Kubu Agung juga tunggak bayar PBB Kantor DPP Golkar Rp 1 M lebih
Merdeka.com - Sejak terjadi dualisme di tubuh Partai Golkar, kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat, diduduki Ketua Umum versi Munas Ancol Agung Laksono. Kubu Agung cs menduduki kantor yang beralamat di Jl Anggrek Neli Murni itu selama satu tahun.
Selama setahun ini, diketahui kantor tersebut menunggak listrik. Tak cuma itu, kubu Agung juga tak menunaikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kantor DPP Golkar di Slipi yang nominalnya mencapai Rp 1 miliar lebih.
"Yang paling memalukan adalah tunggakan PBB yang tidak mereka bayar Rp 1 miliar lebih. Demikian juga gaji karyawan dan satpam, saya dengar juga tidak dibayar," kata Bendahara Umum DPP Partai Golkar Kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo saat dihubungi, Jakarta, Sabtu (2/1).
-
Kenapa Karutan KPK tidak melaporkan pungli ke atasannya? 'Justru yang dilakukan terperiksa sebagai Kepala Rutan dengan memaklumi keadaan tersebut dan tidak pernah melaporkan ke atasannya tentang pungutan liar di Rutan KPK,' sambung dia.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Apa yang disayangkan Ganjar? Ganjar menyayangkan kembali terjadinya pelanggaran etik oleh penyelenggara negara setelah apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Apa yang dikritik Golkar dari Anies soal Pilgub DKI? Dia mempertanyakan, apakah ada partai yang mau mengusung Anies di Pilgub Jakarta.
-
Siapa yang terbukti terlibat pungli di Rutan KPK? 90 pegawai Komisi Antirasuah yang telah terbukti terlibat dalam praktik pungli.
Bamsoet, sapaannya menambahkan, Agung Laksono seharusnya bertanggung jawab soal pembayaran tagihan di Kantor DPP Golkar, Slipi. Dia menilai Agung sudah kelewat batas, apalagi menempati Kantor DPP Golkar di Slipi untuk menggelar berbagai kegiatannya selama satu tahun lebih.
"Saya juga mendapat laporan kondisi kantor DPP Golkar Slipi sangat memprihatinkan. Selama setahun lebih dikuasai mereka, tidak terawat, kumuh dan kotor," tandasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengakuan salah satu tahanan KPK yang mengaku dipersulit sholat Jumat karena belum bayar uang iuran.
Baca SelengkapnyaDono bercerita kala itu dirinya sedang bersama teman satu kamar tahanan, yakni Wawan Ridwan, yang merupakan terpidana kasus suap pajak.
Baca SelengkapnyaSkandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca SelengkapnyaSipir Rutan KPK terima setoran dari tahanan disebut 'Lurah'
Baca SelengkapnyaPekan depan akan diumumkan sanksi untuk atasan yang paksa PSSU utang ke Pinjol.
Baca SelengkapnyaPungli dilakukan petugas rutan KPK itu bervariasi mulai dari Rp2 juta hingga puluhan juta per bulan.
Baca SelengkapnyaDewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan 93 pegawai lembaga antirasuah terlibat skandal pungli di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.
Baca SelengkapnyaPejabat itu mengungkap wajib setor ke Bupati Garut Rp2,5 juta per bulan
Baca SelengkapnyaHal ini lah yang terungkap dalam persidangan kedua dugaan korupsi pemotongan dana insentif ASN BPPD Sidoarjo dengan terdakwa mantan bupati Sidoarjo
Baca SelengkapnyaHal itu diungkapkan Dewan Pengawas KPK saat menggelar sidang putusan etik 15 pegawai kluster kelima kasus pungli di rutan KPK.
Baca SelengkapnyaKasie Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kelapa Gading Barat dinonaktifkan usai menjalani pemeriksaan pelanggaran di Inspektorat DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaDewas KPK menggelar sidang etik terkait dugaan pungli
Baca Selengkapnya