Mendagri ingatkan PNS tak terlibat Pilkada, ketahuan bisa dipecat

Merdeka.com - Jelang Pilkada serentak periode kedua, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengimbau agar sejumlah pihak berpartisipasi dalam menyukseskan Pilkada yang berlangsung pada 15 Februari 2017 itu. Namun, Tjahjo mengingatkan agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap menjaga netralitasnya sehingga tak terlibat dalam pergulatan politik para kandidat.

Tjahjo menegaskan, jika pihaknya menemukan PNS yang tidak netral maka akan ditindak tegas. Bahkan bisa berujung pada pemecatan.

"Saya kira dengan MenPAN RB, pokoknya begitu ada pejabat yang aktif dan terlibat dan ketahuan, ada bukti, langsung sanksi. Bisa dicopot, penurunan pangkat dan sebagainya," ungkap Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidena, Jakarta Pusat, Rabu (21/9).

Tjahjo menambahkan, dirinya sudah berkoordinasi sejak dini dengan aparat keamanan baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah. Hal ini mengantisipasi munculnya konflik pada puncak Pilkada.

"Koordinasi dengan seluruh aparat keamanan di daerah, khususnya intelijen, agar ada deteksi dini. Begitu timbul riak, segera dimatikan, segera dikomunikasikan," tutur dia.

Kepada aparat keamanan, Mantan Sekretaris Jenderal DPP PDIP ini meminta agar membantu pemerintah mengajak sejumlah pihak seperti tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat mencegah konflik Pilkada.

"Aparat keamanan juga jangan sebatas sesama aparat keamanan, tapi juga menggalang tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Karena ini opsi Pilkada serentak 2016 yang cukup bagus, 2017 harus lebih bagus. Target kita Pileg dan Pilpres serentak harus lebih aman," tuntasnya.