arahan Bawaslu RI. "Kami meminta data WNA yang ber KTP-el kepada Disdukcapil Kota Depok. Setelah data didapatkan kami lakukan penyandingan dengan DPT bersama dengan KPU Kota Depok. Begitu terdeteksi ada 2 WNA yg masuk DPT," tukasnya.
-
Bagaimana cara DPR agar WNA jera? Terakhir, Sahroni juga meminta agar WNA tersebut langsung dideportasi usai menjalankan hukuman. Menurutnya hal tersebut dapat menunjukkan ketegasan negara dalam menyikapi WNA arogan yang kerap meresahkan masyarakat.'Yang terpenting jangan langsung dideportasi, keenakan. Biarkan dia bertanggung jawab dulu atas perbuatannya di sini. Jerat hukuman jikalau memenuhi unsur-unsur pidana lainnya. Setelah selesai menjalani semuanya, baru boleh dideportasi. Biar ada efek jera dan kapok. Kalau nggak begitu mereka bakal bawa pulang cerita bahwa mereka ‘bebas’ berbuat aneh-aneh di Indonesia. Dan kita tidak ingin begitu,' tutup Sahroni.
-
Apa itu DPT Pemilu? DPT Pemilu adalah singkatan dari Daftar Pemilih Tetap.
-
Apa yang DPR minta dari Imigrasi? Selanjutnya, Sahroni juga meminta Ditjen imigrasi Kemenkumham agar meningkatkan operasi Tim Pora atau Tim Pengawasan Orang Asing dengan baik, sehingga insiden yang sama tidak terjadi lagi.'Seperti yang kita ketahui, Imigrasi punya yang namanya Tim Pora, di mana mereka bisa melakukan operasi dengan dibantu unsur Polri, TNI, Naker dan instansi terkait lainnya. 'Nah, menurut saya imigrasi perlu memastikan tim ini meningkatkan kinerjanya dengan lebh sering operasi, demi menindak WNA-WNA arogan yang meresahkan masyarakat ini,' sambungnya.
-
Siapa yang menetapkan DPT Pemilu? Di mana DPT Pemilu adalah daftar Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak untuk memilih dan telah ditetapkan oleh KPU.
-
Siapa yang menyerukan WNI untuk mengikuti prosedur? Oleh karena itu, saya menyerukan kepada semua yang ingin bekerja di Kamboja untuk mengikuti prosedur penempatan PMI yang telah ditetapkan.
-
Apa yang dilakukan WNA tersebut? Selama tinggal di kampung, Mojorejo, Modo, Lamongan, dia kerap buat onar.
Kedua WNA itu adalah FSM asal Amerika. Yang kedua adalah PDH warga negara Inggris. Pihaknya langsung merekomendasikan kepada KPU untuk mencoret keduanya. "Saat ini sudah dicoret dan tidak ada lagi nama keduanya di DPT," paparnya.
Sebelum dicoret dari DPT, Bawaslu juga berkoordinasi dengan KPU dan Disdukcapil Depok. Pihaknya mengaku sempat kaget perihal penemuan kedua WNA tersebut.
"Kami pun kaget ada dua WNA yang tercantum di DPT, kami curiga data itu dari DP4. Karena sumber data pemilihan ini kami dari Disdukcapil Depok. "Penemuan DPT WNA ini faktor tidak sengaja, sudah kami coret. Kami juga kaget ketika menemukan ada WNA yang masuk DPT," tukasnya.
Saat ini kata dia sudah tidak ada WNA yang masuk dalam DPT. Namun, Dede menegaskan, pihaknya bersama KPU dan Disdukcapil tetap akan melakukan pengawasan hingga jelang pencoblosan nanti. "Kebanyakan di Depok ini WNA kerja pada perusahaan-perusahaan tertentu atau studi yang membutuhkan waktu tinggal yang cukup lama. Itu juga dalam pengawasan kami," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk fair dan mengkontrol proses pencalonan.
Baca SelengkapnyaGanjar meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera turun tangan mencari tahu kebenarannya.
Baca SelengkapnyaKPU DKI Jakarta menerima surat dari Bawaslu DKI Jakarta perihal saran dan perbaikan.
Baca SelengkapnyaSejauh ini pihaknya sudah mengecek status dukungan dua anak Anies.
Baca Selengkapnyapenonaktifan NIK tak akan mempengaruhi hak pilih warga yang terdaftar sebagai pemilih di DPT
Baca SelengkapnyaMassa yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) itu mempersoalkan 51 calon peserta didik (CPD) lulusan SMPN 19 Depok yang dianulir dari 8 SMA Negeri.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencatat sebanyak 1.750.474 Daftar Pemilih Luar Negeri (DPLN).
Baca SelengkapnyaKisruh rekapitulasi penghitungan tingkat Kota Depok berdampak pada petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Baca SelengkapnyaKabar pencatutan NIK KTP warga seolah mendukung Dharma Pongrekun-Kun Wardana itu sebelumnya viral di media sosial.
Baca SelengkapnyaKPU bakal menyelesaikan sengketa yang bakal berlangsung di MK terlebih dahulu sebelum melakukan penetapan di kemudian hari.
Baca SelengkapnyaAda dua macam surat suara yang dimusnahan, yakni lembar pemilihan capres-cawapres dan calon DPR RI Dapil 2 DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca Selengkapnya