Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PAN isyaratkan keluar, Golkar tegaskan Pansus KPK tetap sah

PAN isyaratkan keluar, Golkar tegaskan Pansus KPK tetap sah Misbakhun. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - PAN mengisyaratkan bakal mengikuti jejak Partai Gerindra untuk menarik diri dari Pansus angket KPK. Anggota Pansus angket KPK dari Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun mengatakan, keluarnya Gerindra dan PAN tidak akan mempengaruhi legalitas dan legitimasi Pansus. Sebab, pembentukan pansus angket KPK telah memenuhi syarat.

"Sejak dibentuk pansus ini dan memenuhi syarat, untuk itu maka tidak ada pengaruhnya siapapun ‎keluar. Karena apa? Sebagai alat kelengkapan dewan tidak tetap, Pansus hak angket itu pada saat pembentukannya sudah memenuhi syarat," kata Misbakhun di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7).

Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan PAN bakal mundur karena kinerja Pansus sejauh ini mengarah pada pelemahan KPK. Misbakhun membantah tudingan tersebut. Menurutnya, Pansus terus berupaya mendalami laporan-laporan soal adanya penyimpangan kinerja dari KPK.

Orang lain juga bertanya?

"Kita ingin menunjukkan fungsi pengawasan di hak angket sebagai hak penyelidikan itu kita detail bicara tentang adanya penyelewengan di penyidikan, administrasi yang tidak tertib, dan itu kita tunjukan," tegasnya.

"Apa itu melemahkan? Itu sebagai bahan evaluasi yang kita sampaikan ke publik bahwa jangan sampai di lembaga yang selama ini kita jaga marwah dan kehormatannya itu, kemudian praktik itu berjalan, yang justru sudah ditinggalkan polisi dalam rangka penyidikan itu," sambung politikus Partai Golkar ini.

Misbakhun juga menepis tudingan Pansus yang kini diisi partai-partai pendukung pemerintah memiliki kepentingan politik tertentu. Saat ini, Pansus angket KPK menyisakan 6 fraksi yakni PDIP, Golkar, Hanura, NasDem, PPP dan PAN.

Dia menambahkan, Pansus justru ingin memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo tentang arah dan tujuan dari agenda pemberantasan korupsi yang dijalankan KPK ke depan.

"Kita juga ingin memberikan masukan kepada bapak Presiden pemberantasan korupsi kita secara kelembagaan harus seperti apa? Siapa yang jaga Pak Jokowi selama ini? Mereka? UU pemilu mereka enggak setuju, di Perppu nomor 1 mereka tidak setuju?," tegasnya.

Sebelumnya, Partai Amanat Nasional kemungkinan besar akan menarik anggota mereka dari Pansus angket KPK. Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan keputusan menarik anggota fraksi itu dilakukan setelah adanya evaluasi kinerja Pansus.

"Tapi kecenderungan kita setelah kita pantau kinerja pansus itu kemungkinan besar akan kita tarik. Nah kapan itu kita belum tau karena kita kan baru mau mulai evaluasi," kata Yandri saat dihubungi, Rabu (26/7).

Fraksi PAN akan segera menanyakan hasil kinerja pansus melalui anggota mereka. Evaluasi kinerja Pansus akan dilakukan pada Kamis (27/7) besok atau Jumat (28/7) lusa.

"Bisa besok atau lusa. Enggak terikat waktu," ujarnya.

Yandri mengungkapkan, alasan menarik dua anggotanya dari pansus. Dia menilai, gerak pansus cenderung ingin melemahkan KPK. Hal ini berlawanan dengan tujuan PAN yang ingin memperkuat KPK lewat Pansus.

"Kami menganggap pansus itu ingin melemahkan kpk padahal pan bergabung ke pansus itu punya niat yang tulus untuk memperkuat KPK," pungkasnya. (mdk/rnd)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPU dan NasDem Bantah Dalil PAN soal TPS Bermasalah di Dapil Jawa Tengah 10
KPU dan NasDem Bantah Dalil PAN soal TPS Bermasalah di Dapil Jawa Tengah 10

Suara NasDem di Dapil Jawa Tengah 10 yang menempatkan calegnya berada di kursi keenam DPR RI.

