Masinton yakin segala penyimpangan akan terungkap di Pansus Pelindo
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu yakin panitia khusus yang dibentuk untuk mengusut kasus Pelindo II bisa berjalan baik sesuai aturan hukum yang ada. Menurutnya, Pansus terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan informasi.
"Sekarang sudah dibentuk pansus untuk pelindo II, nanti di pansus itu akan terbuka untuk semua. Jadi segala bentuk penyimpangan, aturan maupun pelanggaran hukum akan terungkap di pansus," kata Masinton di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (8/9).
Dalam pelaksanaan pansus ini, Masinton menjelaskan pihaknya akan melakukan pemanggilan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam tata kelola PT pelindo II, termasuk menteri-menteri yang namanya terkait, seperti menteri BUMN Rini Soemarno.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi terkait penguntitan Jampidsus? 'Sudah saya panggil tadi,' kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Siapa saja yang dipanggil MK dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024? Hari ini, Jumat, MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Siapa saja menteri Soekarno? Presiden Soekarno memimpin sendiri kabinet yang beranggotakan 21 orang menteri,' tulis Wahjudi Djaja dalam Kabinet-Kabinet di Indonesia.
-
Siapa yang mengawasi kinerja BUMN setelah PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
"Nanti juga dibahas mengenai perpanjangan kontrak anak perusahaan pelindo II yang dipaksakan ke perusahaan Hongkong. Kemudian berkaitan dengan ketenagakerjaan, pemecatan sepihak dan kesewenang-wenangan terhadap pekerja. Termasuk soal dwelling time, gakkum dan lain-lainnya," paparnya.
Dalam proses kerja pansus itu sendiri, Masinton menjelaskan pansus ini nantinya akan merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo akan hal-hal baik seperti penataan tata kelola BUMN kembali yang baik dan benar.
"Sehingga nanti presiden sebagai kepala pemerintahan bisa langsung meneruskannya kepada penegak hukum. Kalau presiden tak merespons? Ya gila aja lah kalau rekomendasi politik dari institusi negara tidak dilaksanakan, ya anarki dong namanya, ya tanpa negara," tutupnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mensos siap memenuhi panggilan MK untuk memberikan keterangan
Baca SelengkapnyaKetua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis blak-blakan, mengenai dugaan kecurangan pada pemilu 2024
Baca SelengkapnyaGerindra justru optimis kesaksian empat menteri tersebut akan secara langsung membantah tudingan kecurangan dilakukan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSiapapun yang dipanggil oleh MK dalam persidangan nanti disebutnya wajib untuk hadir.
Baca SelengkapnyaMenteri yang dipanggil dianggap cukup penting oleh hakim MK untuk dimintai keterangannya dalam sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Ma’ruf, tak akan ada ada arahan khusus yang diberikan kepada para menteri sebelum memenuhi panggilan MK.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memastikan keempat menteri yang diundang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) hadir
Baca SelengkapnyaKeempatnya adalah Mensos, Menkeu, Menko Perekonomian dan Mendag
Baca SelengkapnyaAirlangga akan menjelaskan bagaimana mekanisme dalam pembagian bansos
Baca SelengkapnyaGibran juga merespons tudingan keterlibatan Jokowi yang memberi dukungan untuk paslon 02.
Baca SelengkapnyaTim Hukum Anies-Muhaimim mengaku telah meminta MK untuk menghadirkan Mensos dan Menkeu.
Baca SelengkapnyaKetua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis blak-blakan, mengenai dugaan kecurangan pada pemilu 2024.
Baca Selengkapnya