KPU Siap Klarifikasi Polemik 17,5 Juta DPT Invalid

Merdeka.com - Komisioner KPU RI Viryan Azis menyatakan telah merampungkan polemik data 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang diduga invalid oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

"Jawaban tertulis kami siapkan, satu dua hari lagi selesai," katanya di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (10/4).

Menurut fakta di lapangan, KPU menemukan data 17,5 juta tersebut cocok dengan DPT dirilis pihaknya. Hal itu diketahui, usai KPU menelusuri bersama BPN dan Tim Kampanye Nasional atau TKN.

"Kami temukan mereka valid, dan hampir 100 persen ada. Kami siapkan surat jawabnya, lengkap ada dokumen foto dan KTP setiap orangnya," jelas Viryan.

Karenanya, adanya dorongan pihak untuk menghapus 17,5 juta DPT diduga invalid ini adalah saran yang fatal. Justru, masalah lebih besar akan muncul bila hal itu dilakukan.

"Dihapus bagaimana? Ngapus 100 ribu aja bisa ribut," kritik Viryan.

Sementara itu, Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo mempersoalkan data 17,5 juta DPT dimiliki KPU. Menurut penelusuran timnya, ada kejanggalan dan harus segera diperbaiki.

Kejanggalan diendus BPN memiliki beberapa alasan, seperti mereka yang lahir pada satu tanggal dengan jumlah sangat besar.

Khususnya, 1 Juli dan 31 Desember. Selain itu, BPN Prabowo-Sandiaga juga mendesak KPU untuk menyoroti rentang usia pemilih di angka 17 dan 90 tahun yang masuk dalam dugaan 17,5 juta DPT invalid.

Sedangkan, Barisan Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Berintegritas (BMPPAB) menuntut dihapusnya 17,5 DPT diduga invalid. Barisan ini terdiri dari, Amien Rais, Bactiar Nasir, Chusnul Mariyah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

"Terutama yang invalid dan manipulatif. Itu masih ada waktu. Sekarang, di setiap TPS pun sudah ada nama-namanya. Tinggal nama-nama itu dihapus," kata Fadli Zon.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi dan pernyataan sikap bertema DPT Bermasalah: Pemilu 2019 Berpotensi Chaos di Ruang Komisi II, Gedung DPR RI Jakarta, Selasa 9 April 2019.

Reporter: M RadityoSumber: Liputan6.com (mdk/fik)