Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kunker anggota DPR ke 3 negara telan uang rakyat Rp 3,1 M

Kunker anggota DPR ke 3 negara telan uang rakyat Rp 3,1 M Gedung DPR. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi menaksir anggaran kunjungan kerja Komisi X DPR ke tiga negara mencapai Rp 3,1 miliar. Angka tersebut, dinilai sebagai upaya menghamburkan uang rakyat ketimbang hasil yang nyata.

"DPR akan mengunjungi tiga negara, dan alokasi total anggaran ketiga negara akan menghabiskan sebesar Rp 3.179.160.000," kata Uchok dalam siaran pers, Minggu (3/3).

Uchok membongkar nominal Rp 3,1 miliar itu, masing-masing kunker ke India diprediksi akan menghabiskan anggaran Rp 516.780.000: ke Yunani Rp 1.592.370.000; dan ke Turki akan menghabiskan sebesar Rp 1.070.010.000.

"Total anggaran di atas berdasarkan asumsi, pertama, anggota DPR yang berangkat sebanyak 10 orang, tanpa mengikuti staf DPR, dan lama perjalanan selama 6 hari kerja," ujarnya.

Biaya studi bandung Rancangan Undang-Undang Kebudayaan dan Perbukuan dinilai terlalu besar dan hanya buang-buang uang rakyat. Karena itu, Fitra mendesak Komisi X DPR untuk menghentikan rencana kunker tersebut.

"Akan lebih baik perjalanan ke luar negeri ini direalokasikan kepada pembangunan, atau renovasi banyak situs budaya rusak atau candi yang rusak," saran Uchok.

(mdk/ren)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung

Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.

Baca Selengkapnya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Ingin  Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN
Komisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN

Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Rupiah Mulai Menguat, Begini Saran Anggota DPR
Rupiah Mulai Menguat, Begini Saran Anggota DPR

Nilai tukar rupiah terus menguat dalam dua hari terakhir

Baca Selengkapnya
BPKP Selamatkan Uang Negara Rp67,09 Triliun dari Pemborosan di 2023, Ada dari Proyek PSN
BPKP Selamatkan Uang Negara Rp67,09 Triliun dari Pemborosan di 2023, Ada dari Proyek PSN

Kontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.

Baca Selengkapnya
Utang Luar Negeri Pemerintah Tembus RP6.622 Triliun
Utang Luar Negeri Pemerintah Tembus RP6.622 Triliun

Posisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.

Baca Selengkapnya
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya
KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah
KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah

KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.

Baca Selengkapnya
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi

Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.

Baca Selengkapnya