Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Muladi: Mahkamah Partai Golkar sudah impoten!

Muladi: Mahkamah Partai Golkar sudah impoten! Ical pimpin rapat pleno Golkar. ©2014 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Mahkamah Partai Golkar versi Munas Riau 2009 menolak untuk menyelesaikan kisruh internal partai berlambang beringin ini. Alasannya anggota Mahkamah Partai sudah kekurangan personel.

"Saat ini mahkamah partai sudah impoten karena anggota sudah tak lengkap," kata Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (24/12).

Dia menjelaskan, saat ini mahkamah Partai Golkar versi Munas Riau 2009 yang jumlahnya lima orang sudah tidak lengkap. Sehingga tidak dapat bekerja dengan baik dan mengambil keputusan dengan tepat. Hanya HAS Natabaya yang masih dianggap netral karena berasal dari unsur independen.

Orang lain juga bertanya?

Muladi saat ini menjabat sebagai ketua Mahkamah Partai Golkar versi Aburizal Bakrie (Ical) yang ditakutkan tak independen dalam mengambil keputusan. Sementara, anggota lain dianggap tidak bisa mengambil keputusan.

"Saya kubu Pak Ical, Pak Aulia Rachman menjadi Dubes RI untuk Ceko, Pak Djasri Marin sudah dipecat, dan Pak Andi Mattalatta menjadi juru runding kubu Agung. Jadi tinggal Pak Natabaya yang independen," kata Muladi.

Mahkamah partai versi Munas Riau 2009 ini dianggap yang paling tepat menyelesaikan kisruh internal Golkar. Sebab, dua kubu Golkar yang sekarang ada, tidak diakui pemerintah.

"Kita ini merupakan hasil mahkamah partai pada Munas Riau 2009, yang automaticly, dan bersifat intertemporal karena kepengurusan Agung dan Ical belum mendapat pengesahan, dan dikembalikan kepada kita," tukasnya.

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Putusan MK soal Syarat Jaksa Agung, ST Burhanuddin: Bukan Aku yang Ngajuin
Putusan MK soal Syarat Jaksa Agung, ST Burhanuddin: Bukan Aku yang Ngajuin

Amar putusan MK yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun.

Baca Selengkapnya
Ketum Tegaskan Muhammadiyah Netral Terkait Hak Angket Kecurangan Pemilu
Ketum Tegaskan Muhammadiyah Netral Terkait Hak Angket Kecurangan Pemilu

Menurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.

Baca Selengkapnya
Hakim Saldi Isra Tidak Terbukti Melanggar Etik Terafiliasi dengan Partai PDI Perjuangan
Hakim Saldi Isra Tidak Terbukti Melanggar Etik Terafiliasi dengan Partai PDI Perjuangan

Dalam salah pertimbangannya, disebut Saldi membantah adanya komunikasi atau kesepakatan dengan PDI Perjuangan.

Baca Selengkapnya
Video Satpol PP Garut Dukung Prabowo-Gibran, TPN: Yang Bisa Katakan Melanggar Bawaslu, Bukan Moeldoko
Video Satpol PP Garut Dukung Prabowo-Gibran, TPN: Yang Bisa Katakan Melanggar Bawaslu, Bukan Moeldoko

Moeldoko menilai tak ada pelanggaran yang dilakukan Satpol PP Garut yang menyatakan dukungan kepada Gibran.

Baca Selengkapnya
Muhammadiyah Tegaskan Netral, Bantah Klaim Ikut Kawal Suara AMIN di Pilpres 2024
Muhammadiyah Tegaskan Netral, Bantah Klaim Ikut Kawal Suara AMIN di Pilpres 2024

Muhammadiyah tak terlibat timses mana pun di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Diminta Deklarasi Sikap Bebas Tanpa Tekanan Sebelum Sidangkan Sengketa Pilpres 2024
Hakim MK Diminta Deklarasi Sikap Bebas Tanpa Tekanan Sebelum Sidangkan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.

Baca Selengkapnya
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar

Habiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Bantahan Jokowi Soal Tudingan Cawe-Cawe Munaslub Golkar
VIDEO: Bantahan Jokowi Soal Tudingan Cawe-Cawe Munaslub Golkar

Jokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar itu.

Baca Selengkapnya
Jenderal Maruli: Tak Ada Kaitan Kasus Prajurit Aniaya Relawan Ganjar-Mahfud dengan Netralitas TNI
Jenderal Maruli: Tak Ada Kaitan Kasus Prajurit Aniaya Relawan Ganjar-Mahfud dengan Netralitas TNI

Maruli meminta semua pihak tidak mengaitkan isu netralitas aparat dengan insiden pemukulan relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Eks Kasad Dudung Jawab Mega soal TNI: Kok Enggak Bilang BIN Harus Netral Juga?
VIDEO: Eks Kasad Dudung Jawab Mega soal TNI: Kok Enggak Bilang BIN Harus Netral Juga?

Dudung kemudian mempertanyakan Megawati, yang tidak menyinggung ketidaknetralan Badan Intelijen Negara atau BIN.

Baca Selengkapnya
Komisi III: Sejauh Ini Kejaksaan Agung Netral di Pemilu 2024
Komisi III: Sejauh Ini Kejaksaan Agung Netral di Pemilu 2024

Kejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Absen Sidang, Caleg Gerindra dan NasDem Dapil Jatim Dianggap Hakim MK Tak Serius Gugat Sengketa Hasil Pileg 2024
Absen Sidang, Caleg Gerindra dan NasDem Dapil Jatim Dianggap Hakim MK Tak Serius Gugat Sengketa Hasil Pileg 2024

Hakim MK menganggap ketidakhadiran pemohon dianggap gugur dan tidak perlu dilanjutkan untuk direspons pihak terkait.

Baca Selengkapnya