Mahfudz bela Fahri Hamzah, DPP PKS tak bisa main copot pimpinan DPR
Merdeka.com - DPP PKS dikabarkan berniat mencopot Fahri Hamzah dari wakil ketua DPR. Namun pencopotan ini dinilai tidak bisa serta merta begitu saja dilakukan oleh PKS.
Politikus PKS Mahfudz Siddiq membela koleganya Fahri Hamzah. Menurut dia, pencopotan posisi wakil ketua DPR harus sesuai dengan UU MD3, tidak sepenuhnya menjadi kewenangan DPP partai ataupun fraksi partai politik di DPR.
"Kalau kita lihat undang-undang MD3 dan tatibnya, bahwa partai atau DPP maupun fraksi tidak serta-merta bisa menarik dan mengganti unsur pimpinan DPR begitu saja. Tidak sepenuhnya menjadi kewenangan fraksi atau DPP yang wakilnya duduk di pimpinan. Tapi juga dia terikat oleh mekanisme yang terikat di dewan," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/1).
-
Kenapa Mahfud MD mengundurkan diri sebagai Menkopolhukam? Keputusan ini diambil sebagai komitem Mahfud setelah memutuskan maju bersama Ganjar Pranowo.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang akan Mahfud MD ajukan pengunduran diri? Cawapres Mahfud Md akan segera mengajukan pengunduran diri sebagai Menko Polhukam ke Presiden Jokowi.
-
Siapa yang dicopot dari jabatan Ketua MK? MKMK menyatakan Anwar Usman dicopot dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
-
Siapa yang dipecat oleh PDIP? PDIP telah memecat Cinta Mega usai ketahuan diduga main judi slot Politikus PDIP Cinta Mega akhirnya dipecat oleh partai, usai ketahuan diduga bermain judi online slot saat rapat paripurna bulan lalu.
-
Bagaimana Ketua KPU diberhentikan? 'Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,' kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP RI, Jakarta Pusat.
Menurut Ketua Komisi I DPR ini, sejauh ini dirinya belum mendapat penjelasan dari DPP PKS terkait masalah yang menimpa Fahri. Dia juga meminta agar Fahri memberikan penjelasan.
"Karena belum ada penjelasan dari DPP ke fraksi, ya fraksi menyerahkan semua penjelasannya akhirnya ke DPP," tuturnya.
Meski begitu, Mahfudz mengakui bahwa Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) DPP PKS sudah memeriksa Fahri. Salah satu alat kelengkapan di DPP yang tugasnya memproses jika ada aduan terhadap kader atau pengurus partai yang diduga melanggar aturan disiplin organisasi, berdasarkan aduan memanggil Fahri.
"Memang yang saya dengar ada pemanggilan BPDO terhadap Pak Fahri, cuma apa perkaranya itu yang belum jelas. Kalau hal ihwal kenapa ada desakan, ya menurut saya sampai hari ini belum ada penjelasan," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemakzulan presiden sendiri harus diusulkan satu per tiga dari jumlah anggota DPR
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaklumi jika ada aspirasi pemakzulan dari masyarakat yang diterima Mahfud
Baca SelengkapnyaGerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaWasekjen PKB Dukung Partai Pemenang Pemilu 2024 jadi Ketua DPR RI
Baca SelengkapnyaMahfud menegaskan pemakzulan kepada Presiden Jokowi harus diputuskan DPR.
Baca SelengkapnyaSaid menyatakan bahwa para pimpinan partai politik sepakat tidak akan ada revisi UU MD3.
Baca SelengkapnyaPDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaTerkait dengan siapa yang akan mengisi kursi pimpinan tersebut, nantinya akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca SelengkapnyaAirlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaMahfud MD mengaku mendapat kabar bahwa komisioner KPU kerap menggunakan fasilitas mewah ketika tugas di daerah namun bukan untuk peruntukkannya.
Baca SelengkapnyaDasco pun menyebut, dikhawatirkan revisi UU MD3 dapat menimbulkam dampak negatif.
Baca SelengkapnyaPKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
Baca Selengkapnya