Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kubu Daryatmo tuding mahar Rp 200 M disimpan di OSO sekuritas

Kubu Daryatmo tuding mahar Rp 200 M disimpan di OSO sekuritas Munaslub Partai Hanura. ©2018 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Mahar politik di Pilkada 2018 menjadi salah satu kemelut yang menyulut aksi pendongkelan Oesman Sapta Odang dari kursi ketua umum Hanura. Kubu Daryatmo menuding, duit Rp 200 miliar masuk ke rekening OSO sekuritas, perusahaan pengelola keuangan.

Ketua DPD Hanura Sumatera Selatan kubu Daryatmo, Mularis mengungkapkan, ada uang partai yang masuk ke khas perusahaan OSO, PT OSO Sekuritas Indonesia. Padahal seharusnya, keuangan partai masuk ke rekening partai.

"Uang partai Rp 200 M dipindah ke rekening pribadi OSO sekuritas, dana yang harusnya dimasukkan ke rekening partai sebesar Rp 200 M dimasukkan ke rekening pribadi," kata Mularis, Kamis (18/1).

Sementara itu, Wasekjen Hanura kubu Daryatmo, Dadang Rusdiana mengakui ada mahar politik tersebut. Para calon kepala daerah yang diusung OSO menyetorkan uang agar dicalonkan.

Dia memaparkan, harga per kursi dari untuk tingkat bupati sebesar Rp 360 juta. Kalau bakal calon gubernur, bisa mencapai angka Rp 1,25 miliar.

"Semua calon itu menyetorkan, calon pilkada. Bayangkan sekian ratus daerah berpilkada 171, kalikan saja jumlah kursi Hanura saya kira bisa dihitung seperti apa," ujar Dadang di DPP Hanura, Jalan Hankam, Jakarta Timur, Kamis (18/1).

Dadang eggan menyebutkan siapa saja bacagub yang memberikan mahar. Namun dia mengungkapkan ada dugaan persoalan pemberian mahar pada keluarnya SK ganda di Pilwakot Purwakarta dan Garut.

"Saya kasih contoh misalnya Purwakarta, misalnya Garut. Itu terjadi konflik karena dibuat SK ganda, dan setiap SK kan tidak gratis. Setiap SK itu ada hitungan-hitungannya. Bayangkan orang sudah bayar diberikan SK kemudian SK dicabut kembali dan dibuat SK kedua yang tidak ditandatangani dengan benar yang pertama oleh Pak OSO dan Pak Sudding, yang kedua ditandatangani dengan Pak ketum dengan Pak Wasekjen," ungkapnya.

Terkait rekomendasi bakal calon itu, Dadang mengaku pihak pengurus DPP tak dilibatkan. OSO melakukan pertemuan sendiri dan menarik keputusan sendiri pula.

Maka itu, dia menuturkan, ada uang mahar masuk ke kantong pribadi OSO lewat perusahaannya. Padahal, kata Dadang, kalau mahar itu transparan untuk keperluan pilkada, maka wajar-wajar saja.

"Kalau mahar dibuat transparan buat saksi misalnya, buat belanja saksi enggak masalah. Tapi enggak buat saksi dan sebagainya, tapi disimpan perusahaan kan enggak bener," pungkasnya.

Hal ini juga diamini oleh Waketum Hanura Nurdin Tampubolon. Dia mengaku ada uang masuk ke kas pribadi OSO.

"Kalau jalannya mungkin ada perusahaan dia dimasukkan dananya ke situ mungkin seperti itu. Kita harus berbicara kepada OSO supaya dikembalikan ke jalan yang benar," ucapnya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP Buka Suara Rumah Kader di Jatim Digeledah KPK, Uang Rp300 Jutaan Disita
PDIP Buka Suara Rumah Kader di Jatim Digeledah KPK, Uang Rp300 Jutaan Disita

Ketua DPC PDIP Bangkalan, Fatkurrahman membenarkan soal adanya aktivitas penggeledahan itu.

Baca Selengkapnya
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya
KPK Sita Uang Tunai Rp380 Juta saat Menggeledah Terkait Kasus Suap Dana Hibah DPRD Jatim
KPK Sita Uang Tunai Rp380 Juta saat Menggeledah Terkait Kasus Suap Dana Hibah DPRD Jatim

Adapun uang dan barang tersebut ditemukan penyidik di sejumlah lokasi sejak 8 Juli lalu.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Respons NasDem Nama Surya Paloh di Sidang Korupsi SYL, Akui Biasa Buka Dompet Bareng
VIDEO: Respons NasDem Nama Surya Paloh di Sidang Korupsi SYL, Akui Biasa Buka Dompet Bareng

Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus Anggota Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto menanggapi persidangan kasus korupsi Kementan

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Partai NasDem Akui Terima Aliran Duit dari SYL Senilai Rp850 Juta Dana Kementan
Blak-blakan Partai NasDem Akui Terima Aliran Duit dari SYL Senilai Rp850 Juta Dana Kementan

Posisi SYL sebagai menteri maka wajar jika memberikan sumbangan lebih besar

Baca Selengkapnya
Maju Pilkades, Calon Petahana Korupsi Dana Desa Rp380 Juta Buat Modal Kampanye
Maju Pilkades, Calon Petahana Korupsi Dana Desa Rp380 Juta Buat Modal Kampanye

SS adalah kades desa setempat periode 2016-2022. Dia kembali maju untuk periode kedua pada pilkades 2024.

Baca Selengkapnya
Diduga Korupsi Dana Hibah Rp4,6 M, Eks Ketua Bawaslu OKU Timur Dibui
Diduga Korupsi Dana Hibah Rp4,6 M, Eks Ketua Bawaslu OKU Timur Dibui

Tersangka diduga korupsi dana hibah yang mestinya untuk lembaganya sepanjang 2019-2021.

Baca Selengkapnya
Caleg DPR RI Partai Demokrat Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Dugaan Politik Uang
Caleg DPR RI Partai Demokrat Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Dugaan Politik Uang

Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Partai Demokrat Syarifuddin Dg Punna ditetapkan sebagai tersangka kasus politik uang.

Baca Selengkapnya
Mengenal ‘Uang Perahu’, Mahar Politik Dibutuhkan untuk Jadi Calon Wakil Rakyat
Mengenal ‘Uang Perahu’, Mahar Politik Dibutuhkan untuk Jadi Calon Wakil Rakyat

Ikhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.

Baca Selengkapnya
Eks Kadishub Sumsel Didakwa Korupsi Rp18 Miliar, Modus Tagihan Fiktif Angkut Batu Bara
Eks Kadishub Sumsel Didakwa Korupsi Rp18 Miliar, Modus Tagihan Fiktif Angkut Batu Bara

Korupsi Pengangkutan Batubara dengan Modus Tagihan Fiktif, Eks Kadishub Sumsel Didakwa Rp18 M

Baca Selengkapnya
Terungkap Ditjen Holtikultura Kementan Setor Rp5,6 Miliar ke SYL
Terungkap Ditjen Holtikultura Kementan Setor Rp5,6 Miliar ke SYL

Jaksa mulanya ingin mengkonfirmasi adanya catatan yang dibuat oleh Sekretaris Ditjen Holtikultura bernama Idil.

Baca Selengkapnya
KPK Kembali Tangani Kasus Suap Dana Hibah Pemprov Jatim, Geledah Rumah Anggota DPRD
KPK Kembali Tangani Kasus Suap Dana Hibah Pemprov Jatim, Geledah Rumah Anggota DPRD

Penggeledahan hasil pengembangan kasus suap dana hibah yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim, Sahat.

Baca Selengkapnya