Kumpulkan Kader dari 5 Daerah, Golkar Jelaskan Alasan UU Cipta Kerja Disahkan DPR

Merdeka.com - Partai Golongan Karya (Golkar) mengumpulkan lebih dari 300 anggota fraksi dari DPRD baik kabupaten maupun kota dan provinsi di lima hubungan wilayah (Hubwil) 1, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau.

Ketua Hubwil 1 Fraksi Partai Golkar DPR, Arsyadjuliandi Rachman menuturkan, dikumpulkannya ratusan kader dalam bentuk kegiatan webinar untuk sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).

"Kegiatan ini sangat penting sebagai bekal kepada anggota fraksi Golkar di DPRD dalam menjawab pertanyaan pertanyaan di masyarakat terkait UU Cipta Kerja ini," kata Arsyadjuliandi Rachman dalam webinar, senin (19/10).

Dalam webinar yang dibuka oleh Ketua Fraksi Golkar di DPR Kahar Muzakir, anggota panitia kerja (Panja) RUU Cipta Kerja, Lamhot Sinaga menjelaskan dengan gamblang dan runut bagaimana suasana kebatinan munculnya UU ini yang memang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja.

Lamhot Sinaga mengatakan, saat ini jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 10 juta orang lebih. Dan setiap tahunnya bertambah 2 juta orang pencari kerja.

Dia mengungkapkan, untuk meningkatkan 1 persen pertumbuhan ekonomi butuh Rp 800 triliun, kalau untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5 persen, butuh Rp 4.000 triliun. Padahal APBN Indonesia hanya sekitar Rp 2.000 triliun setiap tahun. Separuhnya lagi diharapkan kontribusi dari sektor swasta. Pertumbuhan 5 persen itu hanya menciptakan 2 juta lapangan kerja yang selalu hadir setiap tahun.

"Belum bisa mengurangi jumlah pengangguran yang masih ada di angka 10 juta tadi. Butuh pertumbuhan ekonomi yang lebih besar lagi untuk bisa mengurangi angka pengangguran," ungkapnya.

Makanya kemudian lahir UU ini, agar Indonesia lebih kompetitif lagi. Investasi masuk akan membuka banyak lapangan kerja. Ini salah satu terobosan untuk mengurangi pengangguran yang masih sangat besar di Indonesia.

UU ini, kata Lamhot, masih mengutamakan hak hak buruh dan tenaga kerja. Mulai dari hak pesangon, cuti dan alih daya. "Jadi kita harus meluruskan berita berita bohong yang berkembang di masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Pekanbaru Ida Yulita Susanti menyambut baik kegiatan sosialisasi ini. Dia mempertanyakan terkait upah minuman kota dan provinsi. Isu yang berkembang, upah yang diambil mengikuti penetapan yang terendah.

Hal ini kemudian dibantah Lamhot. Dia mencontohkan UMP Jawa Barat yang misalnya ditetapkan Rp 2,7 juta. Sementara Bekasi menetapkan UMK Rp 3,5 juta. Maka, pengusaha harus mengikuti UMK, disesuaikan dengan PDB dan tingkat inflasi.