Mungkinkah dana parpol naik 10 kali lipat, korupsi hilang?

Merdeka.com - Rencana pemerintah menaikkan anggaran partai politik (parpol) sebanyak 10 kali lipat dinilai salah satu solusi untuk mencegah tidak pidana korupsi di kalangan politikus. Hal ini juga yang menjadi keyakinan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Namun, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti justru menilai rencana itu sangat menyedihkan.

"Itu secara tidak langsung bahwa partai memiliki potensi korupsi. Istilahnya, jika partai disubsidi korupsi akan hilang, kalau partai tak disubsidi korupsi akan meningkat," ujar Ray Rangkuti saat dihubungi merdeka.com,Sabtu malam (26/6).

Menurut Rangkuti, rencana menaikkan dana politik 10 kali lipat itu seolah-olah pemerintah mau mengatakan di partai itu banyak koruptor.

"Nggak ada hubungannya fasilitas peningkatan anggaran partai politik, berkali-kali peningkatan anggaran di lembaga pemerintahan tidak ada hasilnya, contohnya di Ditjen Pajak ada remunerasi agar pegawainya tidak korupsi tapi masih ada saja yang melakukan korupsi," bebernya.

Lebih lanjut dia mengatakan pelaku korupsi justru orang-orang berpendidikan, penghasilannya yang jelas-jelas sudah besar. Jadi, menurut Ray, tidak ada korelasi yang jelas antara peningkatan kesejahteraan partai dan menghilangkan korupsi.

"Itu tindakan yang dihalalkan oleh partai politik, yang koruptor itu bukan orang miskin, mereka yang melakukan korupsi orang kaya," tukasnya.

Ray menilai hal itu hanya akal-akalan partai politik saja supaya dapat uang. Karena berulang-ulang diucapkan tujuannya hanya mendapatkan uang negara tapi tidak membangun sistem yang nyata berupa program pro rakyat.

"Lihat kepatuhan laporan keuangan partai, dapat dana politik dari negara laporannya masih rendah, seolah-olah pihak badan pemeriksa keuangan (BPK) tidak punya kewenangan untuk memeriksa. itu hanya jargon-jargon korupsi,tingkat kemiskinan masih tinggi," paparnya.

Jadi, masih menurut Ray parpol tidak punya empati jika minta dinaikkan dana parpol 10 kali lipat karena pengganguran masih banyak, dan kesejahteraan rakyat masih di bawah harapan.

"Subsidi negara habis miliaran rupiah untuk kongres partai, sebaiknya kalau partai politik kelebihan uang bangun itu Indonesia," tegasnya.

Dia menilai, jika partai politik tidak mencerminkan perilaku hidup sederhana, tidak pantas minta kenaikan anggaran 10 kali lipat kepada negara.