Menanti Putusan KemenkumHAM soal Polemik Status WNA Bupati Terpilih Sabu Raijua
Merdeka.com - Pilkada serentak masih menyisakan sejumlah persoalan. Sebut saja polemik menyoal kewarganegaraan Bupati Terpilih Sabu Raiju Orient Patriot Riwu Kore yang diketahui berstatus warga negara Amerika.
Persoalan ini pun sudah sampai ke meja KemenkumHAM. Tim Paslon 01, lawan Orient dalam Pilkada kini menanti kepastian hukum. Melalui kuasa hukumnya, Yohanis sempat mendatangi KemenkumHAM.
"Kita dari tim 01 datang ke KemenkumHAM untuk mencari ketegasan yang mana permasalahan Savu Raijua pada Februari lalu ada surat dari Kedubes amerika yang menyatakan bahwa paslon yang menang pilkada adalah warga negara Amerika," kata Yohanis, Jakarta.
-
Mengapa Pilpres Senegal ditunda? Pemilihan presiden yang rencananya diselenggarakan pada 25 Februari 2024 ditunda tanpa memberikan tanggal baru. Hal ini tentunya memperpanjang mandat Presiden Macky Sall.
-
Kenapa Pemilu di Demak ditunda? Banjir Belum Surut Hingga hari pencoblosan, banjir belum juga surut. Bahkan jalur raya pantura dari Demak menuju Kudus masih terendam banjir dengan ketinggian 1,5 meter. Maka dari itu pelaksanaan Pemilu 2024 untuk wilayah Demak yang terendam banjir ini akan ditunda.
-
Kapan Pilkada Jatim 2024 dilaksanakan? Pelaksanaan Pemungutan Suara: Rabu, 27 November 2024 - Rabu, 27 November 2024.
-
Kapan pilkada di Jawa Tengah akan digelar? Selain pemilihan presiden serta wakil rakyat pada April kemarin, ada pemilihan kepala daerah yang digelar pada November mendatang.
-
Bagaimana proses pilkada Sumut 2024? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah mekanisme demokratis yang bertujuan untuk memilih pemimpin di tingkat daerah, seperti gubernur, bupati, atau walikota. Melalui Pilkada, masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan daerah mereka.
-
Bagaimana PKB memutuskan soal Pilkada Sumut? 'Nanti tanya Desk Pilkada, saya sebagai ketua umum tidak ikut-ikut urusan, karena semuanya diatur oleh Desk Pilkada, Pilkada nanya Desk Pilkada deh saya tidak ikut-ikut,' tegasnya.
Ia melanjutkan, dari MenkumHAM sendiri sudah mencabut status kewarganegaraan Orient.
"Dan pada 8 Februari ada statement dari bapak Menkumham mencabut status kewarganegaraan yang bersangkutan maka hal ini menjadi polemik jadi kami sebagai warga negara," katanya.
Dia melanjutkan, pihaknya mendatangi kantor Kemenkumham semata-mata ingin mengetahui tentang keabsahan tersebut. Karena, kata dia, hingga saat ini dengan belum adanya ketetapan hukum dari Menkumham, pihak Kemendagri juga belum mengambil langkah bijak sesuai dengan regulasi untuk menentukan pemerintah Sahu Raijua yang definitif.
"Kita melihat yg distatmenkan Menkumham orang tersebut merupakan kewarganegaraan ganda dan itu tidak berlaku untuk Undang-undang di Indonesia," terang dia.
Sebelum ke Kemenkumham, pihaknya juga sudah mendatangi Kemendagri dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
"Kita berdoa seluruh proses yang ada berjalan dengan baik. Siapapun yang terpilih menjadi pemimpin Sabu Raijua sesuai dengan hukum yang agar supaya masyarakat Sabu Raijua bisa mendapatkan keadilan hukum," ujar dia.
Belakangan, Kemendagri pun diketahui menunda pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) terpilih yang rencananya digelar Jumat, 26 Februari 2021 lalu. Hal ini lantaran status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient P Riwu Kore masih dikaji Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
"Status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih, saat ini masih dalam kajian Kemenkumham. Terkait pelantikan sebagai kepala daerah belum bisa dilaksanakan," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irwan kepada Liputan6.com, Kamis (25/2).
