Mendagri serahkan mekanisme pengganti Setya Novanto ke DPR

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyerahkan sepenuhnya kepada DPR terkait pergantian Ketua DPR Setya Novanto yang sedang terjerat kasus proyek e-KTP. Dia mengatakan mekanisme pergantian tersebut memiliki proses sendiri.

"Pemerintah ikut mekanisme di DPR. Ya biarlah mekanisme dan tatib di DPR. Dari partai yang menggantikannya. Kami ikut saja," ujar Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/12).

Dia juga enggan berkomentar tentang Novanto yang menunjuk Azis Syamsudin sebagai Ketua DPR. Tjahjo mengatakan hal tersebut adalah kewenangan partai. Menurut dia, siapa pun yang diusulkan partai dan disahkan dalam paripurna adalah yang sudah diakui pemerintah.

"Sudah disahkan dalam paripurna, dan dilantik sebagai ketua DPR ya itu-lah yang diakui pemerintah," ungkapnya.

Sebelumnya, Setya Novanto telah mengirim surat pengunduran diri sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 4 Desember lalu. Secara sepihak tersangka kasus korupsi e-KTP ini menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya.

"Saya juga minta ini suara anggota dewan didengar karena mereka sedikit banyak mengetahui kiprah anggota dewan yang lain dari Partai Golkar. Dari situ mereka bisa memberikan penilaian siapa yang paling cocok," ujar Akbar di Hotel Manhattan, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (10/12).

Akbar melihat keputusan diambil secara terburu-buru. Padahal, lanjutnya, posisi ketua umum saja belum diganti. Seharusnya, pemilihan ketua DPR setelah munaslub, keluar dengan nama ketua umum baru.

"Ya harusnya selesaikan munaslub, siapa yang jadi ketua umum. Nah keputusan baru ini akan ditentukan siapa yang jadi ketua DPR," tukas Akbar.