OSO sebut 7 anggota Fraksi Hanura yang dukung angket KPK tanpa izin
Merdeka.com - Fraksi Partai Hanura telah menyatakan mendukung penggunaan hak angket untuk mendesak KPK membuka rekaman BAP tersangka keterangan palsu kasus e-KTP, Miryam S Haryani. Saat dimintai tanggapan, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) justru mengaku tidak mengetahui anggota-anggota fraksinya mendukung angket KPK.
"Saya enggak tahu angket itu sudah bergulir. Karena saya enggak dilaporkan," kata OSO di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/5).
OSO akan memanggil anggota Fraksi Hanura yang telah memberikan tanda tangan atas angket KPK hari ini. Pemanggilan ini bertujuan meminta klarifikasi anggota Fraksi Hanura atas sikapnya terhadap angket KPK. Sebab, pemberian dukungan itu tidak dilakukan atas seizinnya.
-
Kenapa Hanan diperiksa KPK? Dia hadir diperiksa terkait kasus tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Siapa yang minta KPK usut kebocoran OTT? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kesulitan dalam mengungkap terduga pelaku yang membocorkan informasi mengenai dugaan kasus korupsi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.
-
Siapa yang meminta pendukung rekam bukti kecurangan? Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis meminta jajaran pendukung paslon nomor tiga untuk merekam segala bentuk kecurangan yang ditemukan selama Pilpres 2024.
-
Siapa yang mengajukan hak angket? Syarat untuk mengajukan Hak Angket sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 adalah adanya dukungan minimal 25% dari seluruh anggota DPR untuk mengajukan Hak Angket.
-
Apa yang dimaksud dengan 'hak angket' dalam konteks ini? Mahfud menegaskan hak angket diwacanakan TPN Ganjar-Mahfud tidak gembos. Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan bahwa usulan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus berjalan. Menurut Mahfud, penggunaan hak angket DPR menunggu masa sidang di DPR kembali berjalan.
-
Siapa yang minta PPATK buka nama anggota DPR? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar PPATK tidak segan merilis nama-nama anggota dewan yang kedapatan mengakses judol.
Ada sekitar 7 orang anggota Fraksi Hanura yang mendukung angket, yakni Dossy Iskandar, Dadang Rusdiana, Samsudin Siregar, HM Raud Al Fauzi, Ferry Kase, Frans Agung Mula putra, dan Djoni Rolindrawan.
"Ya saya minta klarifikasi karena harusnya saya sebagai ketua umum memang saya sedang enggak berada di tempat tapi kan bisa saja ditunggu. Saya baru pulang tadi pagi," jelasnya.
Secara pribadi, OSO memilih menyerahkan masalah penyebutan nama 6 anggota Komisi III DPR yang diduga mengancam Miryam untuk memberikan kesaksian palsu terkait kasus e-KTP pada proses hukum. Ketua DPD ini juga meminta agar masalah hukum e-KTP dipisahkan dari urusan politik DPR.
"Saya terus terang saja, serahkan saja pada proses hukum yang berlaku. Saya serahkan saja pada proses hukum. Nah ini sekarang proses hukum sedang berjalan," tegasnya.
"Saya enggak mengatakan begitu ya. Karena saya enggak mengerti soal hukum. Tapi ya hukum ya hukum politik ya politik," sambung OSO.
Menurutnya, jika proses hukum gagal dilakukan oleh KPK, baru lah angket bisa digulirkan sebagai bentuk pengawasan DPR. "Ya proses hukum jalan dulu baru nanti kalau kegagalan hukum ada baru angket," tutupnya.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saat ini, Luluk menuturkan, sudah ada tujuh orang yang bersikap mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaPasal disangkakan terhadap terlapor yaitu tindak pidana fitnah yang diatur di Pasal 311 KHUP dengan ancaman pidana penjara 4 tahun.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya8 anggota DPR fraksi PKB yang menandatangani usulan hak angket kecurangan pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaGanjar menyadari paslon 3 tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR.
Baca SelengkapnyaTetapi bila nantinya PDIP batal, Fraksi Partai NasDem tetap siap menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu.
Baca SelengkapnyaNasDem sedang mengumpulkan tanda tangan seluruh anggota fraksi untuk menggulirkan hak angket.
Baca SelengkapnyaKubu paslon Capres-Cawapres Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud kompak menyoroti dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaCak Imin memastikan partainya akan ikut mendukung hak angket kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaWaketum Gerindra Habiburokhman mengungkap, belum ada anggota DPR yang berkeliling meminta tanda tangan anggota dewan untuk hak angket.
Baca SelengkapnyaPDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca SelengkapnyaNasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.
Baca Selengkapnya