Muladi: Mahkamah Partai Golkar sudah impoten!
Merdeka.com - Mahkamah Partai Golkar versi Munas Riau 2009 menolak untuk menyelesaikan kisruh internal partai berlambang beringin ini. Alasannya anggota Mahkamah Partai sudah kekurangan personel.
"Saat ini mahkamah partai sudah impoten karena anggota sudah tak lengkap," kata Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (24/12).
Dia menjelaskan, saat ini mahkamah Partai Golkar versi Munas Riau 2009 yang jumlahnya lima orang sudah tidak lengkap. Sehingga tidak dapat bekerja dengan baik dan mengambil keputusan dengan tepat. Hanya HAS Natabaya yang masih dianggap netral karena berasal dari unsur independen.
-
Siapa yang menyatakan Indonesia netral? Pada tahun 1948, presiden pertama Indonesia, Ahmad Sukarno, menciptakan istilah 'bebas dan aktif' untuk menggambarkan kebijakan luar negeri negara ini.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Bagaimana negara netral berperan dalam konflik? Dengan bersikap netral, suatu negara dan lembaga kemanusiaan dapat menangani korban dengan baik.
-
Bagaimana MKGR tegak lurus ke Golkar? “Kami tidak akan membiarkan pengurus, dewan-dewan, jajaran. Termasuk anggota Ormas MKGR yang dapat menabrak kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh partai Golkar dan Bapak Airlangga Hartarto,“ tegas Adies dalam SE yang ditandatangani pada Jumat (28/7).
-
Bagaimana Golkar berperan? Pertemuan KTT ke-26 ASEAN-RRT menyepakati pentingnya penguatan kerjasama regional untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan cita-cita Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terutama dengan adanya upgrading ASEAN-China Free Trade Agreement (FTA) 3.0 dan implementasi penuh Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
-
Siapa yang diminta untuk bersikap netral dalam Pilpres 2024? Kedudukan Polri berada di bawah Presiden. Ari meminta institusi kepolisian untuk menjaga kehormatan, profesionalitas, dan integritas, sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kode etik profesi.
Muladi saat ini menjabat sebagai ketua Mahkamah Partai Golkar versi Aburizal Bakrie (Ical) yang ditakutkan tak independen dalam mengambil keputusan. Sementara, anggota lain dianggap tidak bisa mengambil keputusan.
"Saya kubu Pak Ical, Pak Aulia Rachman menjadi Dubes RI untuk Ceko, Pak Djasri Marin sudah dipecat, dan Pak Andi Mattalatta menjadi juru runding kubu Agung. Jadi tinggal Pak Natabaya yang independen," kata Muladi.
Mahkamah partai versi Munas Riau 2009 ini dianggap yang paling tepat menyelesaikan kisruh internal Golkar. Sebab, dua kubu Golkar yang sekarang ada, tidak diakui pemerintah.
"Kita ini merupakan hasil mahkamah partai pada Munas Riau 2009, yang automaticly, dan bersifat intertemporal karena kepengurusan Agung dan Ical belum mendapat pengesahan, dan dikembalikan kepada kita," tukasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Amar putusan MK yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.
Baca SelengkapnyaDalam salah pertimbangannya, disebut Saldi membantah adanya komunikasi atau kesepakatan dengan PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menilai tak ada pelanggaran yang dilakukan Satpol PP Garut yang menyatakan dukungan kepada Gibran.
Baca SelengkapnyaMuhammadiyah tak terlibat timses mana pun di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaHakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar itu.
Baca SelengkapnyaMaruli meminta semua pihak tidak mengaitkan isu netralitas aparat dengan insiden pemukulan relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali.
Baca SelengkapnyaDudung kemudian mempertanyakan Megawati, yang tidak menyinggung ketidaknetralan Badan Intelijen Negara atau BIN.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHakim MK menganggap ketidakhadiran pemohon dianggap gugur dan tidak perlu dilanjutkan untuk direspons pihak terkait.
Baca Selengkapnya