PTUN Kupang Gelar Sidang Gugatan
Sementara itu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang mulai menggelar sidang gugatan Pilkada Kabupaten Sabu Raijua atas penetapan Orient Patriot Riwu Kore sebagai bupati terpilih, mulai digelar hari ini, Selasa (2/3).
Sidang persiapan dengan agenda pemeriksaan terhadap hal-hal teknis dalam gugatan, untuk penyempurnaannya itu, dilakukan secara tertutup di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang.
Tim kuasa hukum penggugat dari Law Office Rudy Kabunang Associate, Beny Taopan usai sidang menjelaskan, para tergugat baik KPU maupun pihak terkait tidak hadir dalam persidangan. Sehingga diputuskan, para tergugat akan dipanggil kembali untuk menghadiri persidangan berikutnya.
"Persoalan yang diajukan oleh penggugat yakni mantan calon bupati Sabu Raijua, Takem Raja Pono mengenai perekapan berita acara hasil pemilihan bupati, menyangkut dengan Orient Patriot Riwu Kore yang mana berkewarganegaraan Amerika Serikat.
Menurut Beny, seseorang jika ingin mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah, wajib berkewarganegaraan Indonesia sehingga langkah hukum harus diambil, agar dinilai apakah keputusan dan penetapan KPU itu tepat atau tidak.
Awal Polemik
Adapun Orient P Riwu Kore diduga berstatus Warga Negara Asing (WNA) sehingga nasibnya sebagai bupati terpilih belum ada kejelasan. Sementara itu, Kemendagri masih menunggu kajian Kemenkumhan untuk mengangkat atau melantik kepala daerah.
"Kemendagri masih menunggu hasil kajian dari Kemenkumham, sebagai salah satu dasar atau pertimbangan dalam penetapan keputusan pengangkatan sebagai kepala daerah," jelas Benny.
Adapun pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada di Nusa Tenggara Timur dijadwalkan digelar Jumat 26 Februari 2021. Dari total enam kepala daerah, hanya lima pasang calon kepala daerah yang akan dilantik. Bupati terpilih Sabu Raijua yang masih akan menunggu jadwal pelantikan. Seperti diberitakan Antara.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jika salah satu pasangan calon terlibat dalam gugatan PHPU di MK, maka pihak pasangan calon harus menuntaskan sengketa sebelum dilantik.
Baca SelengkapnyaKetua KPU RI, Hasyim Asy'ari mengungkapkan kendala tersebut sehubungan dengan adanya rekapitulasi pada tingkat kecamatan belum sepenuhnya rampung.
Baca SelengkapnyaSementara, pelantikan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilakukan 10 Februari 2025.
Baca Selengkapnyakowi masih menunggu Komisi Pemilihan Umum menyelesaikan rekapitulasi.
Baca Selengkapnya"Tidak, tidak ada penundaan waktu pencoblosan. Semua sesuai jadwal," kata Bima.
Baca SelengkapnyaSejauh ini belum diketahui pasti siapa yang akan menjadi wakil Bobby di Pilkada Sumut.
Baca SelengkapnyaKPU Tunda Rekapitulasi Suara di Sulawesi Barat, Ini Alasannya
Baca SelengkapnyaTri Rismaharini santer diisukan akan bergandengan dengan mantan Ketua PWNU Jatim K.H. Marzuki Mustamar dalam pilkada Jatim 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Saan pelaksanaan Pemilu saat ini sebaiknya dijalankan sesuai UUD.
Baca SelengkapnyaDjarot meminta masyarakat sabar menunggu hasil keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam menentukan pasangan yang akan mereka usung.
Baca SelengkapnyaPDIP tidak ingin buru-buru mengumumkan calon gubernur kedua daerah tersebut lantaran ada pihak lain yang mencoba mengatur.
Baca SelengkapnyaMasa kampanye akan dilakukan dalam 75 hari ke depan sampai 10 Februari nanti.
Baca Selengkapnya