NasDem minta seluruh fraksi di DPR serius tuntaskan RAPBN 2016
Merdeka.com - Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Platte menampik pernyataan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie bahwa ada 6 komisi yang belum melakukan penyesuaian anggaran dengan kementerian mitranya. Menurut Johnny semua komisi lakukan penyesuaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL).
"Kalau ada 6 komisi belum menyelesaikan pembahasannya, tidak mungkin diagendakan rapat pleno banggar hari ini. Setahu saya itu sudah selesai sehingga diagendakan rapat Pleno Banggar hari ini," kata Johnny di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10).
Di sisi lain Johnny juga meminta agar seluruh fraksi serius mengesahkan RAPBN 2016 besok pada rapat Paripurna. Jika tidak, maka pemerintah tak akan bisa menggunakan anggarannya.
-
Kapan DPR RI akan memeriksa RPMK? 'DPR RI akan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan RPMK sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ke depan, pihaknya akan memeriksa setiap pasal dalam RPMK untuk memastikan kesesuaiannya dengan RUU KSN dan undang-undang lainnya,' ujar dia
-
Kapan sidang DKPP terkait KPU digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Kapan KPU akan selesaikan rekapitulasi? Rapat pleno akan terus dilangsungkan hingga suara dari seluruh provinsi terhitung secara berjenjang sampai 20 Maret 2024.
-
Mengapa DPR meminta audit PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
-
Kapan PKB akan menentukan dukungan untuk Anies? Huda mengatakan, PKB menunggu Anies sampai pendaftaran bakal calon gubernur pada 27 Agustus. PKB sampai saat ini belum mengeluarkan rekomendasi resmi untuk mengusung mantan gubernur Jakarta periode 2017-2022. 'Ya kita lihat nanti, pendaftaran tgl berapa ya? 27 agustus, kita lihat perkembangannya kayak apa,' ujarnya.
-
Apa itu Banpres? Kasus korupsi bantuan Presiden itu bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus suap bantuan Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.
"Sekali lagi kita minta agar seluruh fraksi memberikan perhatiannya dan bekerja secara sungguh-sungguh agar besok paripurna bisa kita sahkan APBN ini menjadi undang-undang APBN 2016. Kalau gagal maka itu akan mencelakakan pembangunan," pungkasnya.
Seperti diketahui sebelumnya Aburizal Bakrie mengungkapkan bahwa RAPBN 2016 bermasalah dari enam komisi DPR begitu molor untuk menyelesaikan rancangan anggaran tersebut. Menurutnya, RAPBN 2016 seharusnya dapat diselesaikan sebelum akhir Oktober.
"Mengingat ada persoalan di enam fraksi yang belum mampu menyelesaikan ini. Begitu sangat tergambar permasalahannya. Malam ini atau besok pagi, enam fraksi akan menuturkan pendapatnya tentang RAPBN 2016 secara teknis untuk diselesaikan," kata Bakrie di Jakarta, Rabu (28/10). (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
NasDem sedang mengumpulkan tanda tangan seluruh anggota fraksi untuk menggulirkan hak angket.
Baca SelengkapnyaMemasuki akhir periode DPR mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Baca SelengkapnyaNamun, hingga kini masih dilakukan proses di Komisi mana saja nantinya Partai NasDem akan ditempatkan.
Baca SelengkapnyaSembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut sedianya digelar pada Senin, 26 Agustus 2024, namun dimajukan ke Minggu (25/8).
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu pengesahan RUU Kesehatan setelah mendengarkan pendapat dua fraksi yang menolak yaitu Demokrat dan PKS.
Baca SelengkapnyaAnggota komisi III DPR Benny K Harman menyoroti tentang target PNBP. Menurutnya, kelengkapan data perlu menjadi atensi dalam pelaporan.
Baca SelengkapnyaNasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.
Baca SelengkapnyaPuan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.
Baca SelengkapnyaPuan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem
Baca SelengkapnyaMK akan memutuskan gugatan sengketa Pilpres pada 22 April 2024.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi, mewakili BPKP, BPK dan BPS, menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya rapat kerja kali ini.
Baca Selengkapnya