Follow
Menag: Tak mungkin ada fraksi yang dukung LGBT
Merdeka.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku tidak percaya dengan pernyataan dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang mengatakan ada lima fraksi yang setuju dengan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Dia yakin tak ada satu pun fraksi yang mendukung LGBT di DPR.
"Menurut saya tidak mungkin ada fraksi yang mendukung LGBT. Itu tak mungkin dan tak masuk di akal kita, tidak mungkin," kata Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/1).
Katanya, tidak mungkin fraksi menyetujui adanya tindakan LGBT. Sebab tidak ada agama yang menyetujui tindakan LGBT.
-
Apa yang Zulhas katakan tentang PAN? “Memang PAN lahir dari rahim Muhammadiyah, tetapi sejatinya perjuangan Muhammadiyah adalah untuk bangsa. Maka inklusivitas PAN hari ini adalah mandat perjuangan yang niscaya. PAN juga milik NU, bahkan melintasi batas-batas ormas, agama, suku, bahasa, warna kulit. PAN adalah partai milik semua anak bangsa. Matahari yang selalu menyinari tanpa membeda-bedakan.“ Tutur Zulhas dalam pidato politiknya pada Peringatan HUT ke-25 PAN di Jakarta (28/8).
-
Bagaimana menurut Zulhas berpartai itu? 'Kalau lihat malam ini wajar PAN menjadi pemenang pemilu, layak, pantas. Kader PAN punya talenta. Oleh karena itu, mari kita songsong kemenangan PAN di Pemilu 2024,' ujar Zulhas dalam sambutannya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023).
-
Siapa yang menyatakan Demokrat tidak akan rujuk? Ketua BPOPKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan tidak mungkin partainya memutuskan untuk rujuk kembali dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Siapa saja yang menolak pembentukan Kementerian Agama? Pada sidang PPKI 19 Agustus 1945 lagi-lagi pembentukan Kementerian Agama diusulkan, tetapi hanya 6 orang yang menyetujui. Beberapa tokoh penting justru menolak usulan ini. Siapa saja? Ada Johannes Latuharhary yang mengusulkan kepada rapat agar masalah-masalah agama diurus Kementerian Pendidikan. Rupanya usul tersebut didukung seorang wakil Islam dari Lampung, yaitu Abdul Abbas. Selain itu, Iwa Kusumasumatri, seorang nasionalis dari Jawa Barat, setuju gagasan perlunya Kementerian Agama. Hanya saja, karena pemerintah itu sifatnya nasional, agama seharusnya tidak diurus kementerian khusus. Penolakan juga datang dari tokoh pendidikan Taman Siswa, yaitu Ki Hadjar Dewantara. Beliau lebih suka urusan-urusan agama menjadi tugas Kementerian Dalam Negeri.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
"Karena yang perlu dipahami setiap agama tidak mentolerir hubungan sesama jenis," ucapnya.
Politisi partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga tidak yakin isu LGBT ini menjadi bahan politisasi. Dia berharap Zulkifli hanya salah bicara.
"Saya tidak sejauh itu. Mungkin keseleo lidah atau ya saya tidak tahu dan saya tidak ingin berandai andai terlalu jauh seperti yang anda tanyakan," tandasnya.
Sebelumnya, Zulkifli mengatakan ada lima fraksi di DPR yang setuju adanya tindakan LGBT. Namun dia enggan merinci partai-partai yang setuju adanya perilaku tersebut.
"Saat ini di DPR sedang membahas soal Undang-Undang LGBT atau pernikahan sesama jenis. Sudah ada lima partai politik," kata dia di Surabaya.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Muhammad Taufik Zoelkifli mengatakan, LGBT bertentangan dengan norma agama dan Pancasila.
Baca Selengkapnya
Saat ini, Luluk menuturkan, sudah ada tujuh orang yang bersikap mendukung hak angket.
Baca Selengkapnya
Rencana diadakannya pertemuan komunitas LGBT se-ASEAN di Jakarta pada bulan Juli ini menimbulkan polemik dari berbagai pihak, tak terkecuali MUI.
Baca Selengkapnya
"Tidak ada satupun dari agama-agama tersebut yang mentolerir praktik LGBT," tegas Anwar Abbas.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengakui bahwa partainya tidak akan melabuhkan dukungan ke Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Firman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.
Baca Selengkapnya
Kabar tersebut diunggah salah satu akun media sosial.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan jadwal, Pilgub Jakarta digelar pada November 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
Zulhas mengaku banyak ditanya perihal alasan dukung Prabowo.
Baca Selengkapnya
Zulhas menegaskan, dukungan PAN ke Prabowo merupakan keputusan partai.
Baca Selengkapnya
Seluruh kader Partai Golkar sudah menyerahkan keputusan di Pilpres 2024 kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnya
Airlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.
Baca Selengkapnya