Baca Selengkapnya
Gugatan PDIP soal Dugaan Penggelembungan Suara PAN di Dapil Asmat I Ditolak MK
Gugatan PDIP soal Dugaan Penggelembungan Suara PAN di Dapil Asmat I Ditolak MK

MK menolak permohonan untuk seluruhnya terkait perkara PHPU pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Selatan.

Baca Selengkapnya
PDIP Pastikan Gugatan di PTUN Jalan Terus Meski Permohonan Sengketa Pilpres Ditolak MK
PDIP Pastikan Gugatan di PTUN Jalan Terus Meski Permohonan Sengketa Pilpres Ditolak MK

PDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Cak Imin Titip Harapan ke Prabowo, Singgung Surya Paloh Ketua Panitia Pembubaran Koalisi
VIDEO: Cak Imin Titip Harapan ke Prabowo, Singgung Surya Paloh Ketua Panitia Pembubaran Koalisi

Muhaimin juga sempat disinggung Koalisi Perubahan dengan PKS dan NasDem akan bubar.

Baca Selengkapnya
Dukung Prabowo, Golkar dan PAN Disebut Belum Komunikasi dengan PPP
Dukung Prabowo, Golkar dan PAN Disebut Belum Komunikasi dengan PPP

Romahurmuziy menganggap Koalisi Indonesia Bersatu sudah bubar

Baca Selengkapnya
Bantah Pindahkan Suara ke Partai Garuda, KPU Minta MK Tolak Gugatan PPP
Bantah Pindahkan Suara ke Partai Garuda, KPU Minta MK Tolak Gugatan PPP

PPP menyebut, telah terjadi perpindahan suara partainya secara tidak sah kepada Partai Garuda yang menyebabkan PPP tak lolos ambang batas parlemenĀ 4 persen.

Baca Selengkapnya
Airlangga Pastikan Partai Koalisi Prabowo-Gibran Tolak Hak Angket Pemilu
Airlangga Pastikan Partai Koalisi Prabowo-Gibran Tolak Hak Angket Pemilu

Ganjar menyadari paslon 3 tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya
Tolak Gugatan MAKI, MK Tetap Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK Menjadi 5 Tahun
Tolak Gugatan MAKI, MK Tetap Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK Menjadi 5 Tahun

MAKI sebelumnya mengajukan permohonan uji materi ke MK terkait masa jabatan pimpinan KPK yang telah diubah menjadi 5 tahun.

Baca Selengkapnya
'Sejak Golkar dan PAN Dukung Prabowo, Ada Kesan Tidak Nyaman Dalam PKB'
'Sejak Golkar dan PAN Dukung Prabowo, Ada Kesan Tidak Nyaman Dalam PKB'

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menilai PKB merasa tidak nyaman dengan bergabungnya PAN dan Golkar dalam KIM.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Fakta KPU Bawa Bukti Baru, Tegas Tudingan Anies Ganjar Tak Terbukti
VIDEO: Fakta KPU Bawa Bukti Baru, Tegas Tudingan Anies Ganjar Tak Terbukti

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyerahkan kesimpulan terkait sengketa Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Nurul Ghufron Sebut Prabowo Bisa Anulir Capim dan Dewas KPK Periode 2024-2029
Nurul Ghufron Sebut Prabowo Bisa Anulir Capim dan Dewas KPK Periode 2024-2029

"Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir," kata Ghufron.

Baca Selengkapnya
PAN Ogah Kalah Hattrick Pilpres, Siapa yang Akan Didukung di 2024?
PAN Ogah Kalah Hattrick Pilpres, Siapa yang Akan Didukung di 2024?

Partai Amanat Nasional (PAN) tidak ingin tiga kali hattrick kalah di Pilpres 2024. PAN akan menimbang calon presiden yang punya peluang menang besar.

Baca Selengkapnya