MK tolak uji materi soal PT, PPP sebut sudah sesuai putusan terdahulu

Merdeka.com - Wasekjen PPP Ahmad Baidowi menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi pasal 222 tentang ambang batas pencalonan presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sesuai dengan putusan sebelumnya. Pada putusan sebelumnya, MK memutuskan format pemilu 2019 dilakukan serentak dan tidak menghapus ambang batas.

"Itu menujukkan bahwa penyusunan UU pemilu sesuai dengan semangat putusan MK terdahulu," kata Awiek sapaan akrabnya saat dihubungi, Kamis (11/1).

Dengan putusan ini, Awiek memprediksi Pemilihan Presiden 2019 tidak akan diikuti oleh banyak pasangan calon. Sebab, partai-partai politik diwajibkan berkoalisi mengusung calon presiden.

"Jika mengacu pada konfigurasi hasil Pileg 2014, capres diprediksi tidak terlalu banyak karena parpol sudah berkumpul di satu poros koalisi," ujarnya.

Awiek menambahkan, putusan MK ini sekaligus menjadi apresiasi kepada parpol yang telah berkiprah pada Pemilu 2014.

Diketahui, MK memutuskan menolak gugatan pasal 222 UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017, Kamis (11/1). Sidang dipimpin langsung Ketua MK, Arief Hidayat di ruang sidang utama MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Pasal 222 mengatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Uji materi ini diajukan Partai Idaman yang teregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017.

MK menilai pasal 222 tidak kedaluwarsa. Sebab, UU yang disahkan pemerintah dan DPR pada 2017 lalu, bukan UU lama yang digunakan untuk pilpres 2014.