Mensos: Pendamping PKH Bagi-Bagi Kalender Gambar Jokowi Bukan untuk Kampanye
Merdeka.com - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan kabar pembagian kalender bergambar Jokowi yang dilakukan pendamping PKH (Program Keluarga Harapan). Mensos menegaskan, kalender berisi foto dan program gagasan Presiden Joko Widodo itu bukan merupakan kampanye.
Mensos menjelaskan, pemaparan program kerja Presiden yang ada di dalam kalender yang dibagikan pendamping PKH, adalah hal yang dibolehkan pengawas pemilu.
"Enggak hanya di Garut, itu di seluruh Indonesia," kata Agus Gumiwang, usai melakukan pemberian bantuan sosial PKH dan BPNT bagi masyarakat miskin Tangerang, di Gedung Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug, Kabupaten Tangerang, Selasa (2/4).
-
Kapan masa kerja PPS pemilu? Masa kerja PPS berlangsung selama 6 bulan, dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan Pemilu.
-
Apa saja yang diatur dalam masa kampanye Pilkada 2024? Dalam penyelenggaraan Pilkada KPU telah menetapkan jadwal tahapan dengan runtut dan jelas. Masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung selama 29 hari, mulai dari tanggal 25 September 2024 hingga 23 November 2024.
-
Apa tugas Gus Ipul sebagai Mensos? 'Ya sesuai SK tadi yang sudah dibacakan. Kita coba membantu dari waktu yang tersisa apa yang ada sesuai arahan Presiden,' jelas dia.
-
Apa saja tugas PPS Pilkada 2024? Dalam Pilkada 2024, peran PPS sangatlah krusial sebab pengelolaan pemungutan suara yang baik akan memastikan keabsahan dan kepercayaan masyarakat pada hasil pilkada.
-
Apa itu PPS pemilu? PPS pemilu adalah badan yang dibentuk KPU untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pemilu.
-
Siapa yang menetapkan tugas PPS Pilkada 2024? Tugas PPS pilkada 2024 diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 18 Ayat 1 dan 2, yaitu sebagai berikut: a. mengumumkan daftar Pemilih sementara;b. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar Pemilih sementara;c. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara;d. mengumumkan daftar Pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;e. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK; f. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;g. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;h. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;i. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat; j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dank. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, hal itu diperkenankan dilakukan setiap Kementerian sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat atas pelaksanaan program pemerintah.
"Itu bukan soal pemilu, kita juga tidak dapat teguran dari Bawaslu, karena jelas Bawaslu mengatakan bahwa pemerintah berhak dan boleh untuk melakukan sosialisasi dari keberhasilannya termasuk ASN (Aparatur Sipil Negara) saja boleh," ucap dia.
Menurut dia, proses pencetakan Kalender yang menampilkan foto wajah Joko Widodo telah mendapatkan izin Komisi Pemilihan Umum RI.
"Kalender itu kan dalam rangka sosialisasi capaian dari program pemerintah dan itu wajar saja dan itu dibolehkan oleh KPU," ujarnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi memperlihatkan poster bertuliskan aturan menyatakan kepala negara diizinkan ikut berkampanye.
Baca SelengkapnyaMeskipun, Jokowi menekankan, harus sesuai dengan aturan
Baca SelengkapnyaMoeldoko mengatakan, Jokowi hanya memberikan edukasi demokrasi dengan menyatakan presiden boleh memihak dan kampanye.
Baca SelengkapnyaLalu, di sisi tengah ada gambar wajah Presiden Jokowi antara Prabowo dan Gibran.
Baca SelengkapnyaArief Hidayat mempertanyakan terkait 'penugasan presiden' yang disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy, saat sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMuhadjir juga menjelaskan alasan keterlibatan kementeriannnya dalam pembagian bansos.
Baca SelengkapnyaBahkan menteri kabinet juga diperbolehkan untuk kampanye selama melakukannya saat cuti.
Baca SelengkapnyaEkspresi calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terlihat mengangguk beberapa kali ketika Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh memihak
Baca SelengkapnyaArief mengatakan, apakah frasa 'penugasan presiden' berkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap cawe-cawe dalam Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaIstana meluruskan ucapan Presiden Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaKPU Jawa Tengah menilai seorang presiden dilarang melakukan kampanye untuk peserta pemilu
Baca SelengkapnyaSebelumnya Presiden Jokowi menegaskan baik Presiden maupun menteri boleh berpihak dalam Pilpres
Baca Selengkapnya