KPU Kepri siap ladeni gugatan Soerya-Ansor soal keterlibatan TNI
Merdeka.com - Ketua KPU Propinsi Kepulauan Riau (Kepri) Said Sirajudin mengatakan akan siap menjawab gugatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Soerya Respationo-Ansar Ahmad (SAH) dalam sidang sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi.
Jawabab KPU, kata dia, juga terkait dugaan keterlibatan anggota TNI yang dicurigai pasangan Soerya-Ansar.
"Pada intinya kami sebagai penyelenggara akan siap menjawab semua tuduhan yang disampaikan kepada kami, karena menurut kami apa yang disampaikan di luar substansi PHP. Karena sesuai ketentuan UU No. 8 tahun 2015, pemilihan ini bisa disidangkan bila memenuhi unsur pasal 158 UU No. 8 tadi, yaitu selisih suara," kata Said di Gedung MK, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (8/1).
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
-
Bagaimana TNI memastikan keamanan Pilkada? Perhatikan tentang situasi terkini, indeks kerawanan pilkada, kemungkinan perkembangan situasi, jumlah personil yang diturunkan hingga langkah-langkah antisipasi,' katanya kepada para Dansat.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Kenapa Karutan KPK tidak melaporkan pungli ke atasannya? 'Justru yang dilakukan terperiksa sebagai Kepala Rutan dengan memaklumi keadaan tersebut dan tidak pernah melaporkan ke atasannya tentang pungutan liar di Rutan KPK,' sambung dia.
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Kenapa KPK tidak campur tangan pencalonan Karna Suswandi? 'Yang jelas Kami tidak masuk di dalam Ranah politik Jadi kalau memang itu Boleh atau tidak boleh bisa atau tidak bisa. Maka itu tentunya dikembalikan oleh KPU ya sebagai lembaga yang akan menentukan statusnya yang bersangkutan,' kata Juru bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, dikutip Sabtu (31/8).
Menurut Said, jumlah selisih suara 2 persen yang menjadi delik perkara pasangan Soerya-Ansar juga menjadi jawaban mereka kepada majelis hakim nantinya.
"Jumlah penduduk kami tidak sampai 2 juta, maka kami pada level 2 persen. Sementara selisih suara antara pasangan nomor 1 dan 2 sebesar 6,40 persen, " jelas dia.
Soal keterlibatan dan adanya intimidasi anggota TNI dalam Pilkada Kepri seperti yang dicurigai penggugat, KPU, kata dia tidak mendapat laporan warga sejauh ini.
"Tentang keterkaitan TNI/Polri, kami kan hanya penyelenggara saja dan keamanan itu tanggung jawab Polda yang berkoordinasi dengan TNI. Kami tidak pernah terima laporan dari masyarakat atau dari Panwas terkait intervensi TNI atau bahkan intimidasi. Menurut kami itu tidak jadi persoalan," tukas dia.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi
Baca SelengkapnyaTNI memastikan sikap profesional kepada seluruh prajurit demi menjaga netralitas selama Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMaruli meminta bila benar ada anggota TNI yang mengintervensi dalam Pemilu agar segera dilaporkan lengkap dengan buktinya
Baca SelengkapnyaSebagaimana disebutkan dari kubu 01 yang menyebut adanya keterlibatan aparat penegak hukum di pemilu 2024 baik dari awal hingga putusan hasil rekapitulasi suara
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Baca SelengkapnyaMaruli meminta semua pihak tidak mengaitkan isu netralitas aparat dengan insiden pemukulan relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.
Baca SelengkapnyaGema Doa dan Dzikir Kemenangan Capres-Cawapres 2024 Prabowo-Gibran. Dihadiri Para Habaib dan Ulama, Tokoh Masyarakat Se-Jabodetabek
Baca SelengkapnyaIa memastikan, tidak ada pengeroyokan terhadap dalam kejadian tersebut dan lebih kepada perkelahian.
Baca SelengkapnyaAgus menegaskan tidak segan menindak siapapun prajurit aktif baik secara pidana ataupun hukuman disiplin bila ketahuan tidak menjaga netralitasnya dalam Pemilu.
Baca Selengkapnya“Mengapa Bu Mega menyampaikan hal itu, sebenarnya memang karena rasa sayang terhadap institusi TNI dan Polri," kata Hasto
Baca SelengkapnyaPanglima meyakini jika para purnawirawan tersebut tidak untuk mengajak para prajurit TNI aktif untuk berpolitik.
Baca Selengkapnya