Follow
Mendagri sebut hanya bencana yang bisa undur penyelenggaraan pilkada
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan pilkada serentak bisa saja mundur jika suatu daerah menghadapi hambatan serius. Misalnya, bencana alam atau konflik di daerah.
"Seandainya ada potensi kerusakan atau bencana alam (di daerah), tidak masalah jika dilakukan (pilkada) undur sehari," kata Tjahjo di ruang Pansus C, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/7).
Apalagi, kata Tjahjo, ada analisis awal dari Polri terkait potensi konflik dan bencana alam di beberapa daerah. Jika memang terjadi bencana seperti gunung meletus atau ombak besar memang sulit untuk dihindari.
-
Bagaimana skenario tunda pemilu bisa terjadi? Pada awal tahun 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang mengejutkan terkait penundaan pemilu 2024. Skenario Tunda Pemilu Putusan ini menimbulkan dugaan bahwa ada rencana dari sekelompok tertentu untuk mengatur penundaan pemilu tersebut.
-
Kenapa skenario tunda pemilu jadi isu penting? Perludem memandang skenario penundaan pemilu sebagai upaya untuk mengganggu proses demokrasi di Indonesia. Mereka menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas demokrasi dan menentang segala upaya yang dapat mengancam ketentuan demokrasi.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
-
Apa dampak skenario tunda pemilu? Implikasi dari penundaan ini adalah memunculkan ketidakpastian politik, potensi timbulnya konflik, serta meragukan legitimasi pemerintahan berikutnya.
-
Kenapa pemilu 1955 ditunda? Pemilu tersebut sebenarnya direncanakan pada tahun 1946 setelah Indonesia merdeka, namun ditunda karena Belanda melancarkan agresi militer kedua.
-
Kenapa Pemilu di Demak ditunda? Banjir Belum Surut Hingga hari pencoblosan, banjir belum juga surut. Bahkan jalur raya pantura dari Demak menuju Kudus masih terendam banjir dengan ketinggian 1,5 meter. Maka dari itu pelaksanaan Pemilu 2024 untuk wilayah Demak yang terendam banjir ini akan ditunda.
"Kapolri sudah merinci potensi konflik yang kemungkinan akan muncul dan soal bencana alam. Soal bencana alam ini yang sulit diprediksi karena ada sejumlah daerah yang perlu diantisipasi," terang dia.
Diketahui, hadir dalam rapat gabungan di ruang Pansus C tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Badrodin Haiti, ketua KPU Husni Kamil Manik, dan Ketua Bawaslu Muhammad. Rapat gabungan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mahfud menyebut jika ada kesulitan dalam penyelenggaraan Pilkada seharusnya diatasi bukan ditunda.
Baca Selengkapnya
Tito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.
Baca Selengkapnya
"Sampai saat ini tidak ada yang namanya untuk percepatan atau pemajuan Pilkada," kata Jokowi.
Baca Selengkapnya
Menurut Saan pelaksanaan Pemilu saat ini sebaiknya dijalankan sesuai UUD.
Baca Selengkapnya
"Tidak, tidak ada penundaan waktu pencoblosan. Semua sesuai jadwal," kata Bima.
Baca Selengkapnya
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, libur pada hari pencoblosan Pilkada 2024 cukup satu hari saja.
Baca Selengkapnya
"Jangan mengambil rIsiko terlalu tinggi," kata Mendagri Tito.
Baca Selengkapnya
Usulan penundaan Pemilu 2024 kali ini diutarakan Bawaslu.
Baca Selengkapnya
Penundaan ini untuk menjaga kondusifitas para peserta pemilu.
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam, Mahfud MD blak-blakan, bahaya laten penundaan Pemilu ataupun perpanjangan periode pemerintahan
Baca Selengkapnya
MK berpendapat Pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal.
Baca Selengkapnya
DPR RI bersama KPU, Bawaslu dan Pemerintah akan melakukan rapat dengar pendapat untuk mengantisipasi bila kotak kosong menang dalam Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya