Follow
Kunjungi F-PPP, PKS Bahas RUU Perlindungan Tokoh & Simbol Agama Hingga Omnibus Law
Merdeka.com - Setelah PKB, Fraksi PKS melakukan kunjungan ke Fraksi PPP DPR, Selasa (25/8). Dalam kunjungan ini, Fraksi PKS mengajak pengurus Fraksi PPP mengokohkan eksistensi dan agenda keumatan dan kebangsaan di Indonesia.
Fraksi PKS diwakili Ketua Fraksi Jazuli Juwaini, Sekretaris Fraksi Ledia Hanifa Amalia dan Anggota Fraksi Ecky Awal Mucharam, Nasir Jamil, dan Bukhori Yusuf.
"Dari sisi usia, Fraksi PPP merupakan Fraksi Islam tertua yang ada di parlemen ini sehingga penting bagi Fraksi PKS untuk saling mengkokohkan agenda-agenda keumatan dan kebangsaan bersama representasi umat yang ada di DPR RI," ujar Jazuli dalam keterangannya.
-
Apa saja isi poin penting dalam RUU Kementerian Negara? Salah satu poin penting dalam RUU itu adalah perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, presiden nantinya bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.
-
Mengapa 5 RUU ini penting? 'Hari ini bisa menyelesaikan pembahasan tentang kelima RUU ini. Situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh tetapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia,' ujar Prabowo.
-
Kenapa UU Pemilu penting dalam demokrasi? Dengan adanya UU Pemilu, proses pemilihan umum di Indonesia dapat berjalan dengan tertib, adil, dan transparan.
-
Apa saja poin penting dalam Undang-Undang Pilkada Serentak 2024? Adapun poin-poin penting dalam Undang-Undang Pilkada Serentak 2024 adalah sebagai berikut: 1. Penetapan Jadwal Serentak Pemilihan dijadwalkan pada waktu yang sama untuk semua daerah, yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam proses pemilihan serta meningkatkan partisipasi pemilih. Dengan jadwal yang serentak, diharapkan penyelenggara pemilu dapat lebih fokus dalam persiapan dan pelaksanaan, sehingga mengurangi risiko kecurangan dan ketidakteraturan. 2. Pengetatan Syarat bagi Calon Undang-undang ini juga memperketat persyaratan bagi calon kepala daerah. Calon harus memenuhi kriteria tertentu yang lebih ketat dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, termasuk persyaratan pendidikan, pengalaman, dan integritas. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa calon yang maju dalam Pilkada memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai untuk memimpin daerahnya. 3. Penguatan Peran Pengawasan Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, undang-undang ini memperkuat peran lembaga pengawas pemilu, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran selama proses pemilihan, mulai dari tahap pencalonan hingga penghitungan suara. Bawaslu diberi wewenang lebih besar untuk melakukan tindakan preventif dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.
-
Siapa yang memiliki peran penting dalam Pemilu? Keterlibatan rakyat dalam memilih pemimpin melalui Pemilu juga merupakan ekspresi dari hikmat kebijaksanaan dalam pembentukan pemerintahan, yang menjadi salah satu nilai utama dari Sila Ke-4 Pancasila.
-
Apa arti utama dari Pemilu? Pemilu atau pemilihan umum adalah proses demokratis di mana warga suatu negara secara berkala memilih wakil mereka untuk menempati jabatan-jabatan pemerintahan.
Dalam pertemuan ini, kedua fraksi membahas sejumlah RUU yang sedang dibahas di DPR. Di antaranya, RUU Pemilu, RUU Omnibus Law dan RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama. Fraksi PKS menjadi pengusul dari RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama.
"Sejumlah agenda legislasi krusial kita bicarakan dalam kerangka kepentingan keumatan, kerakyatan dan kebangsaan seperti RUU Pemilu, RUU Omnibus Law, juga RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama dan lain-lain," ungkap Jazuli.
Anggota Komisi I DPR ini berharap kerja sama, sinergi, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan Fraksi PPP terus terjalin dan semakin kokoh terkait sejumlah isu keumatan dan kebangsaan.
Menurutnya, Fraksi PPP memiliki komitmen yang sama dengan PKS dalam beberapa isu. Di antaranya dalam proses legislasi UU Pesantren, RUU Minuman Beralkohol serta RUU KUHP.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.
Baca Selengkapnya
Isi pertemuan membahas beberapa poin. Termasuk soal RUU Desa.
Baca Selengkapnya
Saat ini, KPU tinggal meunggu hasil dari rencana revisi Undang-Undang politik melalui Omnibus Law.
Baca Selengkapnya
Dari daftar RUU yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025, tak ada RUU Perampasan Aset.
Baca Selengkapnya
Menurut Gus Yahya, harus dilihat secara rinci terkait DPR RI yang memang memiliki agenda rapat paripurna untuk membahas RUU Pilkada itu.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, mulai dipelajarinya KUHP Nasional itu sangat penting untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
Baca Selengkapnya
Para Bacapres-Bacawapres mesti mempunyai visi, misi dan program yang sama dengan Parpol. pengusung.
Baca Selengkapnya
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca Selengkapnya
Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mencatat capaian yang produktif dalam bidang legislasi dengan menyelesaikan sebanyak 21 rancangan undang-undang
Baca Selengkapnya
Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut DPR RI Periode 2019-2024 telah mengesahkan 225 RUU menjadi undang-undang.
Baca Selengkapnya
Divisi Hukum Mabes Polri melakukan sosialisasi hukum kepada para personel
Baca Selengkapnya
Jazilul memastikan jika PKB disebutnya sebagai alat perjuangan politik warga Nahdliyin yang disebutnya hari ini namanya semakin besar.
Baca Selengkapnya