Menanti putusan Bawaslu Makassar, pihak Danny Pomanto optimis gugatan dikabulkan

Merdeka.com - Sidang atau musyawarah penyelesaian sengketa Pilwalkot Makassar terus bergulir di kantor Bawaslu Makassar. Hari ini dengan agenda kedua belah pihak baik pemohon atau penggugat dan termohon atau tergugat memasukkan kesimpulan.

Sidang yang dipimpin oleh Nursari, Ketua Bawaslu Makassar selaku ketua majelis, hanya berjalan tidak lebih dari tiga menit. Sebab kedua pihak hanya memasukkan kesimpulan tanpa dibacakan.

Jamaluddin Rustam, salah satu kuasa hukum pemohon dari pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti saat ditemui usai sidang mengaku optimis gugatan ke KPU Makassar yang telah mendiskualifikasi kliennya sebagai kontestan Pilwakot dikabulkan.

"Kami optimis bahwa kalau melihat keterangan ahli, hampir semua ahli sependapat bahwa kita pemohon adalah pihak dirugikan, memiliki legal standing dan punya kewenangan ajukan sengketa administrasi pemilihan sesuai yang diatur dalam UU No 10 tahun 2016 dan Perbawaslu No 15 tahun 2017," kata Jamaluddin Rustam.

Soal perdebatan status pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti yang disebut bukan lagi peserta Pilwalkot sehingga tidak berhak ajukan gugatan, Jamaluddin Rustam mengatakan, merujuk keterangan saksi ahli bahwa sepanjang masih ajukan komplain maka haknya belum gugur, tetap sebagai peserta pemilihan yang dirugikan.

Sementara itu hal berbeda diungkapkan Marhumah Madjid, kuasa hukum KPU Makassar, selalu pihak termohon atau tergugat. Dia mengatakan karena yang menjadi objek sengketa di Bawaslu adalah keputusan yang lahir atau tindak lanjut dari peradilan yakni putusan MA yang menguatkan putusan PTTUN itu tidak termasuk keputusan tata usaha negara yang dapat disengketakan.

"Atas dasar ini menurut saya yang menyengketakan itu yakni pemohon tidak punya legal standing dan yang mau menyelesaikan sengketa ini juga yakni pihak Bawaslu tidak punya kewenangan," tandas Marhumah Madjid.

Dirinya sependapat dengan saksi ahli Zulkifli Aspan bahwa jika orang yang dirugikan itu secara sendiri maka memiliki hak legal standing tapi jika yang dirugikan itu karena perintah UU maka orang itu atau pemohon tidak memiliki hak legal standing.

Sementara Muhammad Maulana, humas Bawaslu Makassar, mengatakan proses musyawarah penyelesaian sengketa Pilwalkot ini sudah masuki hari ke enam. Pemeriksaan saksi-saksi ahli sudah selesai disusul kesimpulan masing-masing pihak.

"Kesimpulan ini akan dipelajari, rencananya Sabtu depan, (12/5) Bawaslu keluarkan keputusan apakah mengabulkan atau menolak gugatan pemohon," kata Muhammad Maulana.