Follow
Kubu Romi batalkan 6 SK pemberhentian fungsionaris PPP
Merdeka.com - Rapat pengurus harian DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dipimpin Sekjen DPP PPP, Romahurmuziy (Romi) membatalkan seluruh Surat Keputusan (SK) pemberhentian pengurus. Tidak hanya itu, SK pemberhentian tersebut diputuskan tidak pernah ada oleh rapat itu.
"SK itu bertentangan dengan AD/ART, tidak teradministrasi di kesekjenan. Itu juga bertentangan dengan semangat islah tanggal 12 April 2014 di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur," ujar Romi usai rapat hingga dini hari di kantor DPP PPP, Sabtu (19/4).
SK pemberhentian itu sebelumnya dilayangkan pada enam orang fungsionaris PPP. Mereka adalah Suharso Monoarfa, Fadly Nurzal, Rahmat Yasin, Musyaffa Noer, Amir Uskara, dan Awaluddin.
-
Siapa anggota KORPRI? Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, dan kesetiaan pada cita-cita perjuangan bangsa.
-
Apa doktrin Partai Demokrat? Dalam anggaran dasar Partai Demokrat pada pasal 4, doktrin tri pakca gatra praja mengandung arti adanya tiga kehendak kuat atau tiga ketetapan atau tiga ketetapan hati dalam mebangun bangsa dan negara, yang diwujudkan ke dalam trilogi partai demokrasi, kesejahteraan, dan keamanan serta tiga wawasan partai yakni nasionalisme, humanisme, dan pluralisme.
-
Apa inti dari politik? Inti dari politik adalah manusia dan tatanan hidupnya.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Bagaimana cara PPP agar lolos ke parlemen? PPP harus percaya dengan diri mereka sendiri melalui data serta bukti-bukti yang akan diajukan ke MK.Karena jika berharap pada pertolongan Arsul, maka PPP akan kecewa nantinya.
-
Mengapa prinsip pemilu penting? Prinsip-prinsip pemilu ini bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, serta mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.
Topik pilihan: Koalisi Partai Islam | Caleg Stres | Pilpres
"Pengangkatan saudara Djan Faridz sebagai Wakil Ketua Umum DPP PPP tidak pernah ada. SK itu bertentangan AD/ART Pasal 12," tegas dia.
Selain itu, keputusan rapat pengurus harian PPP juga menganulir keputusan pergeseran Sekjen DPP PPP. Sebelumnya tersebar berita Romahurmuziy, Sekjen DPP PPP digeser menjadi Ketua DPP PPP.
"Suryadharma Ali harus berada pada jalur konstitusi partai dan prinsip perjuangan partai. Ini agar keputusan yang diambil sah," pungkas dia.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Arsul berharap akan mengurangi ketegangan terkait pengambilan keputusan MK.
Baca Selengkapnya
MK menyatakan, pengurus parpol yang akan diangkat menjadi Jaksa Agung harus lebih dulu berhenti dari kepengurusan parpol sekurang-kurangnya 5 tahun.
Baca Selengkapnya
MK bakal menggelar Rapat Permusyawakaratan Hakim untuk membahas posisi Arsul Sani.
Baca Selengkapnya
Komaruddin mengatakan mahkamah partai tidak hanya memecat Tia Rahmania, tetapi juga Rahmad Handoyo.
Baca Selengkapnya
Arsul sudah sejak lama berkomunikasi dengan Plt Ketua Umum Muhamad Mardiono.
Baca Selengkapnya
Romy menegaskan, dalam pertukaran posisi antara dirinya dengan Arteria Dahlan tak ada intervensi
Baca Selengkapnya
Amar putusan MK yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun.
Baca Selengkapnya
Arteria memberikan kursinya ke cucu Presiden RI pertama Soekarno, Romy Soekarno
Baca Selengkapnya
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.
Baca Selengkapnya
Arteria dengan legowo memberikan kursi DPR kepada cucu Soekarno, Romy Soekarno.
Baca Selengkapnya
Romy Soekarno berhasil lolos menjadi anggota DPR, setelah dua calon anggota legislatif dari PDIP mundur.
Baca Selengkapnya
Romy menyebut, kemungkinan judicial review di Mahkamah Agung atas kedudukan hukum Nota Dinas tersebut.
Baca Selengkapnya