Mampukah Gibran Pimpin Dewan Aglomerasi Kawasan Jakarta Usai Jadi Wapres?

Kemudian pada ayat sebelumnya, DPR menjelaskan mengenai wewenang Dewan Aglomerasi yang mencakup 'Mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional pada Kawasan Aglomerasi dan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi; dan mengoordinasikan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rencana induk oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah," sesuai dengan yang tertuang pada pasal 55 ayat 2 RUU DKJ.

Komisi II DPR menepis perumusan RUU DKJ terkait dengan Pilpres 2024.

"Konsepnya sudah didiskusikan setahun yang lalu, tidak ada urusannya dengan waktu itu enggak tahu kita calon presidennya siapa, dan calon wakil presidennya siapa. Jadi tolong ini diluruskan konsep ini konsep lama, tidak ada hubungannya dengan pilpres, itu konsep murni diambil dari yang sudah berjalan di Papua," ujar Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, Senin (11/3) kemarin.

Doli menjelaskan bahwa kedudukan Dewan Aglomerasi tidak akan berada di atas Gubernur atau Wali Kota, melainkan sebagai koordinator yang mengurus persoalan ekonomi, banjir, polusi, dan kemacetan di daerah Jakarta dan sekitarnya.

Menurut Doli, Dewan Aglomerasi dibutuhkan karena tidak cukup apabila hanya satu menteri koordinator (menko) yang mengurus aglomerasi tersebut.

Menurut Ujang, Jokowi ingin memberikan kekuasaan lebih kepada Gibran Rakabuming Raka setelah dilantik menjadi wakil presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang.

"Itu Undang-Undang dibuat untuk kepentingan sendiri dan keluarga, kelihatannya Jokowi di akhir masa jabatannya ingin memberikan kekuasaan yang lebih pada anaknya, Wakil Presiden nanti ketika dilantik," kata Ujang saat dihubungi merdeka.com, Selasa (12/3).

Ujang melihat hal ini bukan celah yang bagus bagi sistem tata negara Indonesia. Ujang berpendapat bahwa sebaiknya jabatan Dewan Aglomerasi tetap dipegang oleh Gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Wakil Presiden enggak usah cawe-cawe, karena dia punya tugas sendiri. Ini nantinya akan semrawut kewenangan antara Wakil Presiden dengan Gubernurnya, nanti Gubernur yang terpilih enggak punya kewenangan apa-apa. Ini membuat rumit," kata Ujang yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR).

Di sisi lain menurut Ujang, Gibran belum berpengalaman merangkap jabatan dengan memegang tanggung jawab besar apabila terpilih menjadi Wakil Presiden dan menjadi Dewan Aglomerasi.

"Belum lagi karena Gibran belum berpengalaman terkait dengan persoalan menjadikan (Jakarta) sebagai kota yang modern dan sebagainya, karena di Solo dengan di Jakarta itu sangat berbeda," kata Ujang.