Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Panwaslu tak temukan indikasi politik uang dilakukan Aher

Panwaslu tak temukan indikasi politik uang dilakukan Aher Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Panwaslu Jawa Barat tidak menemukan indikasi politik uang yang dilakukan incumbent Ahmad Heryawan saat melakukan pencairan bantuan Rp 100 juta per desa di masa kampanye Pilgub Jabar Februari lalu. Hal itu menanggapi pelapor dari PDIP soal adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Ketua Panwaslu Jawa Barat Ihat Subihat mengatakan, pencairan uang Rp 100 juta per desa merupakan program pemerintah provinsi Jawa Barat yang sudah disepakati bersama.

"Itu sudah ketok palu dan melalui persetujuan eksekutif dan legislatif, jadi tidak ada yang meski ditunda-tunda lagi," kata Ihat usai menerima klarifikasi dari biro keuangan Pemprov Jabar di kantor Panwaslu Jabar Bandung, Senin (11/3).

Menurutnya Kabiro Keuangan Sri Mulyono yang dipanggil Panwaslu Jabar sudah menjelaskan segala bentuk pencairannya. Kata Ihat, dari 5.316 desa yang akan menerima, baru sekitar 45 desa yang dicairkan.

Dari laporan tersebut juga, pencairan yang dilakukan melalui transfer tidak ada yang masuk ke rekening pribadi, melainkan rekening perangkat desa. Hal itu menepis tudingan PDIP yang menemukan pencairan masuk ke kantong pribadi.

"Jadi cukup sulit kalau ini disebut menyalahi aturan. Pencairan ini secara administrasi bisa dilakukan kapan pun. Asal secara administrasi memenuhi persyaratan," ujarnya.

Panwaslu Jabar kata dia menyodori 13 pertanyaan kepada Kabiro Keuangan. Panwaslu merasa sudah cukup penjelasan soal anggaran tersebut. Jadi Panwaslu sulit menemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan pasangan nomor 4 tersebut.

Bukan berarti Panwaslu tidak memproses. Dia mengaku akan mengkaji lebih dalam dan jika dibutuhkan melakukan gelar perkara untuk kemudian menggelar rapat pleno.

"Kita padukan dulu. Kalau dipandang perlu gelar perkara. Tapi kalau itu perlu diputuskan secepatnya ya secepatnya karena bukti tidak jelas," ungkapnya. Panwaslu melihat pencairan bantuan desa yang dianggarkan APBD 2013 itu tidak ada retorika politik.

"Ini hanya masalah asumsi saja," ungkap Ihat. (mdk/ian)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Uang Perahu Jelang Pemilu, Apa Itu?
Uang Perahu Jelang Pemilu, Apa Itu?

Uang perahu ini akan banyak ditemukan menjelang pemilu.

Baca Selengkapnya
Mengenal ‘Uang Perahu’, Mahar Politik Dibutuhkan untuk Jadi Calon Wakil Rakyat
Mengenal ‘Uang Perahu’, Mahar Politik Dibutuhkan untuk Jadi Calon Wakil Rakyat

Ikhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.

Baca Selengkapnya
Rumah Mendes Abdul Halim Diacak-acak KPK, PKB: Kita Husnudzon Aja ini Penegakan Hukum
Rumah Mendes Abdul Halim Diacak-acak KPK, PKB: Kita Husnudzon Aja ini Penegakan Hukum

PKB meminta agar pihak lain tidak mengkaitkan penggeledahan rumah Gus Halim dengan isu lain.

Baca Selengkapnya
TPN Yakin Pengusutan Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Pemprov Jateng Tak Terkait Ganjar
TPN Yakin Pengusutan Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Pemprov Jateng Tak Terkait Ganjar

Polda memanggil para kepala desa di Kabupaten Karanganyar untuk mengusut kasus tersebut.

Baca Selengkapnya
Diduga Korupsi Dana Hibah Rp4,6 M, Eks Ketua Bawaslu OKU Timur Dibui
Diduga Korupsi Dana Hibah Rp4,6 M, Eks Ketua Bawaslu OKU Timur Dibui

Tersangka diduga korupsi dana hibah yang mestinya untuk lembaganya sepanjang 2019-2021.

Baca Selengkapnya
Berdalih Sedekah, Caleg DPR dari Demokrat Bagi-Bagi Uang Rp50 Ribu di Pantai Losari
Berdalih Sedekah, Caleg DPR dari Demokrat Bagi-Bagi Uang Rp50 Ribu di Pantai Losari

Syarifuddin mengaku tindakannya membagikan uang di masa kampanye ini bukan money politics

Baca Selengkapnya
Eks Walkot Endus Pengerahan Kepling & ASN Menangkan Paslon Tertentu di Pilkada Sumut, Timses Bobby Bereaksi
Eks Walkot Endus Pengerahan Kepling & ASN Menangkan Paslon Tertentu di Pilkada Sumut, Timses Bobby Bereaksi

Mantan Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, mendapat informasi dari kepling yang diminta untuk memenangkan salah satu paslon di Pilkada Sumut.

Baca Selengkapnya
Ahok Blak-Blakan soal Peluang Koalisi Ganjar dengan Anies Jika Ada Putaran Kedua
Ahok Blak-Blakan soal Peluang Koalisi Ganjar dengan Anies Jika Ada Putaran Kedua

Ahok menanggapi pertanyaan adanya kemungkinan koalisi antara paslon 03 dengan paslon 01 jika ada putaran kedua

Baca Selengkapnya
Ini Dampak Buruk yang Terjadi Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD
Ini Dampak Buruk yang Terjadi Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD

Tingginya biaya politik menjadi dalih pejabat partai politik hingga eksekutif, untuk melanggengkan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Baca Selengkapnya
Jadi Tersangka Politik Uang, Ini Respons Caleg DPR RI dari Partai Demokrat
Jadi Tersangka Politik Uang, Ini Respons Caleg DPR RI dari Partai Demokrat

Caleg DPR RI dari Partai Demokrat, Syarifuddin Dg Punna buka suara setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya
Rumah Mendes Digeledah KPK, PKB: Halim Sudah jadi Menteri saat Ada Penyelewengan Hibah di Jatim
Rumah Mendes Digeledah KPK, PKB: Halim Sudah jadi Menteri saat Ada Penyelewengan Hibah di Jatim

PKB menghormati penegakan hukum yang dilakukan KPK atas penggeledahan rumah Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar.

Baca Selengkapnya
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya