Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PAN minta Golkar cari ganti Setnov, tapi tak sepakat UU MD3 direvisi

PAN minta Golkar cari ganti Setnov, tapi tak sepakat UU MD3 direvisi Ilustrasi DPR. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Politikus PAN Sukiman mendorong agar Partai Golkar segera menyiapkan pengganti ‎Setya Novanto yang copot jabatan dari Ketua DPR. Meski demikian Sukiman tak sepakat jika harus ada perubahan UU MD3.

"Ya berdasarkan undang-undang kan hak teman-teman dari Fraksi Golkar. Tapi kalau soal pertimbangan lain saya tak mengikuti. Tapi saya pikir kan semuanya taat asas dan aturan undang-undang," kata Sukiman di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/12).

Menurut Sukiman, jika kocok ulang seluruh pimpinan, maka butuh waktu panjang untuk merevisi UU MD3. Jika tidak bisa dikatakan melanggar undang-undang.

Orang lain juga bertanya?

"Kalau soal kocok ulang kan saya pikir harus ada regulasinya. Jadi logikanya enggak masuk. Kalau kita harus mendobrak undang-undang MD3 ya saya juga enggak ingin. Kecuali MD3 diubah dulu," tuturnya.

Meski Partai Golkar terbelah dua, Sukiman tak peduli apakah kandidat pengganti Novanto nanti dari kubu Aburizal Bakrie atau Agung. Hal terpenting menurutnya harus dilakukan segera.

"Ya mudah-mudahan Golkar bisa menyelesaikan secara cepat. Sehingga tidak bergulir terus. Kalau soal internal Golkar, biarlah Golkar. Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Tapi yang jelas mudah-mudahan ini bisa diselesaikan cepat," jelasnya.

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan ini berujar bahwa DPR harus segera merampungkan program kerjanya. Sebab hingga saat ini undang-undang yang bisa dibuat hanya dua saja.

"Kita masih banyak agenda kerja yang lain. Terus terang kita disorot terus karena target prolegnas kita sangat lemah, sedikit sekali yang kita selesaikan. Fungsi pengawasan mungkin berjalan maksimal tapi fungsi regulasi kita ini yang lemah. Oleh karena itu mudah-mudahan ini bisa dijawab dengan kerja nyata bagi rakyat. Kurangi konflik dalam hal kepentingan itu, saya pikir kita harus bekerja di bawah kepentingan bangsa," pungkasnya.

(mdk/tyo)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Airlangga: Kami Tak Tertarik dengan Kursi Ketua DPR
Airlangga: Kami Tak Tertarik dengan Kursi Ketua DPR

Airlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.

Baca Selengkapnya
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?

UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?

Baca Selengkapnya
Gerindra Tak Yakin PDIP Oposisi di Pemerintahan Mendatang, Bambang Pacul: Suka-Suka Dialah
Gerindra Tak Yakin PDIP Oposisi di Pemerintahan Mendatang, Bambang Pacul: Suka-Suka Dialah

Partai Gerindra tidak yakin jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi pada pemerintah selanjutnya.

Baca Selengkapnya
Colek Dasco, Puan Maharani Klaim Pimpinan DPR Tak Pernah Dengar Isu Revisi UU MD3
Colek Dasco, Puan Maharani Klaim Pimpinan DPR Tak Pernah Dengar Isu Revisi UU MD3

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.

Baca Selengkapnya
PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit

PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit

Baca Selengkapnya
Tak Bakal Revisi UU MD3, Golkar Tegas Ikuti Aturan Suara Terbanyak Jadi Ketua DPR
Tak Bakal Revisi UU MD3, Golkar Tegas Ikuti Aturan Suara Terbanyak Jadi Ketua DPR

Firman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.

Baca Selengkapnya
Gerindra Tidak Tertarik Revisi UU MD3, Tak Masalah PDIP Dapat Ketua DPR
Gerindra Tidak Tertarik Revisi UU MD3, Tak Masalah PDIP Dapat Ketua DPR

Gerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.

Baca Selengkapnya
PDIP Yakin Revisi UU MD3 Tak Dibahas hingga Pelantikan Anggota DPR: Kami Punya Pengalaman Buruk
PDIP Yakin Revisi UU MD3 Tak Dibahas hingga Pelantikan Anggota DPR: Kami Punya Pengalaman Buruk

Said Abdullah menegaskan, tidak akan ada pembahasan revisi Undang-Undang MD3 hingga pelantikan anggota DPR.

Baca Selengkapnya
Bamsoet Ungkap Ada Kemungkinan UU MD3 Diubah
Bamsoet Ungkap Ada Kemungkinan UU MD3 Diubah

Perubahan UU MD3 bisa mempengaruhi komposisi pimpinan DPR, dan jabatan ketua.

Baca Selengkapnya
PDIP Ingatkan Golkar Tak Ganggu Jatah Kursi DPR: Kami Ada Batas Kesabaran
PDIP Ingatkan Golkar Tak Ganggu Jatah Kursi DPR: Kami Ada Batas Kesabaran

PDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Baca Selengkapnya
Puan Tegaskan Tak Ada Pembahasan Revisi UU MD3 untuk Ubah Syarat Jadi Ketua DPR
Puan Tegaskan Tak Ada Pembahasan Revisi UU MD3 untuk Ubah Syarat Jadi Ketua DPR

Puan enggan menjelaskan secara detail saat dipertegas mengenai RUU MD3 yang saat ini sudah masuk dalam daftar prolegnas prioritas.

Baca Selengkapnya
Said Abdullah Minta Pernyataannya Tidak Dipelintir Terkait Pengusulan Revisi UU MD3
Said Abdullah Minta Pernyataannya Tidak Dipelintir Terkait Pengusulan Revisi UU MD3

Said menilai tidak memahami pernyataan seseorang atau tokoh secara utuh dapat menyesatkan publik yang kemudian menjurus kepada kegaduhan.

Baca Selengkapnya