NasDem tak soal pembentukan Densus Tipikor ditunda, biar lebih matang

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem Taufiqulhadi menganggap keputusan pemerintah menghentikan sementara bukan berarti menolak kehadiran Densus Tipikor.

"Sampai sekarang saya mengatakan belum ada yang menolak densus, tapi itu kan penundaan, jadi enggak ada masalah," kata Taufiqulhadi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10).

Komisi III tak masalah pembentukan Densus Tipikor ditunda. Penundaan itu, kata Taufiqulhadi, dimaksudkan agar Densus Tipikor lebih matang.

"Tetapi kalau persoalan waktunya tidak ada masalah, mau besok, mau lusa, atau mau kapan. Persoalan waktunya itu enggak ada masalah, mungkin akan lebih matang nanti," ujarnya.

Anggota Dewan Pakar Partai NasDem ini menambahkan, Menko Polhukam Wiranto tidak bisa mengambil alih pembahasan Densus Tipikor karena telah menjadi domain DPR. Namun dia sepakat apabila DPR harus mematangkan terlebih dahulu konsep soal Densus Tipikor.

"Kan tidak bisa diambil alih, apanya yang akan diambil alih. Tidak bisa dibahas oleh menko Pulhukam, karena itu pembahasannya domain DPR," tukas dia.

Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta. Ratas kali ini membahas usulan pembentukan Densus Tipikor.

Hasilnya, usulan pembentukan Densus Tipukor dihentikan sementara. Pemerintah memutuskan untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sekarang ini yang kita utamakan adalah memperkuat lembaga-lembaga yang sudah ada, terutama KPK. Maka dengan demikian, isu mengenai ini kita berhenti dulu," tegas Menko Polhukam Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/10).

Wiranto menjelaskan, ada beberapa pertimbangan sehingga diputuskan usulan Densus Antikorupsi ini dihentikan. Pertama, pembentukan Densus Antikorupsi membutuhkan payung hukum jelas karena nantinya berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Kedua, soal strukturisasi kelembagaan dan kepegawaiannya.

"Dari MenPAN RB menyatakan bahwa masih cukup panjang prosesnya. MenPAN RB harus menerima usulan dulu secara struktur kelembagaan dan kepegawaian juga harus ada persetujuan antara dua lembaga antara polri dan kejaksaan," bebernya.