Follow
LIPI: Pemilu tak hasilkan wakil rakyat dan pejabat berkualitas
Merdeka.com - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris melihat ada masalah mendasar yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Akibatnya, pemerintahan tidak efektif, tidak sinergis bahkan tidak berorientasi pada kepentingan rakyat.
"Pemilu-pemilu semakin bebas, demokratis dan bahkan langsung tapi relatif rendah kualitas akuntabilitas para wakil rakyat dan pejabat publik yang dihasilkan," kata Syamsuddin dalam Seminar Nasional bertajuk 'Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah' di Gedung PP Pemuda Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu (18/5).
Dia mengambil salah satu contoh, makin massifnya kasus korupsi dan penyalahgunaan dana publik untuk kepentingan pribadi dan partai. Apalagi pejabat yang terlibat adalah mereka yang terpilih dari penyelenggaraan pilkada.
-
Bagaimana dampak korupsi bagi negara? 'Tambang ilegal misalnya, selain kerugian negara secara materil, juga ada hutan yang dibabat habis di sana. Ada tanah negara yang rusak di sana. Ada masyarakat yang tercemar polusi dan terganggu kesehatannya di sana.'
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Apa sektor korupsi terbanyak pada 2023? 'Dari sepuluh besar, sektor desa paling banyak dengan total 187,' kata Peneliti ICW Diky Anindya dalam rilis terkait Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023, Senin (20/5).
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
Masalah lain, intensitas penyelenggaraan pemilu yang terlampau sering. Ini berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi yang secara jelas menggambarkan jenuhnya publik pada penyelenggaraan pemilihan umum.
Menghadapi kompleksnya persoalan pemilu, Syamsuddin menawarkan solusi. Menurut dia, lebih baik pemilu untuk memilih presiden dan wapres, wakil rakyat dan kepala daerah dihelat dalam waktu bersamaan. Selain itu, pemilu legislatif didesain dalam demokrasi presidensial.
"Pemilu legislatif selama ini diselenggarakan untuk mengisi keanggotaan DPR, DPD dan DPRD tanpa menghitung komplikasi politiknya bagi sistem presidensial," ungkapnya.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilu serentak akan diselenggarakan 2019. Hanya saja, pemilu serentak versi MK adalah pemilu lima kotak. Dalam hal ini, untuk memilih Presiden/Wapres, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota.
"Tujuan pemilu serentak versi MK hanya bertujuan untuk mencapai efisiensi waktu dan dana, padahal yang tak kalah pentingnya adalah tujuan efektivitas pemerintahan hasil pemilu," tuntasnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
"Tampak jelas betapa nilai pancasila dan etika di dalam berpolitik dan mentaati hukum itu terjadi degradasi yang amat sangat,"
Baca Selengkapnya
Kondisi demokrasi Indonesia menjadi sorotan di era Presiden Jokowi
Baca Selengkapnya
Kesimpulan itu diberikan karena banyaknya penyalahgunaan kekuasaan, intervensi penegak hukum, pelanggaran etika
Baca Selengkapnya
Wahyu mengklaim bakal menyelesaikan masalah polisi korupsi.
Baca Selengkapnya
Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) Indonesia memberikan pernyataan sikap terkait dinamika politik di negeri ini menjelang Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu.
Baca Selengkapnya
Total ada 1.385 orang yang terdiri dari, pejabat negara hingga pihak swasta yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2004-2022.
Baca Selengkapnya
Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi di Indonesia memang sudah banyak diungkap dalam kurun waktu yang panjang.
Baca Selengkapnya
Perlu ada evaluasi total karena banyak perjabat Indonesia yang terjerat korupsi
Baca Selengkapnya