Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pansus RUU Pemilu sepakat putuskan 5 isu krusial Senin pekan depan

Pansus RUU Pemilu sepakat putuskan 5 isu krusial Senin pekan depan Lukman Edy. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Pansus RUU Pemilu dan Pemerintah sepakat perpanjangan masa lobi-lobi antar fraksi hingga Senin (19/6) mendatang. Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edi mengatakan, rapat pada Senin pekan depan beragendakan pengambilan keputusan tingkat satu lima isu krusial.

"Pansus sepakat untuk pengambilan keputusan tingkat satu pada Senin jam 14.00 WIB. Kita sepakat juga bahwa mulai hari ini sampai Senin proses lobi pembicaraan lintas fraksi dilanjutkan," kata Lukman di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/6).

Keputusan ini merupakan hasil lobi-lobi antar fraksi-fraksi, kepala kelompok fraksi (Kapoksi) dan Pemerintah sebelum rapat RUU Pemilu malam tadi dilanjutkan. Menurutnya, pengambilan keputusan bisa saja dilakukan satu paket dengan musyawarah mufakat dalam Pansus.

Orang lain juga bertanya?

Atau, bisa juga berupa paket-paket yang akan dibawa ke paripurna atau item-item dari poin-poin lima isu krusial di paripurna. "Kita belum tahu yang mana, kan baru tahunya nanti saat Senin," kata Politikus PKB ini.

Ditambahkannya, berdasarkan lobi-lobi tadi malam, ada enam paket yang berhasil dikerucutkan Pansus RUU Pemilu dan Pemerintah. Dia berharap, enam paket tersebut dapat mengerucut menjadi satu keputusan musyawarah mufakat Pansus pada rapat Senin pekan depan.

Apabila tidak menemukan titik temu, kata Lukman, paling tidak Pansus akan mengerucutkan menjadi dua atau tiga paket untuk kemudian di voting saat Paripurna DPR.

"Kalau ternyata enam itu kita nggak bisa kerucutkan jadi tiga paket maka kita anggap sistem paket tidak bisa diterapkan, yang akan kita terapkan adalah item per item, nah lima item ini akan kita majukan ke Paripurna untuk diambil kesimpulan dan keputusan, itu diketahui Senin pukul 10 ya," tambahnya.

Berikut enam paket yang mengerucut pada rapat tadi malam:

Paket A

-Presidential Threshold 20-25 persen

-Parliamentary Threshold 5 persen

-Alokasi Kursi per Dapil 3-8

-Sistem Pemilu terbuka terbatas

-Sainta Lague Murni

Paket B

-Presidential Threshold 20-25 persen

-Parliamentary Threshold 5 persen

-Alokasi Kursi per Dapil 3-10

-Sistem Pemilu terbuka

-Metode Kuota Hare

Paket C

-Presidential Threshold nol persen

-Parliamentary Threshold 4 persen

-Alokasi Kursi per Dapil 3-10

-Sistem Pemilu terbuka

-Metode Kuota Hare

Paket D

-Presidential Threshold 10-15 persen

-Parliamentary Threshold 4 persen

-Alokasi Kursi per Dapil 3-10

-Sistem Pemilu terbuka

-Sainta Lague Murni

Paket E

-Presidential Threshold 10-15 persen

-Parliamentary Threshold 4 persen

-Alokasi Kursi per Dapil 3-10

-Sistem Pemilu terbuka

-Metode Kuota Hare

Paket F

-Presidential Threshold 10-15 persen

-Parliamentary Threshold 5 persen

-Alokasi Kursi per Dapil 3-8

- Sistem Pemilu terbuka

-Sainta Lague Murni (mdk/rnd)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Alasan DPR Sahkan Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK di Hari Libur
Alasan DPR Sahkan Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK di Hari Libur

Rapat tersebut sedianya digelar pada Senin, 26 Agustus 2024, namun dimajukan ke Minggu (25/8).

Baca Selengkapnya
Dasco Isyaratkan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Berikutnya: Kita Perlu Penyempurnaan
Dasco Isyaratkan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Berikutnya: Kita Perlu Penyempurnaan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Wanti-Wanti DPR dan KPU Taati Putusan MK, Segera Sesuaikan UU Pilkada Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah
Bawaslu Wanti-Wanti DPR dan KPU Taati Putusan MK, Segera Sesuaikan UU Pilkada Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah

Bawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Sepakati 3 Rancangan PKPU dan Perbawaslu untuk Pilkada 2024
Komisi II DPR Sepakati 3 Rancangan PKPU dan Perbawaslu untuk Pilkada 2024

Disetujui perihal 3 rancangan PKPU dan 3 rancangan Perbawaslu untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Malam Ini, KPU Kumpulkan Divisi Hukum Bahas Persiapan Gugatan Pemilu 2024
Malam Ini, KPU Kumpulkan Divisi Hukum Bahas Persiapan Gugatan Pemilu 2024

KPU mempersiapkan diri dalam menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
Dua Rancangan Peraturan KPU akan Dikonsutasikan ke DPR Hari Ini
Dua Rancangan Peraturan KPU akan Dikonsutasikan ke DPR Hari Ini

Idham mengungkapkan KPU banyak menerima masukan dari partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga pihak lainnya.

Baca Selengkapnya
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.

Baca Selengkapnya
Soal Putusan MK Ubah Aturan Pilkada, Komisi II dan KPU Akan Rapat Senin Pekan Depan
Soal Putusan MK Ubah Aturan Pilkada, Komisi II dan KPU Akan Rapat Senin Pekan Depan

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, mengatakan rapat dengan penyelenggara Pemilu dijadwalkan pada Senin pekan depan

Baca Selengkapnya
Gelar Rakernas Pekan Ini, PAN Bahas Penetapan Kongres hingga Umumkan Figur Pilkada 2024
Gelar Rakernas Pekan Ini, PAN Bahas Penetapan Kongres hingga Umumkan Figur Pilkada 2024

Viva mengungkapkan, ada sejumlah langkah strategis yang akan diambil oleh PAN.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani: Tanggal 30 September Rapat Paripurna Terakhir DPR
Puan Maharani: Tanggal 30 September Rapat Paripurna Terakhir DPR

Puan menjelaskan seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) telah menyiapkan seluruh hal untuk rapat paripurna terakhir.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Usul Bentuk Panja untuk Evaluasi Pemilu 2024
Komisi II DPR Usul Bentuk Panja untuk Evaluasi Pemilu 2024

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Endro S Yahman mengusulkan, dibentuk panja untuk evaluasi Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya