PAN tegaskan kirim anggota ke Pansus KPK bukan karena Amien Rais
Merdeka.com - Fraksi PAN akan segera mengirimkan 3 anggota ke Pansus angket KPK. Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto menegaskan, rencana tersebut tidak ada kaitannya dengan disebutnya nama Amien Rais menerima aliran dana Rp 600 juta dari mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.
"Enggak itu beda. Kalau Pak Amien kan landasan hukum atau akademis untuk membuat angket kan sudah jauh sebelum dikirim ke paripurna. Enggak ada kaitan dengan Pak Amien. Angket, ada atau enggak ada Pak Amien kan tetap jalan," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6).
Menurutnya, PAN tidak ingin menggunakan Pansus angket KPK untuk mengklarifikasi tuduhan kepada Amien. Klarifikasi atas dugaan adanya aliran dana ke mantan Ketua MPR itu bisa dilakukan melalui forum rapat kerja di Komisi III bukan lewat angket.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Kenapa KPK tidak campur tangan pencalonan Karna Suswandi? 'Yang jelas Kami tidak masuk di dalam Ranah politik Jadi kalau memang itu Boleh atau tidak boleh bisa atau tidak bisa. Maka itu tentunya dikembalikan oleh KPU ya sebagai lembaga yang akan menentukan statusnya yang bersangkutan,' kata Juru bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, dikutip Sabtu (31/8).
-
Kenapa Karutan KPK tidak melaporkan pungli ke atasannya? 'Justru yang dilakukan terperiksa sebagai Kepala Rutan dengan memaklumi keadaan tersebut dan tidak pernah melaporkan ke atasannya tentang pungutan liar di Rutan KPK,' sambung dia.
-
Mengapa DPR menggunakan hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah.
-
Siapa yang menilai MK tidak bisa jadi objek hak angket? 'Tentu saja hak angket merupakan hak anggota DPR untuk mengajukannya. Hanya saya lihat, perlu ketepatan objek hak angket. Kalau objeknya putusan MK atau lembaga MK, tentu tidak bisa,' ungkap pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari kepada wartawan, Rabu (1/11).
-
Kenapa Jokowi tidak diundang ke Rakernas PDIP? Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diundang dalam rapat kerja nasional (rakernas) ke-5 PDIP pada pekan ini. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, partainya tidak ada refleksi khusus dalam rakernas karena ketidakhadiran Jokowi.'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
"Kalau mengklarifikasi di komisi III kan bisa. Tidak mesti di angket. Di publik juga sudah kami klarifikasi. Kemarin kami sudah datang ke KPK. Jadi tidak spesifik persoalan Pak Amien," tegasnya.
Yandri menambahkan, awalnya PAN tidak memilih tidak mengirimkan anggota ke Pansus karena tidak ingin angket terbentuk. Namun, ternyata Pansus angket KPK tetap terbentuk meski tidak diikuti seluruh unsur fraksi.
"Kami kenapa kemarin tidak kirim nama, harapan kami kan angket tidak ada. Ternyata angket dengan UU MD3 yang sekarang ada tidak lengkapnya anggota fraksi mengutus orang akan tetap jalan. Oleh karena itu, dalam rangka tugas kami memperkuat tugas KPK ya kami mungkin opsi kirim orang kami buka sekarang," tutupnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengakui bahwa partainya tidak akan melabuhkan dukungan ke Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaNasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.
Baca SelengkapnyaJika PAN sudah cocok dengan calon lain dan cukup syarat mengusung kepala daerah, maka tak masalah berbeda dengan KIM
Baca SelengkapnyaPDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca SelengkapnyaZulkifli menyatakan bahwa partainya bagian dari Koalisi Indonesia Maju yang dalam Pilpres mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaKader PKS ungkap alasan partainya batal mengusung Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaGolkar dan PAN Terang-Terangan Tolak Gabung Anies Baswedan
Baca SelengkapnyaMaman mengatakan, Golkar dan PAN saja masuk tanpa pamit. Tiba-tiba datang dan malah mengumumkan Koalisi Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaSemua persengkataan pemilu harus diselesaikan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.
Baca SelengkapnyaJadi kelihatannya yang nantinya akan mengajukan hak angket dari Koalisi Perubahan PKS, atau nanti PDIP dari koalisi 03,” kata Ujang Komarudin
Baca SelengkapnyaPembahasan partai yang akan bergabung dilakukan setelah KPU resmi menetapkan pasangan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaMenurut Puan, Megawati masih menunggu perkembangan atau dinamika di lapangan.
Baca Selengkapnya