NasDem Duga Ada Upaya Sistematis Delegitimasi Pemilu

Merdeka.com - Ketua Bappilu Partai NasDem Effendy Choirie atau yang akrab disapa Gus Choi mengatakan semakin mendekati hari pelaksanaan pencoblosan Pemilu 17 April 2019, diduga ada upaya sistematis untuk mendelegitimasi pemilu. Usaha ke arah itu dilakukan dengan menyebarkan hoaks menyangkut Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sekarang KPU diteror dengan hoaks. Sepertinya ada upaya sistematis untuk mendelegitimasi pemilu melalui opini agar publik tidak mempercayai KPU dan hasil kerja KPU mengenai Pemilu Serentak 2019 khususnya Pemilihan Presiden," kata Gus Choi di Jakarta, Rabu (6/3).

Seperti diketahui baru-baru ini beredar video yang menyebutkan ada surat suara di Sumatera Utara sudah tercoblos pasangan calon nomor 01 Jokowi-KH Ma'ruf Amin. KPU Sumatera Utara sigap langsung melaporkan akun Facebook tersebut ke Polda Sumut.

Sebelumnya, ada pula isu yang menyebutkan ada surat suara sebanyak 7 kontainer dari Cina tiba di Tanjung Priok, Jakarta dan surat suara tersebut sudah tercoblos nomor 01. KPU Pusat bergegas memeriksa kontainer tersebut dan hasilnya nihil alias hoaks.

Selain itu digoreng pula isu e-KTP untuk orang asing seolah-olah KPU yang membolehkan pemberian e-KTP untuk orang asing. Padahal e-KTP untuk orang asing merupakan perintah Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

"Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: ‘Penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki E-KTP’. Jadi apa yang salah kalau orang asing punya E-KTP. Inilah kalau elite pikirannya hanya memutarbalikkan fakta. Tidak membaca undang-undang, tetapi sekadar berbunyi. Padahal itu mempertontonkan ketidaktahuannya," kata Ketua DPP NasDem itu.

Justru yang dilarang adalah orang asing pemegang e-KTP tidak mempunyai hak pilih. Dengan demikian, orang asing pemegang e-KTP tidak boleh terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Kalau orang asing mempunyai e-KTP, itu perintah undang-undang," tambahnya.

KPU juga diserang seolah tidak netral ketika membolehkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menyosialisasikan program pemerintah. Alasannya ASN harus netral. Menurut politisi NasDem itu, netralitas ASN adalah di tempat pemungutan suara, ketika menggunakan hak pilihnya, bukan di ruang kerja. Di ruang kerja, seorang ASN adalah abdi negara, abdi masyarakat yang melaksanakan program pemerintah yang dikepalai Presiden. Jadi di ruang kerja ASN adalah anak buah Presiden.

"Jangan dibolak-balik. Kalau ASN tidak melaksanakan program pemerintah, lalu dia mengerjakan program siapa? Program partai? Kan tidak begitu," katanya.

Menurut dia, penyebaran hoaks yang diarahkan ke KPU itu bukan mustahil merupakan sebuah desain besar untuk merongrong kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu sehingga terjadi delegitimasi hasil pemilu. Dikhawatirkan dalam dua bulan ke depan isu-isu akan muncul lagi lebih marak di daerah lain menyangkut KPU setempat, untuk menimbulkan kesan KPU secara keseluruhan bermasalah.

"Kecurigaan ini beralasan. Sekarang KPU dibidik. Apalagi ada tekanan-tekanan ke KPU Pusat agar melakukan audit IT. Jika tidak bersih, Prabowo akan mundur. Kelihatan sekali ada agenda setting, entah oleh siapa," kata politisi NasDem itu.

Dengan alasan itu, katanya, polisi harus segera memproses laporan yang disampaikan KPU Sumut dan diharapkan Polda Sumut segera mengungkap pemilik akun FB tersebut, kemungkinan adanya aktor intelektual yang menjadi dirigen serta jaringannya.

"Ini tidak main-main. Tuduhan ke KPU sangat serius. Ini sungguh patut diduga ada sebuah grand design untuk mendelegitimasi pemilu. Tujuannya jelas agar masyarakat tidak mempercayai hasil pemilu. Artinya keabsahan hasil pemilu menjadi rendah," tambahnya.

Dia menduga, ada elite yang kalap karena jagoannya terancam kalah. Mereka lalu membuat pernyataan seperti: "Jika kami kalah, maka pemilu tidak jujur alias curang". Narasi seperti ini hanya ingin menjatuhkan kredibilitas penyelenggara pemilu.

Padahal, KPU sebagai penyelenggara pemilu bekerja hanya berdasarkan undang-undang yang dibuat DPR dan pemerintah. KPU tidak bisa bertindak lain kecuali atas landasan undang-undang. Pada pembuatan undang-undang itu semua parpol terlibat tanpa kecuali. Sedangkan KPU sendiri tidak terlibat.

"Yang mengherankan adalah ketika KPU bekerja berdasarkan undang-undang, kok disalahkan," kata politisi NasDem itu.

Dia mengajak semua pihak kembali menggunakan akal sehat dan tidak secara serampangan membuat pernyataan yang mendiskreditkan atau melemahkan KPU.

"Jangan pamer kebiasaan suka tuding sana sini, menyalahkan orang lain. Ingat ya, di saat satu jari menuding orang lain, tiga jari sedang mengarah ke diri sendiri," kata Gus Choi lagi.