Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

OSO sebut 7 anggota Fraksi Hanura yang dukung angket KPK tanpa izin

OSO sebut 7 anggota Fraksi Hanura yang dukung angket KPK tanpa izin Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang. ©2016 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Fraksi Partai Hanura telah menyatakan mendukung penggunaan hak angket untuk mendesak KPK membuka rekaman BAP tersangka keterangan palsu kasus e-KTP, Miryam S Haryani. Saat dimintai tanggapan, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) justru mengaku tidak mengetahui anggota-anggota fraksinya mendukung angket KPK.

"Saya enggak tahu angket itu sudah bergulir. Karena saya enggak dilaporkan," kata OSO di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/5).

OSO akan memanggil anggota Fraksi Hanura yang telah memberikan tanda tangan atas angket KPK hari ini. Pemanggilan ini bertujuan meminta klarifikasi anggota Fraksi Hanura atas sikapnya terhadap angket KPK. Sebab, pemberian dukungan itu tidak dilakukan atas seizinnya.

Ada sekitar 7 orang anggota Fraksi Hanura yang mendukung angket, yakni Dossy Iskandar, Dadang Rusdiana, Samsudin Siregar, HM Raud Al Fauzi, Ferry Kase, Frans Agung Mula putra, dan Djoni Rolindrawan.

"Ya saya minta klarifikasi karena harusnya saya sebagai ketua umum memang saya sedang enggak berada di tempat tapi kan bisa saja ditunggu. Saya baru pulang tadi pagi," jelasnya.

Secara pribadi, OSO memilih menyerahkan masalah penyebutan nama 6 anggota Komisi III DPR yang diduga mengancam Miryam untuk memberikan kesaksian palsu terkait kasus e-KTP pada proses hukum. Ketua DPD ini juga meminta agar masalah hukum e-KTP dipisahkan dari urusan politik DPR.

"Saya terus terang saja, serahkan saja pada proses hukum yang berlaku. Saya serahkan saja pada proses hukum. Nah ini sekarang proses hukum sedang berjalan," tegasnya.

"Saya enggak mengatakan begitu ya. Karena saya enggak mengerti soal hukum. Tapi ya hukum ya hukum politik ya politik," sambung OSO.

Menurutnya, jika proses hukum gagal dilakukan oleh KPK, baru lah angket bisa digulirkan sebagai bentuk pengawasan DPR. "Ya proses hukum jalan dulu baru nanti kalau kegagalan hukum ada baru angket," tutupnya.

(mdk/msh)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
F-PKB di DPR Akui Tak Ada Arahan dari Cak Imin soal Hak Angket Pemilu
F-PKB di DPR Akui Tak Ada Arahan dari Cak Imin soal Hak Angket Pemilu

Saat ini, Luluk menuturkan, sudah ada tujuh orang yang bersikap mendukung hak angket.

Baca Selengkapnya
Kader PDIP Polisikan Pihak yang Jebak soal Gugatan SK Perpanjangan Kepengurusan
Kader PDIP Polisikan Pihak yang Jebak soal Gugatan SK Perpanjangan Kepengurusan

Pasal disangkakan terhadap terlapor yaitu tindak pidana fitnah yang diatur di Pasal 311 KHUP dengan ancaman pidana penjara 4 tahun.

Baca Selengkapnya
Apa Itu Hak Angket DPR yang Didorong Ganjar Usut Dugaan Kecurangan Pemilu, Ini Syarat dan Aturannya
Apa Itu Hak Angket DPR yang Didorong Ganjar Usut Dugaan Kecurangan Pemilu, Ini Syarat dan Aturannya

Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
8 Anggota DPR RI Fraksi PKB Sudah Tanda Tangan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
8 Anggota DPR RI Fraksi PKB Sudah Tanda Tangan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

8 anggota DPR fraksi PKB yang menandatangani usulan hak angket kecurangan pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Airlangga Pastikan Partai Koalisi Prabowo-Gibran Tolak Hak Angket Pemilu
Airlangga Pastikan Partai Koalisi Prabowo-Gibran Tolak Hak Angket Pemilu

Ganjar menyadari paslon 3 tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya
NasDem Klaim Sudah Komunikasi Informal dengan PDIP soal Hak Angket, Tinggal Pematangan
NasDem Klaim Sudah Komunikasi Informal dengan PDIP soal Hak Angket, Tinggal Pematangan

Tetapi bila nantinya PDIP batal, Fraksi Partai NasDem tetap siap menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu.

Baca Selengkapnya
Tak Interupsi Saat Paripurna DPR, NasDem Tegaskan Konkret Siapkan Laporan Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu
Tak Interupsi Saat Paripurna DPR, NasDem Tegaskan Konkret Siapkan Laporan Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu

NasDem sedang mengumpulkan tanda tangan seluruh anggota fraksi untuk menggulirkan hak angket.

Baca Selengkapnya
Peta Kekuatan Kubu Anies dan Ganjar di DPR Untuk Dorong Hak Angket Kecurangan Pemilu
Peta Kekuatan Kubu Anies dan Ganjar di DPR Untuk Dorong Hak Angket Kecurangan Pemilu

Kubu paslon Capres-Cawapres Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud kompak menyoroti dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Pastikan PKB Ikut Dorong Hak Angket Pemilu, Tanda Tangan dan Nama Kader Menyusul
Cak Imin Pastikan PKB Ikut Dorong Hak Angket Pemilu, Tanda Tangan dan Nama Kader Menyusul

Cak Imin memastikan partainya akan ikut mendukung hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Gerindra Tak Lihat Ada Anggota DPR Keliling Minta Tanda Tangan untuk Hak Angket
Gerindra Tak Lihat Ada Anggota DPR Keliling Minta Tanda Tangan untuk Hak Angket

Waketum Gerindra Habiburokhman mengungkap, belum ada anggota DPR yang berkeliling meminta tanda tangan anggota dewan untuk hak angket.

Baca Selengkapnya
PDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi
PDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi

PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.

Baca Selengkapnya
PPP dan NasDem Kompak Tak Serukan Hak Angket Saat Rapat Paripurna
PPP dan NasDem Kompak Tak Serukan Hak Angket Saat Rapat Paripurna

NasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.

Baca Selengkapnya