Mulai dari Jokowi sampai sang ibu lelah lihat Ahok ribut dengan DPRD

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara tegas menyatakan tidak akan mundur selangkah pun melawan semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mewujudkan transparansi publik di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Saya senang kalau lawan semua parpol (partai politik di DPRD). Bagus prestasi saya karena belum pernah kejadian di republik ini. Engga ada (dukungan) partai, menantang semua partai, belum pernah kan? Semenjak Indonesia sudah merdeka juga belum ada kan?" tegas Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (4/3).

Jalur kompromi secara tegas ditolak Ahok lantaran anggaran siluman dalam APBD versi DPRD telah membuatnya meradang. Penerapan sistem e-budgeting diyakini Ahok menjadi satu-satunya cara mewujudkan transparansi anggaran ke publik.

Sikap keras dan prinsipil ini menyebabkan beberapa orang dekat Ahok geleng-geleng kepala.

Jokowi bujuk Ahok & DPRD cari jalan tengah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut berkomentar soal kisruh Ahok dengan DPRD. Dirinya merupakan pasangan Ahok saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Oleh sebab itu, Jokowi paham benar pola pikir hingga perilaku Ahok.Jokowi pun berupaya membujuk Ahok dan DPRD agar mencari jalan tengah dalam menyelesaikan persoalan anggaran tersebut.Menurut Jokowi, dalam pembahasan anggaran, ada hal-hal yang sifatnya prioritas. Dalam hal ini, Jokowi meminta Ahok dan DPRD sama-sama mempertimbangkan dan memilih prioritas antara UPS dengan perbaikan sekolah-sekolah"Ya sebetulnya masalah anggaran itu ada prioritas. Mestinya ada prioritas. Mana yang prioritas, apakah sekolah-sekolah yang rusak, atau UPS-nya, penting mana? Ya kan?" kata Jokowi.Menurut ‎Jokowi, masih banyak sekolah-sekolah di DKI yang justru memerlukan anggaran untuk perbaiki infrastruktur. Dan bagi Jokowi, renovasi sekolah justru sangat penting."Yang kedua apakah itu usulan sekolah atau bukan, ditanyakan. Tanyakan ke dinas juga mereka mengusulkan nggak," tutur Jokowi sambil tertawa kecil.

Djarot sempat minta mendagri turun tangan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sempat akan menjadi mediator untuk kisruh ini. Djarot sempat berencana menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk menyampaikan permohonan agar Tjahjo turun tangan menyelesaikan perseteruan antara Basuki dan DPRD DKI.Menurut Djarot, perseteruan antara badan eksekutif dan badan legislatif di DKI Jakarta harus segera diakhiri. Sebab, perseteruan tersebut hanya membuat pengesahan APBD DKI 2015 semakin molor.Namun, aksi tersebut tidak mendapatkan dukungan dari Ahok. Ahok menilai, sebaiknya Djarot tidak perlu turut serta dalam kisruh antara dirinya dan DPRD DKI Jakarta."Kalau Pak Djarot gara-gara partai politik nggak enak, nggak usah ikut-ikutan deh. Saya sendiri saja deh, lebih enak," kata Ahok. Ahok menegaskan kepada Djarot untuk tidak lagi mencoba mendamaikan perseteruannya dengan DPRD DKI. Ahok mengatakan tidak akan pernah memasukkan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun ke dalam APBD DKI 2015 hanya demi memperbaiki hubungan dengan DPRD DKI.  "Saya kira mediasi baik sih, cuma mediasinya gimana? Masa saya harus masukin Rp 12,1 triliun ke dalam APBD. Nanti saya yang dituduh korupsi," tegas Ahok.

Tjahjo minta APBD tak tersandera

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo meminta APBD DKI Jakarta tidak tertunda oleh proses politik dan hukum yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), DPRD DKI Jakarta dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti diketahui, anggota DPRD DKI mengajukan hak angket terhadap Ahok terkait kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 karena dinilai melanggar Undang-undang dengan menyerahkan APBD yang tidak sesuai dengan persetujuan Sidang Paripurna. Ahok membalas dengan melaporkan para anggota dewan ke KPK atas dugaan adanya dana 'siluman' dalam APBD DKI versi anggota dewan."Intinya harus selamatkan anggaran DKI tepat waktu. Anggaran tersandera karena adanya proses politik yang dilakukan teman-teman DPRD, mau pun proses hukum yang dilakukan gubernur ke KPK. Silakan, jangan tersandera. Saya, Mendagri hanya untuk masalah administrasi anggaran agar tidak melanggar Undang-undang," ungkap Tjahjo.Tjahjo mengatakan, persoalan APBD DKI harus selesai sebelum tanggal 8 Maret. Hal ini mengingat banyak anggaran yang sangat mendesak dalam APBD seperti anggaran kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Penetapan anggaran, lanjut Tjahjo tidak harus menunggu semua proses selesai politik dan hukum selesai karena akan memakan waktu."(Proses hukum masih panjang) Ya gak apa-apa. Gak masalah. Penetapan anggaran tidak harus menunggu apa yang dilakukan dewan dengan hak angket dan KPK maupun laporan ke Bareskrim. Menurut kami, secara administrasi anggaran harus tepat waktu karena akan mengganggu proses anggaran pembangunan, ganggu proses penggajian," jelas Tjahjo.Adanya dana 'siluman', menurut Tjahjo akan terungkap di kemudian hari. "Kalau toh itu (dana 'siluman') ada, akan ketahuan. Kan sama-sama keduanya menolak, Ahok katakan ada, DPRD tidak. Silakan itu dibahas sendiri. Kami terbatas pada kewenangan administrasi anggaran," tutur Tjahjo.

Ahok diminta kompromi sang ibunda

Perseteruan antara Pemprov DKI dengan Ahok ternyata turut membuat ibunda Ahok ketar ketir. Pasalnya, upaya menegakkan sistem transparansi anggara di DKI Jakarta tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sederet oknum yang harus dihadapi Ahok karena tidak suka dengan cara ini.Meski demikian, Ahok tetap akan pasang badan untuk penerapan sistem ini. Bahkan, dia siap untuk mempertaruhkan nyawa asalkan APBD DKI Jakarta bisa bersih dari anggaran siluman.Sikap ini yang membuat ibundanya, Buniarti Ningsih turun tangan. Ahok mengaku sudah diminta 'kompromi' oleh sang bunda. Namun, permintaan tersebut dengan tegas ditolak Ahok."Ibu saya nasihatin saya dua hari yang lalu. 'Apa nggak bisa kompromi' saya bilang berarti harus setuju Rp 12,1 triliun. Saya nggak mau," tegas Ahok.