NasDem sebut koalisi besar buat jegal Ahok tak bakal efektif
Merdeka.com - Ketua DPP Partai NasDem Martin Manurung menilai upaya 7 partai politik menjalin koalisi besar mengadang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilgub DKI 2017 dinilai tidak efektif. Menurut dia, Pilkada seperti juga Pilpres adalah pemilihan orang atau figur bukan pemilihan partai seperti Pemilu Legislatif.
"Kita baru saja melihat pada Pemilihan Presiden, di mana Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang hanya berisi NasDem, PDIP, PKB dan Hanura dan mengusung Jokowi-JK, ternyata berhasil menggulung Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung Prabowo-Hatta walaupun berisi 6 Parpol," jelas Martin di Jakarta, Rabu (10/8).
Hal itu, tambah Martin, sudah berkali-kali terjadi dalam pemilihan. Pada Pilpres sebelumnya pun, koalisi besar yang dinamakan Koalisi Kebangsaan yang mengusung Megawati pernah dikalahkan oleh koalisi kecil yang mengusung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Apa perbedaan utama Pemilu dan Pilkada? Meskipun kedua proses ini bertujuan untuk memilih pemimpin dan perwakilan rakyat, mereka memiliki perbedaan mendasar yang sering kali membingungkan masyarakat awam.
-
Apa arti Pilkada? Pilkada adalah singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah.
-
Bagaimana Pemilu dan Pilkada dilakukan? Proses pelaksanaan Pemilu menjunjung asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
-
Pilkada memilih apa saja? Pilkada adalah proses pemilihan demokratis untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.Dalam hal ini, hak suara masyarakat digunakan untuk memilih Gubernur, wakil gubernur, Bupati, wakil bupati, Wali kota, dan wakil wali kota.
-
Apa arti dari Pilkada? Pilkada artinya Pemilihan Kepala Daerah, Berikut Tahapannya Pilkada artinya proses pemilihan umum di Indonesia yang dilakukan untuk memilih kepala daerah.
"Seharusnya, partai-partai politik sudah cukup belajar soal koalisi-koalisi ini. Bukan soal besar-kecilnya koalisi, tetapi ini soal pilihan rakyat pada figur yang diusung," kata pria yang juga menjabat Ketua Umum Garda Pemuda NasDem itu.
"Kalau Parpol belum belajar dan sadar juga soal koalisi-koalisi ini, menurut saya kebangetan ya. Ini memang tandanya partai-partai politik masih bebal mendengar aspirasi masyarakat. Semakin jelas bahwa Parpol perlu melakukan koreksi diri," tambahnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
NasDem menilai sosoklah yang harus lebih menonjol dibanding partai di Pilkada.
Baca SelengkapnyaNasDem juga menolak pemilihan Gubernur DKI dilakukan oleh Presiden.
Baca SelengkapnyaIbas berharap koalisi pada Pilkada 2024 menghasilkan calon kepala daerah yang mumpuni.
Baca SelengkapnyaNasDem tidak selalu memprioritaskan kadernya untuk diusung menjadi calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaKubu Prabowo Gibran saat ini tengah mempersiapkan diri untuk pencoblosan 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaAhok melihat keberadaan Kang Emil akan membuat kader Gerindra sulit untuk menangan di Tanah Pasundan
Baca SelengkapnyaWalaupun keputusan akhirnya tetap akan berada di Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca SelengkapnyaAhok menanggapi pertanyaan adanya kemungkinan koalisi antara paslon 03 dengan paslon 01 jika ada putaran kedua
Baca Selengkapnya"Jadi saya tegaskan, saya melihat tidak ada bacapres yang dijegal secara tidak wajar di luar jalur politik," kataAnas.
Baca SelengkapnyaSebuah pengalaman bagi PKS pada Pilpres 2024 untuk memenangan Anies Baswedan menjadi Presiden
Baca SelengkapnyaMaman mengatakan, Golkar dan PAN saja masuk tanpa pamit. Tiba-tiba datang dan malah mengumumkan Koalisi Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaJakarta ke depannya akan berhubungan dengan rezim Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya