Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PAN Sebut Fraksi-fraksi Sudah Beri Catatan RUU HIP Sebelum Jadi Inisiatif DPR

PAN Sebut Fraksi-fraksi Sudah Beri Catatan RUU HIP Sebelum Jadi Inisiatif DPR dpr. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Wakil Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, sejak awal sejumlah fraksi di DPR memberikan catatan terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila. Hal itu menanggapi pernyataan anggota Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima bahwa penolakan oleh fraksi-fraksi justru muncul belakangan setelah RUU HIP disahkan menjadi inisiatif DPR.

Saleh mengatakan, saat dibahas awalnya fraksi-fraksi memberikan catatan karena tidak dimasukan TAP MPRS/XXV/1966 sebagai konsideran. Dia menyebut, banyak fraksi menginginkan agar TAP MPRS tersebut dijadikan sebagai konsideren

"Kalau mau lihat jejak digitalnya, F-PAN sejak awal sudah menyampaikan hal itu. Waktu itu, kami merasakan ada sesuatu yang tidak lengkap di dalam RUU tersebut. Dan itu sesuatu yang sangat sensitif yang bisa menimbulkan polemik, perdebatan, dan bahkan penolakan dari publik. Ternyata benar, setelah disahkan sebagai inisiatif DPR, suara-suara yang mengkritik dan menolak nyaring terdengar," ujar Saleh kepada wartawan, Jumat (19/6).

Karena itu, menurutnya, tak tepat juga dianggap RUU HIP ini tidak ada masalah di awal pembahasan. Saleh mengatakan, saat rapat Bamus, catatan terhadap RUU HIP disampaikan, tidak hanya satu dua fraksi saja.

"Ini bukan mau buang badan. Bukan juga mau melempar tanggung jawab kepada satu atau dua fraksi. Tetapi, memang begitu kenyataannya," kata Ketua DPP PAN ini.

"Silakan dibuka data dan file pandangan fraksi-fraksi yang disampaikan ke pimpinan waktu itu. Saya yakin akan terlihat secara jelas dan utuh pandangan dan masukan fraksi-fraksi," jelas Saleh.

Saleh menuturkan, perdebatan RUU HIP sebaiknya dihentikan. Sebab, pemerintah sudah dengan tegas meminta RUU tersebut ditunda. Pembahasan tak dapat dilanjutkan karena pemerintah tak akan mengirim utusan.

"Fraksi PAN meminta agar pembahasan RUU tersebut dihentikan. Pimpinan DPR diminta untuk mengambil keputusan tersebut sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada," kata anggota Komisi IX DPR RI ini.

Sebelumnya, anggota Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima menuturkan, fraksi-fraksi di DPR ketika membahas RUU HIP di Baleg mendukung RUU tersebut menjadi inisiatif DPR, hanya PKS memberikan catatan.

"Tapi sekali lagi bahwa RUU itu inisiatif dari semua, kesepakatan-kesepakatan fraksi-fraksi yang muncul dari Baleg dibawa ke paripurna yang semuanya juga sudah memberikan dukungan termasuk fraksinya Pak Aboe Bakar dengan catatan-catatannya," kata Bima dalam rapat paripurna, Kamis (18/6).

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini terheran muncul penolakan belakangan. Padahal, saat di Baleg fraksi-fraksi di DPR menyetujui RUU HIP dibawa ke paripurna. Hingga dalam rapat paripurna 12 Mei mulus disahkan menjadi RUU inisiatif DPR.

"Paripurna juga saya hadir di sini, juga tidak ada yang memberikan catatan-catatan," kata Bima.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengakuan Dosa Mantan Anggota DPR, Menyesal Jadi Inisiator RUU Ini
Pengakuan Dosa Mantan Anggota DPR, Menyesal Jadi Inisiator RUU Ini

Paulus Widiyanto, anggota Komisi I DPR RI Periode 2004-2009 menyatakan penyesalannya.

Baca Selengkapnya
PDIP: Pembahasan Materi Muatan RUU Pilkada Cacat
PDIP: Pembahasan Materi Muatan RUU Pilkada Cacat

Hal itu dikatakan Masinton menanggapi pembahasan RUU Pilkada di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang berlangsung kilat.

Baca Selengkapnya
Meski Ditolak PDIP, Baleg DPR Tetap Sepakat Sahkan RUU Pilkada
Meski Ditolak PDIP, Baleg DPR Tetap Sepakat Sahkan RUU Pilkada

Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja dengan pemerintah di Ruang Baleg, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8)

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri

Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)

Baca Selengkapnya
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset

Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.

Baca Selengkapnya
Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada 'Sat Set' Langsung Ketok Palu
Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada 'Sat Set' Langsung Ketok Palu

Rapat terbilang digelar cukup cepat. Dimulai sekira pukul 10.00 Wib, langsung dibentuk Panja RUU Pilkada.

Baca Selengkapnya
Nota Penjelasan Gibran dalam Rapat Paripurna DPRD Solo Dihujani Interupsi F-PDIP
Nota Penjelasan Gibran dalam Rapat Paripurna DPRD Solo Dihujani Interupsi F-PDIP

Salah satu interupsi datang dari anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan, Honda Hendarto.

Baca Selengkapnya
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset

Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.

Baca Selengkapnya
RUU Wantimpres Disahkan jadi Inisiatif DPR
RUU Wantimpres Disahkan jadi Inisiatif DPR

DPR menyetujui RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya
Revisi UU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Jadi Inisiatif DPR
Revisi UU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Jadi Inisiatif DPR

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras Muhammadiyah Kecam DPR Bahas RUU Pilkada
VIDEO: Keras Muhammadiyah Kecam DPR Bahas RUU Pilkada "Timbulkan Masalah Serius"

Menurut Abdul, langkah DPR dan Pemerintah menimbulkan masalah serius.

Baca Selengkapnya
DPR Belum Terima Surpres RUU Kementerian hingga RUU TNI
DPR Belum Terima Surpres RUU Kementerian hingga RUU TNI

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

Baca Selengkapnya