Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PAN Gabung Pemerintah, Demokrat Harap Bukan Ingin Perpanjang Masa Jabatan Presiden

PAN Gabung Pemerintah, Demokrat Harap Bukan Ingin Perpanjang Masa Jabatan Presiden AHY dan herzaky mahendra. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - PAN akhirnya resmi bergabung dengan koalisi pemerintah. Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra berharap agar bertambahnya kekuatan pemerintah bisa bermanfaat bagi rakyat. Terlebih saat ini Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19.

Ia mengharapkan supaya hal itu tak ditujukan sebagai langkah untuk memenuhi nafsu untuk mengamandemen UUD 1945 guna memperpanjang masa jabatan presiden.

"Mudah-mudahan pertemuan dan perubahan komposisi koalisi parpol pendukung pemerintah kemarin membahas dan memikirkan rakyat, serta bisa mengakselerasi upaya penanganan Covid. Bukan malah bahas-bahas memperpanjang masa jabatan presiden yang bakal buat gaduh dan tidak ada manfaatnya untuk rakyat," ujar Herzaky ketika dihubungi Liputan6.com, Jumat (27/8).

Menurut Herzaky, Demokrat memilih untuk tetap konsisten berkoalisi dengan rakyat. Pihaknya komitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi dan harapan rakyat. Untuk saat ini, kata dia, partainya fokus untuk membantu rakyat yang sedang susah karena pandemi, terutama yang tidak terjangkau bantuan pemerintah.

Ia menyatakan Demokrat bakal terus kritis kepada pemerintah, serta menjalankan fungsi pengawasan dari luar pemerintahan. Pasalnya pemerintahan membutuhkan check and balances atau butuh kekuatan penyeimbang.

"Bahaya jika penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah ada kekeliruan, dan tidak ada yang berani mengkritisi, untuk mengembalikan penanganan pandemi ini pada relnya kembali," tegas Herzaky.

Herzaky mencontohkan sola inkonsistensi pemerintah terkait vaksin booster Moderna. Banyak pejabat yang mendapat booster Moderna, di tengah persentase rakyat yang mendapat vaksin pertama saja masih rendah.

"Seharusnya, tenaga kesehatan dan kelompok rentan yang diprioritaskan, bukan pejabat," pungkasnya.

Reporter: Yopi M

Sumber: Liputan6.com

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bamsoet: Tidak Ada Amandemen, Apalagi Merubah Sistem Pemilihan Presiden di MPR
Bamsoet: Tidak Ada Amandemen, Apalagi Merubah Sistem Pemilihan Presiden di MPR

Bamsoet membantah pihaknya telah memutuskan bahwa pemilihan presiden akan dilakukan oleh MPR

Baca Selengkapnya
VIDEO: Elite PDIP Bocorkan Daftar Menteri Dorong Jokowi Tiga Periode
VIDEO: Elite PDIP Bocorkan Daftar Menteri Dorong Jokowi Tiga Periode

Djarot menyinggung anggota DPR pun mau bila masa jabatannya diperpanjang dua tahun.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Dukung Amendemen UUD 1945, Ini Alasannya
Cak Imin Dukung Amendemen UUD 1945, Ini Alasannya

Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan mendukung wacana amendemen UUD 1945 yang belakang ramai digaungkan MPR.

Baca Selengkapnya
FOTO: Pimpinan MPR Sambangi Markas PKB untuk Bahas Amandemen UUD 1945
FOTO: Pimpinan MPR Sambangi Markas PKB untuk Bahas Amandemen UUD 1945

Dalam momen tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan jika pimpinan MPR tidak mengucapkan kata untuk memutuskan amandemen UUD 1945.

Baca Selengkapnya
Alasan MPR Bakal Amandemen UUD 1945: Atur Mekanisme Jika Pemilu Ditunda
Alasan MPR Bakal Amandemen UUD 1945: Atur Mekanisme Jika Pemilu Ditunda

Bamsoet meminta, agar wacana pembahasan amendemen jangan dicurigai sebagai upaya untuk menunda Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca Selengkapnya
Hasto PDIP Luruskan Bamsoet soal Usulan Megawati Amandemen UUD: Tak Ubah Sistem Pilpres
Hasto PDIP Luruskan Bamsoet soal Usulan Megawati Amandemen UUD: Tak Ubah Sistem Pilpres

PDIP tak masalah amandemen UUD 1945, akan tetapi tidak mengubah sistem Pilpres

Baca Selengkapnya
Ganjar soal Isu Presiden Tiga Periode : Sudah Selesai, Enggak Bisa
Ganjar soal Isu Presiden Tiga Periode : Sudah Selesai, Enggak Bisa

Ganjar meyakini, rakyat saat ini mengharapkan timbulnya kesadaran hukum yang lebih baik.

Baca Selengkapnya
MPR Bakal Amandemen UUD Penundaan Pemilu di Masa Pandemi Setelah Pemilu 2024
MPR Bakal Amandemen UUD Penundaan Pemilu di Masa Pandemi Setelah Pemilu 2024

Berkaca dari pandemi Covid-19, konstitusi di Indonesia belum mengatur soal penundaan pemilu.

Baca Selengkapnya
NasDem Dorong Wali Kota di Jakarta Dipilih Lewat Pilkada
NasDem Dorong Wali Kota di Jakarta Dipilih Lewat Pilkada

NasDem juga menolak pemilihan Gubernur DKI dilakukan oleh Presiden.

Baca Selengkapnya
NasDem: Tak Masuk Kabinet Prabowo Bukan Berarti Koalisi Setengah Hati
NasDem: Tak Masuk Kabinet Prabowo Bukan Berarti Koalisi Setengah Hati

Hal ini sekaligus menegaskan dukungan NasDem pada pemerintah ke depan tak setengah hati.

Baca Selengkapnya
'Pak Lurah' Disebut di Balik Isu Jabatan Presiden 3 Periode, Istana Sebut Ada Ketegangan di Internal PDIP
'Pak Lurah' Disebut di Balik Isu Jabatan Presiden 3 Periode, Istana Sebut Ada Ketegangan di Internal PDIP

Ada dua kubu yang dinilai saling bertentangan di internal PDIP.

Baca Selengkapnya
Benarkah RUU Wantimpres Permintaan Prabowo? Begini Jawaban Baleg DPR
Benarkah RUU Wantimpres Permintaan Prabowo? Begini Jawaban Baleg DPR

Baleg DPR RI setuju RUU Wantimpres menjadi usulan inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya