Melawan, Mahyudin sebut Titiek Soeharto tak maju Munaslub karena kursi pimpinan MPR

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin membenarkan adanya usulan pergantian jabatan Wakil Ketua MPR dari dirinya ke Titiek Soeharto di Rapat Pleno, Semalam (19/3). Namun, ia yakin pimpinan MPR tidak akan menindak lanjuti permintaan tersebut.

"Ya saya kira biasa ya di dalam partai ada aspirasi, ada keputusan rotasi pimpinan seperti itu. Namun demikian apakah nanti keputusan itu bisa ditindaklanjuti, ya soal lain," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/3).

Menurutnya, untuk mengganti pimpinan, harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Sebab dalam UU baru tersebut, kata dia, pergantian pimpinan harus merujuk pada beberapa alasan mulai dari meninggal dunia, mengundurkan diri ataupun berhalangan menjalankan tugas dalam waktu yang lama.

Orang lain juga bertanya?

"Saya kira di pimpinan MPR akan taat azas dan taat hukum dan UU. Saya sangat percaya di MPR tidak melanggar UU. Tidak akan ditindaklanjuti," ungkapnya.

Mahyudin menduga pelengseran itu didasari pada masalah pribadi. Dia juga menduga adanya kesepakatan terkait jabatan Titiek usai digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar Desember lalu. Menurut dia, Titiek tak maju Munaslub melawan Airlangga Hartarto karena akan diberi jabatan pimpinan MPR.

"Bisa jadi ini karena masalah suka dan tidak suka, tapi memang semenjak munas kemarin sudah ada gaungnya. Karena memang ada kesepakatan Mbak Titiek enggak maju caketum dipromosikan jadi Wakil Ketua MPR. Dalam politik itu biasa saja," tandasnya.

Dia juga mengklaim pergantian itu tidak direstui oleh Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB). Karena Golkar harusnya fokus pada pemenangan Pemilu 2019.

"Saya sudah menghadap ke Pak ARB, dan beliau menyatakan tidak menyetujui untuk adanya rotasi. Karena apa urgensinya sudah tinggal setahun. Kita lebih fokus ke pemenangan pemilu semestinya. Bukan mengurusi ke hal-hal yang bisa memunculkan potensi perpecahan ke internal partai," tandasnya.

(mdk/rnd)