Partai Demokrat ingin munculkan capres alternatif di Pemilu 2019
Merdeka.com - Fraksi Partai Demokrat di DPR mengusulkan agar ambang batas pencalonan presiden alias presidential threshold nol persen. Demokrat telah mengajukan usulan itu dalam pembahasan revisi UU Pemilu di Komisi II DPR.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR, Didik Mukrianto mengatakan, penerapan presidential threshold sudah tidak relevan lagi. Sebab, pemilu akan digelar secara serentak pada 2019 nanti.
Didik menilai, tidak mungkin jika penentuan presidential threshold itu dari hasil Pemilu periode sebelumnya. Karena itu, dia ingin semua partai politik yang dinyatakan lolos ikut pemilu bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden.
-
Bagaimana DPR ingin Pemilu 2024 berjalan? Terakhir, Sahroni pun berharap agar Pemilu 2024 yang akan terjadi dalam kurun waktu beberapa hari lagi ini, dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik-konflik.
-
Mengapa pemilu 2019 penting? Pemilu 2019 menjadi pemilu dengan jumlah pemilih terbanyak dalam sejarah Indonesia.
-
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Pemilu 2019 kapan dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Siapa yang ingin diusung oleh PDIP? 'Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya,' Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan.
-
Apa itu DPT Pemilu? DPT Pemilu adalah singkatan dari Daftar Pemilih Tetap.
"Kami melihat alat ujinya bagaimana mungkin ada presidential threshold karena hasil Pileg belum keluar. Kami melihat bahwa rasionalnya, seluruh peserta pemilu termasuk partai baru bisa mencalonkan presiden," kata Didik saat dihubungi merdeka.com, Jumat (12/5).
Keputusan ini diambil, karena Demokrat ingin muncul harapan baru bagi masyarakat kepada sosok calon pemimpin di Pemilu 2019 nanti. Dengan presidential threshold nol persen, maka diyakini bakal muncul calon alternatif nantinya.
Didik merasa tak yakin bahwa dengan penerapan nol persen ini semua parpol bakal mengusung calon presiden. Dia yakin, akan ada koalisi yang dilakukan partai-partai.
"Ini memberikan ruang kepada rakyat untuk memilih calon alternatif. Selain itu juga memberikan ruang yang cukup kepada generasi bangsa untuk menjadi pemimpin. Semua orang memiliki hak dan peluang yang sama berkompetisi di Pilpres," kata Ketua DPP Demokrat ini.
Demokrat menggaris bawahi, keputusan inginkan presidential threshol nol persen bukan untuk kepentingan pragmatis. Tapi, rasionalisasi dari keputusan MK yang menyatakan bahwa Pemilu harus dilakukan serentak. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Muzani tetap berharap internal KIM tetap solid dalam Pilkada 2024 demi meraih kemenangan yang maksimal.
Baca SelengkapnyaDPR bakal membahas ketentuan jumlah pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden menyusul putusan MK menghapus presidential threshold 20 persen.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto menyampaikan terima kasih kepada MK.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR mengingatkan perlu ada kriteria dan syarat khusus bagi tokoh-tokoh yang diusung sebagai Capres tersebut setelah presidential threshold dihapus.
Baca SelengkapnyaAturan presidential threshold sering kali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaNasDem menilai penghapusan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) 20 persen merupakan babak baru bagi demokrasi.
Baca SelengkapnyaBelakangan Anies dan PDIP dikabarkan siap menjalin kerja sama melawan calon lainnya.
Baca SelengkapnyaPenghapusan ambang batas presiden itu diprediksi bisa berpengaruh pada koalisi besar yang sedang dibangun Prabowo.
Baca SelengkapnyaPartai politik memberikan suaranya mengenai wacana Presiden dipilih MPR.
Baca SelengkapnyaSaid berharap KPU segera menindaklanjuti putusan MK tersebut karena pelaksanaan Pilkada akan segera dimulai akhir Agustus.
Baca SelengkapnyaKetua DPD RI Sultan B Najamuddin menilai, pengusulan bakal calon presiden secara independen atau non partisan perlu diwacanakan dalam sistem politik Indonesia.
Baca SelengkapnyaMK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon
Baca Selengkapnya